10 December 2018

Rizal Ramli: Jokowi Bebaskan Asing Kuasai 100% UKM, Itu Merugikan Bangsa Indonesia

KONFRONTASI- Mantan Menko Ekuin/Menko Kemaritiman  Rizal Ramli (RR) terkejut atas keputusan Presiden Jokowi membolehkan  kebijakan bagi modal asing untuk masuk ke UKM dan menguasai  sektor  yang seharusnya untuk rakyat itu. Modal asing oleh  Jokowi  dibebaskan 100% untuk menguasai UKM yang  sangat merugikan bangsa Indonesia.

“Ini namanya bukan membangun Indonesia tetapi membangun di Indonesia,” tegas RR, alumnus ITB, Sophia University Tokyo dan Boston University,AS  yang juga anggota keluarga besar Pondok Gontor dan Pesantren Tebu Ireng Jombang.

Hasil gambar untuk Rizal ramli di tebu ireng dengan khofifah

‘’ Mas Jokowi,, kok ini kayak sudah putus asa ? Sektor-sektor  yang seharusnya untuk rakyat, UKM, dibebaskan 100% untuk asing seperti warung internet, renda, pengupasan umbi-umbian, jasa survei, akupuntur, content internet dll ? Terus rakyat mau jadi kuli saja ? ‘’ tanya RR lagi.


RR memohon Presiden Jokowi membatalkan kebijakan itu. ‘’ Mohon kebijakan yang sangat merugikan rakyat ini dibatalkan .  Sama sekali tidak ada roh Trisakti dan Nawacita-nya.  Kok tega-teganya ladang bisnis untuk rakyat, UKM, mau diberikan 100% sama asing ? Ini kampanye yang buruk sekali,’’ tambah RR.
Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi,DNI.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan dalam daftar relaksasi tersebut pemerintah melepas sebanyak 54 bidang usaha ke asing. Artinya, modal asing bisa masuk lewat kepemilikan modalnya sebanyak 100 persen.

"Tentunya dengan pelepasan DNI diharapkan bisa meningkatkan nilai investasi," kata Edy saat menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 16 November 2018.

DNI merupakan daftar yang disusun oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha domestik supaya tak bersaing dengan pengusaha asing. Bila sebuah bidang masuk dalam DNI, artinya pemerintah bisa membatasi kepemilikan modal asing dalam bidang tersebut.

Sebelum kebijakan paket ekonomi ke-16 dirilis, Edy mengatakan sektor usaha yang mendapat relaksasi 100 persen tak banyak dilirik investor asing. Padahal pemerintah telah melakukan relaksasi DNI lewat Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka  dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dengan adanya relakasi ini, total bidang usaha yang telah direlaksasi mencapai 303. Sedangkan dengan adanya kebijakan paket baru ini total telah ada sebanyak 87 bidang usaha yang telah dilepas ke asing.

Ada 54 bidang usaha yang modal atau sahamnya bisa 100 persen dimiliki asing..

(FF)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...