OJK: Covid-19 Berpotensi Picu Ancaman Krisis Politik

KONFRONTASI -   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pemerintah soal potensi ancaman krisis politik di Indonesia. Krisis politik bisa terjadi jika pemerintah gagal dalam mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Kamis (17/9/2020), jika pemerintah gagal mengatasi pandemi Covid-19, maka dampaknya terhadap perekonomian akan jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan kondisi saat ini. Wimboh merujuk pada pengalaman krisis moneter 1998 saat pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi hingga 13 persen.



Dalam krisis 1998 , krisis moneter dan krisis politik muncul bersamaan sehingga terjadi krisis multidimensi. Untuk memulihkan ekonomi akibat krisis 1998, ongkos yang dikeluarkan cukup besar. Saat itu, Indonesia butuh hingga 52 persen GDP untuk keluar dari krisis.

Saat ini, kata Wimboh, kontraksi ekonomi Indonesia memang lebih kecil dibandingkan pada saat 1998. Namun dampak pada kegiatan sosial ekonomi lebih besar sekarang dibanding 1998.

"Ini yang membuat kita sangat hati-hati jangan sampai itu terjadi lagi," kata Wimboh.

 

Lebih Siap

Kendati demikian, Wimboh mengakui kondisi Indonesia saat ini lebih siap dalam menghadapi krisis dibandingkan saat 1998. Pasalnya, berbagai regulasi sudah lengkap dan tertata serta memudahkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dari ancaman yang membahayakan perekonomian.

"Regulasi saat ini sudah tertata akibat krisis 98, kita sudah global standar. Sudah comply dan anggota G20 yang menjadi contoh negara lain," terangnya.

Selain itu, kesiapan Indonesia juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II 2020 yang relatif lebih baik ketimbang negara-negara lain di kawasan Asia, yakni hanya minus 5,2 persen.

"Ini lebih besar dari Korea Selatan, Vietnam, dan juga kalau lihat China. Kita masih bisa tetap bersyukur, ekonomi kita tidak terlalu buruk dibandingkan negara lain," tuturnya.

Karena itu Wimboh optimistis ekonomi Indonesia bisa kembali pulih. Syaratnya, masyarakat ikut membantu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas.

Di sisi lain, pemerintah bersama pemangku kepentingan lain juga harus berupaya keras agar pertumbuhan ekonomi melalui domestik demand dilakukan dengan berbagai upaya. "Agar ini bisa timbulkan pemicu untuk kebangkitan ekonomi kita," pungkasnya.(Jft/INDOANGGARAN)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...