Politik Tribalisme UU Civic India, Myanmar dan Indonesia

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman

 

Diulang lagi oleh India: bikin UU Kewarganegaraan berdasar agama. Sudah diratifikasi pekan lalu. Semua agama boleh menjadi warga negara India, kecuali Muslim. Artinya warga Muslim dikeluarkan dari warga negara (stateless).

Sebelum itu, Myanmar bikin Burma Citizenship Law (UU warga negara Burma), 1982. UU ini mengeluarkan warga Arakan, Rohingya dari warga negara Myanmar hanya karena beragama Islam. 

Setelah itu, Indonesia mengamandemen UUD 1945 dengan menghapus Pribumi Indonesia. Tiga kasus perubahan UU tersebut, nyaris sama sebangun konfliknya. Mengikuti pikiran Prof Cua, disebut politik Tribalisme.

Di India, warga Muslim sebanyak 32%, sepertiga. Pasti melawan dengan sengit. Mayoritasnya Sikh, beragama Hindu. Karena UU itu berdasarkan agama, maka dampaknya luar biasa. Tak hanya pada hukum positif. Juga living law (hukum Adat, Agama, dan Tradisi). Subtansinya, terjadi perubahan pada living law warga Muslim. Antara lain hilangnya hak adat, hak agama, hak tradisi akibat hilangnya hak warga negaranya.

Di hukum positif, khususnya hukum pidana dan perdata, tak terlalu berdampak karena ada azas universal hukum yang berlaku internasional. Tapi pada hukum domestik (living law), adalah norma lokal.

Konflik Rohingya mirip dengan konflik UU Kewarganegaraan India kini. Tahun 1982, Burma bikin Citizenship Law. Warga Arakan yang beragama Islam dikeluarkan dari UU itu. Jumlah mereka sekitar 4 juta. Mayoritasnya adalah Hindu.

Akibatnya mereka tak memiliki status warga negara. Akibat lanjut, mereka kehilangan hak hukum positif sekaligus hak hukum Living Law, praktis tak memiliki perlindungan hukum apapun. Dalam sikon demikian, tak ada pilihan lain, selain jadi teroris dan pemberontak, daripada mandah dijajah dan dirampok.

Kasus amandemen UU 1945, juga begitu. Politik Tribalisme menghapus Pasal 6 Ayat 1 dari UUD45. Isi Pasal 6 itu: Presiden ialah orang Indonesia Asli. Jadi pribuminya dihapus. Bom waktu! Bentuk negara pun berubah dari nation state (negara bangsa) menjadi citizen state (negara warga negara seperti Amerika Serikat).

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman, Anggota Komisi Hukum (periode 2004-2009), Advokat, Wasek Lembaga Penyuluhan Bant

(jft/InspirasiMedia)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...