12 November 2019

Rizal Ramli: Kalau Saya Presiden, Akan Saya Penjarakan 100 Pejabat Paling Jahat ke Pulau Malaria

KONFRONTASI - Semangat dan dukungan rakyat bagi  Rizal Ramli untuk maju sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2019 sudah makin menggebu dan menggelora. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu sudah mulai menggelar roadshow ke beberapa daerah dan sejumlah kantor media.

Saat berkunjung ke redaksi JawaPos.com, misalnya, ekonom senior berjuluk 'Rajawali Ngepret'  itu mengaku siap bersaing dengan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Bahkan, dengan lantangnya, Rizal mengatakan dirinya sudah memiliki sejumlah program trobosan yang tidak dimiliki capres lainya, jika nanti jadi berhasil jadi presiden.

“Pertama, saya akan memenjarakan 100 pejabat jahat, paling jahat. Kita akan kirim para penjahat itu ke pu‎lau Malaria," tegas Rizal Ramli, Jumat (3/5).

Alasan menempatkan 100 orang terjahat ‎tersebut di pulau Malaria, karena dirinya ingin memperbaiki Indonesia. Bahkan trobosannya ini dianggap lebih ringan dibanding Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang tidak segan-segan melakukan tembak mati para pejabatnya apabila melakukan kesalahan.

"Saya enggak mau melanggar hak asasi manusia. Jadi lebih baik dikirim saja ke Pulau Malaris. Kalaupun meninggal di sana, nanti yang melanggar bukan saya tapi nyamuk," katanya.

Kemudian, pria asal Sumatera Barat ini juga akan menghikangkan demokrasi kriminal selama ini yang diterapkan di Indonesia. Sebab sistem itu jelas-jelas merugikan banyak kepala daerah dan partai politik. Karena banyak bupati, DPRD dan Gubernur yang tersangkut kasus korupsi.

"Paling yang tidak rusak atau orang baik yang dipenjara paling lima persen," ungkapnya.

Oleh sebab itu, cara-cara berdemokrasi ala Amerika Serikat itu perlu dihilangkan. Indonesia ke depan akan lebih ikut seperti Eropa. Misalnya partai politik dibiayai oleh negara. “Jadi parpol tidak sibuk dengan nyari duit, dan parpol hanya disibukkan nyari kader yang bagus saja," tuturnya.

"Karena kalau demokrasi kriminalisasi ini cuma elite di pemerintahan, DPR dan DPRD yang menikmati. Kalau kita ubah maka akan memakmurkan kita," tambahnya.

Selenjutnya yang dianggap penting adalah dirinya akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Trik menaikan gaji PNS ini akan meningkatkan ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Karena kalau dinaikan gaji, kan dapat uang itu akan dibelanjakan. Kalau dibelanjakan maka ini ekonomi dengan cepat naik. Ini bertentangan dengan ekonomi konservatif yang ngirit buat bayar utang saja," katanya.

Terakhir, Rizal Ramli berjanji akan menggenjot ekonomi 10 persen per tahun. Kata dia, kalau Jepang bisa masa Indonesia tidak. Karena Indoneia punya track record yang cukup bagus.

"Misalnya saja punya kita punya track record masuk di ekonomi jaman Gus Dur saja ekonomi minus tiga persen," ujarnya.

Rizal Ramli berpendapat menjamurnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Ini harus berani diubah, banyak sekali kepala daerah masuk penjara karena politik uang di Indonesia," kata Rizal dalam diskusi "Sistem Ekonomi Berkeadilan: Mengurai Kesenjangan" yang diselenggarakan Pergerakan Indonesia Maju (PIM) di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Dia mengatakan, maraknya korupsi di Indonesia membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara ASEAN lain, seperti Vietnam dan Malaysia. Padahal, menurut Rizal, negara-negara tersebut berangkat dari tingkat ekonomi yang sama sekitar 40 tahun lalu, namun sekarang mereka justru mengungguli Indonesia.

Untuk mengatasi masalah korupsi, ia berpendapat perlu adanya perubahan terkait anggaran dan sistem kepartaian yang lebih berorientasi pada pembentukan kader berkualitas. Selain korupsi, Rizal mengatakan bahwa hal lain yang turut memperlambat pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan di Indonesia yang menurutnya memiliki corak neoliberalisme ala Bank Dunia.

"Sejak Presiden Soeharto, pembangunan Indonesia neoliberalisme ala Bank Dunia dan ini pintu masuk neokolonialisme. Belasan undang-undang dibiayai oleh orang asing untuk memperkokoh penguasaannya di Indonesia," ucap dia.

Rizal menilai kemungkinan adanya pengaruh asing dalam penyusunan payung hukum tersebut menyebabkan tidak adanya keterkaitan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila.

Dia juga mengingatkan agar Indonesia mulai untuk memperhatikan pembangunan ekosistem yang mendukung inovasi agar tidak semakin tertinggal dari negara-negara ASEAN.

"Negara yang berani melakukan inovasi bakal menjadi negara hebat," ucap Rizal.

(Hasil gambar untuk muntasir alwy

(catatan Muhamad Muntasir Alwy, peneliti Freedom Foundation)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...