25 November 2017

Rizal Ramli: Of Budget System ala Ahok sudah Dihapus sejak Soeharto Jatuh, Reklamasi Langgar Good Governance

KONFRONTASI- Menteri Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menerima sumbangan dari pihak swasta untuk melaksanakan berbagai programnya.Menurut Rizal, sistem semacam itu sudah dihapus setelah rezim Soeharto berakhir. "Sistem itu, sehabis Soeharto jatuh kita ubah, kami hentikan di Bulog yang of budget system," ujarnya

Seperti biaya penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo yang disebut-sebut berasal dari perusahaan yang terlibat proyek reklamasi teluk Jakarta. 

"Memperdagangkan kebijakan dengan menerima sumbangan walaupun bentuknya bagus, buat rusun, buat apa tapi itu tidak transparan dan sangat tergantung siapa yang berkuasa," kata Rizal dalam acara talkshow Indonesia Lawyer Club di TV One, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Menurut Rizal, sistem semacam itu sudah dihapus setelah rezim Soeharto berakhir. "Sistem itu, sehabis Soeharto jatuh kita ubah, kami hentikan di Bulog yang of budget system," ujarnya.

(Baca: KPK Diminta Bongkar Jual Beli Pasal di Kasus Suap Reklamasi)

Diungkapkan Rizal, di Bulog sebelumnya tidak ada proposal, tidak ada review dan audit dari dana yang dikumpulkan dari partai politik. "Tapi kita masukan ke dalam budget sehingga ada review, ada proses ada audit, kalau misalnya menteri KKP memperdagangkan kebijakan untuk mengumpulkan uang, puluhan triliun bisa terkumpul," tegasnya.

Namun, sambung Rizal, tentu semua pihak tidak menginginkan menerapkan sistem pembiayaan of budgeting karena hal tersebut bertentangan dengan good governance.

"Tapi kita enggak mau kembali ke sistem pembiayaan of budgeting yang bertentangan dengan good governance," katanya.

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...