21 June 2018

Prodem: Neoliberalisme Sri Mulyani Menyebalkan dan Menusuk Perasaan Publik, akibatnya Jokowi Tercoreng di Mata Rakyat

 KONFRONTASI-  Neoliberalisme Sri Mulyani yang menyebalkan dan kinerjanya yang sudah tidak kreatif, minus terobosan dan monoton, telah membuat pemerintahan Jokowi-JK  gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jokowi harus me-reshuffle tim ekonomi Kabinet Kerja kalau tidak ingin delegitimasi dan jatuh dengan sendirinya. Sri menuding rakyat kita maunya gratisan dan itu menyinggung perasaan kaum muda sebab dianggap sebagai pemuda yang tak bermutu dan mau enaknya sendiri saja.

Demikian benang merah diskusi Utang dan Sri Mulyani di Jakarta Kamis (4/8).

Herdi mengingatkan Neoliberalisme Sri Mulyani yang menyebalkan dan kinerjanya yang sudah tidak kreatif, minus terobosan dan monoton, telah membuat pemerintah gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

''Nyaris tak ada politik harapan (politics of hope) di pemerintahan Jokowi karena Sri Mulyani  lebih suka ngutang untuk menutup bolongnya APBN, dan memotong anggaran yang menyebabkan ekonomi terus mengalami kontraksi.

''Dengan alasan pemasukan dari pajak kurang, maka Ibu Sri terus mengutang. Dengan deficit  APBN yang hampir  3% maka pemerintah dan bangsa kita dalam bahaya krisis ekonomi dan politik, dan krisis kepercayaan. Politics of hope sudah hilang, lenyap ditelan oleh laporan ABS tim ekonomi kepada Jokowi bahwa ekonomi baik-baik saja, padahal ekonomi stagnasi, lumpuh dan PHK masal di mana – mana. '' imbuh Herdi Sahrasad, dosen Univ. Paramadina.

Para  analis dan peneliti melihat beberapa hal yang sebaiknya dicamkan dan disadari oleh Sri Mulyani terkait  persepsi publik atas penampailannya yang Neoliberal yang membuat PDIP dan Jokowi kehilangan kepercayaan publik, antara lain:
Pertama, Darmin-Sri Mul terkesan dianggap lembek dan keok menguber pajak modal asing di sektor ESDM, mereka lebih agresif menguber pajak pengusaha domestic dan kelas menengah yang kini kecewa pada pemerintah akibat lesunya ekonomi.
Kedua, Sri Mulyani nampak bernafsu maju cawapres atau capres 2019 sehingga mengerahkan jaringan dan orangnya menguasai OJK dan memperkuat basis  social-ekonominya menuju Pilpres 2019. Akibatnya,  Sri memiliki agenda tersembunyi  dan nampak seronok pendekatannya ke jOkowi, dengan permainan  ekonomi-politknya bertopeng World Bank/IMF sebagai ‘’bosnya’’ untuk meladeni Jokowi, seraya mendayagunakan jabatan menkeunya untuk konsolidasi ekonomi-politik menuju pilpres 2019. Akibatnya, kelesuan ekonomi tak terpecahkan, malah Sri bermain pencitraan.
Akibatnya, pelumpuhan ekonomi dan kegagalan tim ekonomi ala Menko Darmin Nastuion- Menkeu Sri Mulyani  terus memakan korban: PHK dimana-mana. Berbagai kalangan menyingkapkan, kekecewan masif di mana-mana dan rakyat menanti gebrakan Jokowi untuk me-reshuffle para menteri ekonomi yang sudah mandul, openuh pencitraan palsu dan hanya bisa rapat sana-sini tanpa solusi. Rini Soemarno sebagai Meneg BUMN juga  mandul dan tak kreatif sehingga jadi beban bagi Jokowi, sama dengan Darmin dan Sri Mulyani.
Kalau sudah begini,  kata Herdi, tak mengherankan kalau Jokowi pun makin tak populer dan tak disukai rakyat dimana-mana, terutama golongan Muslim yang daha hajinya dikeruk untuk proyek infrastruktur yang absurd, tak terukur dan tak jelas parameternya itu, apakah bermanfaat bagi rakyat atau cuma bagi konglomerat dan oligariki?.
 Mengacu pandangan  Presiden KSPI Said Iqbal, Herdi  juga mengatakan, beberapa perusahaan akan melakukan PHK dengan tidak memperpanjang kontrak ribuan karyawannya.
 Akibat salah urus, perekonomian nasional melemah dan PHK terus terjadi di berbagai sektor usaha. Tiga tahun pemerintahan yang dipimpin Jokowi-JK telah memakan banyak korban. Sejumlah sektor usaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya akibat melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional.
 
Tercatat enam sektor usaha yang terpaksa harus merumahkan karyawannya. Keenam sektor usaha itu adalah industri tekstil, alas kaki, pertambangan, jasa minyak dan gas, semen, dan otomotif. Ditambah lagi usaha ritel juga bangkrut.
 Diskusi Odious Debt Utang Kotor SMI-1
Data Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengungkapkan, sejak Januari 2015 (apalagi tahun 2017), terjadi de-industrialiasasi. Dan  industri sepatu Indonesia telah melakukan PHK secara bertahap terhadap 11.000 buruh mereka. Sektor pertambangan lebih parah lagi. Bisnis di sektor ini pada kuartal I-2015 sampai minus 2,32%. Akibatnya, mereka melakukan PHK terhadap ratusan ribu pekerjanya ampai 2017 ini. Gelombang PHK di sector riil memukul masyaraakt dan merusak kredibilitas Jokow yang sudah rusak oleh kasus penistaan agama Ahok.
Banyaknya sektor usaha yang melakukan PHK terhadap karyawannya akibat perekonomian nasional yang salah urus. Mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), gas, tarif dasar listrik plus, dan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
 
Rentetan kebijakan inilah, demikian Herdi dan Uchok, yang kemudian membuat daya beli masyarakat merosot tajam. Bayangkan saja, hampir semua harga  kebutuhan pokok sehari-hari sudah naik. Harga beras, bawang merah dan bawang putih, jagung, garam, gula, minyak goreng, susu, mentega, kelapa, lada, teh, kopi, cengkeh, kentang, cabai, kedelai sampai daging sapi sudah tinggi.
 
Dalam diskusi itu, para panelis sepakayt bahwa Ibu-ibu rumah tangga kelompok menengah ke bawah sudah banyak yang menjerit. Mereka bingung mengatur pengeluaran sehari-hari, sementara gaji sang suami tidak naik, bahkan di beberapa perusahaan ada pemotongan gaji karena turunnya produksi barang.
 
Tak berlebihan bilamana Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) DKI, Sarman Simanjorang, mengingatkan, gejala-gejala perlambatan ekonomi harus segera disikapi oleh pemerintah, dan peran Darmin mauoun Sri Mulyani tak jelas di sini. Lesu, tumpul,  lumpuh, mandul. Amblas sudah harapan civil society dan kaum pekerja. Hidup seakan kian nelangsa akibat NeoliberalismeSri Mulyani yang gemar dan gampang ngutang tanpa penguatan produktifitas rakyat,  tanpa perluasan basis produksi masyarakat , apalagi dengan adanya de-industrialisasi yang meluas.(g)

Category: 
Loading...