15 June 2021

Rizal Ramli: Kejar Wajib Pajak yang Besar, Korporasi Asing, bukan yang Pating Printil (Kecil-Kecil)

KONFRONTASI- Tokoh nasional Dr. Rizal Ramli‏  mengenai persoalan pajak, semalam  dalam talk show di  TV One menyarankan kepada pemerintahan Jokowi, "Jangan seng printil (kecil-kecil), kejar yang big fish, harus  berfikir besar,’’ ujarnya.
"Tax ratio pajak kita tak terlalu tinggi, era Gus Dur sekitar 11,2%. Sekarang, 16 tahun kemudian malah turun jd 10,3%, jelas ini masalah’’ ujarnya.
"Di negara maju, AS, Eropa, China, kalau  ekonomi sedang  melambat, pajaknya jangan diuber. Kalau membaik baru diuber. Agar tidak mengkeret," kata RR, mantan menko perekonomian.
"Benar, yang besar-besar  banyak yangg patgulipat. Saya setuju untuk kejar  wajib pajak yang besar-besar, seperti perusahaan asing yang bandel. Karena  korporasi asing di negaranya, justru lebih ketat" imbuh mantan menko kemartiman itu.
Menurut RR, Indonesia punya cara sendiri mengatasi kelesuan ekonomi dan daya beli masyarakat. Jika negara lain melonggarkan pajak ketika ekonomi melambat, Indonesia malah menggenjotnya lebih keras.

Seperti diberitakan hari ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menargetkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 20 triliun. Hal ini ia kemukakan setelah dua hari lalu mengungkapkan betapa rendah pendapatan negara dari sektor pajak.

Dengan tambahan Rp 20 triliun, ia berharap dapat mengurangi kekurangan (shortfall) penerimaan perpajakan yang ditaksir mencapai Rp 50 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

Tambahan setoran pajak sebesar Rp 20 triliun, kata Sri Mulyani, dapat diusahakan dengan penyisiran Wajib Pajak (WP) per kantor wilayah (kanwil).

Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya penarikan pajak lebih besar, antara lain dengan program tax amnesty dan kerja sama terkait keterbukaan perpajakan internasional.

Ekonomi senior yang pernah menjabat Menko Perekonomian di masa pemerintahan Gus Dur, Rizal Ramli, mengkritik langkah-langkah itu.

"Di negara lain, ketika ekonomi melambat, pajak dilonggarkan. Kalau membaik baru digenjot," tulis Rizal di halaman Facebooknya, beberapa jam lalu.

Ia menganggap langkah Sri Mulyani menggenjot pajak hanya bertujuan mencapai target setoran utang.

"SMI (Sri Mulyani Indrawati) genjot pajak, hanya sekedar uber setoran utang," katanya.
 
Menurut Rizal, kebijakan Menteri Keuangan memotong anggaran di sana-sini, serta menaikkan tarif dan menguber pajak malah berdampak negatif pada daya beli masyarakat.

"Potong-potong anggaran, naikkan tarif dan uber pajak membuat ekonomi melambat, daya beli menengah bawah merosot sehingga penjualan retail merosot," katanya.
RR menyebut, jika kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi pakai program pengetatan (austherity) , maka  sama dengan memaksa persnelling 1 agar lari 70km. Mesin jebol,’’  katanya bermetafora. (konf)

 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...