20 July 2018

Presidential Treshold 20 Persen Harus Dilawan

Oleh:   Jacob En Ereste

 

 

Mereka mau menularkan kebodohan pada kita"


Dialog Jum'atan ForJIS berthema
_"Merebut Kembali Kedaulatan Yang Hilang" bersama sejumlah tokoh pergerakan di Rumah Kedaulatan Rakyat. Jl. Guntur 49, Jakarta, Jum'at 13 Juli 2018. Diantaranya ada yang melihat kesalahan telak pemerintah telah membiarkan ambang batas 20 % presidential treshold atas dasar hasil Pemilu tahun 2014. Logika seperti ini menurut Benny Akbar Fatah jelas menghina akal sehat bangsa Indonesia. Pembiaran ini dilakukan oleh mereka yang mau menularkan kebodohan pada kita, kata aktivis senior ini.

Oleh karena itu aktivis Angkatan 66 ini merasa perlu untuk menyerukan perlawan secara massif harus dilakukan. Utamanya untuk semua tokoh penting di negeri ini bisa agar melakukan baikot. "Jangan ada yang mau mencalonkan diri pada Pilpres 2019 nanti" kata
Bang Eben, demikian panggilan untuk Benny Akbar Fatah bagi kalangan aktivis pergerakan yang akrab dengannya.

Sementara mantan Menteri Koordinator Maritim Dr. Rizal Ramli juga ikut mengawal aksi dan meneriakkan gugatannya bersama para aktivis di Mahkamah Konstitusi tentang untuk menggugat Presidential Threshold pada
12 Juli 2018. Dia mengaku ikut bersama rakyat melakukan aksi agar presiden terpilih nanti idealnya harus didukung oleh seluruh rakyat. Maka itu pembatasan presidential threshold untuk calon presiden yang mempunyai kredibilitas dan kemampuan jadi makin berkurang akibat dipatok oleh presidential treshold 20 % yang menjerat dan menularkan kebodohan itu pada rakyat.

Rizal Ramli dan teman-teman aktivis memberi dukungan pada upaya menggat presidential treshold 20 % ini lewat Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan.Presidential threshold yang dipatok 20% tersebut, dibiarkan jelas ingin menularkan kebodohan pada rakyat.

Kepada pres Rizal Ramli mengatakan,
"Kami perlu ke Mahkamah Konstitusi bersama teman-teman mahasiwa, buruh, rakyat biasa ingin agar hakim MK mau mengubah aturan yang mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Rizal Ramli, dalam UUD 1945, sistem pemilihan presiden adalah presidensial. Artinya, tidak ada batas persentase, tidak ada ambang batas, dan yang penting di dukung oleh partai pengikut pemilu.

“Jika hal tersebut terjadi, memang tahap pertama akan banyak calon misalnya bisa 15 calon. Akan tetapi, nanti pada waktu Pilpres, hanya akan ada dua calon paling tinggi yang ikut Pilpres tahap dua", tandasnya.

“Aturan yang hari ini mengatakan bahwa ambang batas pemilihan presiden 20%, hal tersebut jelas penipuan karena itu adalah angka pilpres tahun 2014 yakni 5 tahun lalu. Pada waktu itu, rakyat tidak diberi tahu bahwa mereka memilih untuk digunakan angkanya buat pilpres tahun 2019. Jadi, cara tersebut adalah penipuan massal yang disengaja dan merupakan kesengajaan oleh pembuat undang-undang dan kebijakan.

Untuk itu, menurut Bang Eben, jika pemerintah tetap ngotot juga memerapkan ambang batas 20 % itu untuk Capres, sejumlah tokoh patut kompak dan membuat pernyataan sikap bersama untuk memboikot Pilpres dengan cara tidak ikut pemilihan.l presiden pada tahun 2019.

Jika sikap dan aksi bersama mau dilakukan secara massif, pasti akan besar  pengaruhnya untuk melakukan perubahan dari kebijakan dan peraturan yang selalu hendak dipaksakan oleh penguasa.

Apalagi hasrat beragam lapisan masyarakat agar segera mengganti presiden sudah tidak bisa lagi ditahan-tahan. Karena hanya dengan begitu harapan untuk perubahan lebih baik bisa segera dilakukan.

Jadi, sistem presidensial jangan dibuat seperti dagang sapi oleh partai-partai di DPR. Ada partai yang mengusulkan menteri koruptor, ada pula yang mengusulkan menteri tidak becus dan presiden harus menerima mereka dalam sistem parlementer yang hari ini berlangsung di Indonesia. 

Memberlakukan presidensial treshold 20 % untuk Pilpres sekarang ini sama artinya dengan upaya menularkan kebodohan mereka kepada kita,  kata Bang Eben. Karenanya harus dilawan, dan tidak boleh dibiarkan, tandasnya. (Jacob Ereste) 

Category: 
Loading...