Negeriku Kaya Raya, Meski Banyak Rakyat Miskin

Oleh: En Jacob Ereste

 

Agaknya masyarakat semakin imun dari berbagai masalah yang silih berganti  menteror, mulai dari ramainya masalah korupsi yang tidak kunjung usai, hingga soal tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negeri orang lebih naas nasibnya. Usai menonton kegaduhan Partai Demokrat– yang kemudian agak tenggelam masalahnya– masyarakat kembali diteror oleh rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ancaman dari kenaikan harga BBM ini memang akan menghajar semua orang –tidak kecuali yang tidak memiliki kendaraan.

Bagi warga masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan, akan dikenakan ongkos yang relative mahal dari waktu sebelumnya. Biaya angkutan barang pun anak naik karena harga BBM dinaikkan harganya oleh pemerintah. Karena pemerintah mempunai kekusaan mutak– mesti sepatutnya senantiasa dibicarakan dengan wakil rakyat. Celakanya, wakil rakyat di perlemen justru lebih taat mematuhi permintaan pemerintah – yang note bene – sebagai abdi rakyat.

Jika pemahaman terhadap eksistensi pemerintah adalah sebagai abdi Negara – pengayom masyarakat – selayaknya pemerintah mendengar apa yang menjadi aspirasi rakyat. Jika tidak, maka dalam konteks ini, sikap serupa itu dapat dimasukkan dalam katagori pembangkangan. Masalahnya sekarang tinggal bagaimana rakyat mengartikulasikan keprcayaan yang telah diberikan itu dalam proses budaya ketatanegaraan yang baik, jujur dan beradab.

Ikhwal wakil rakyat di di perlemen -- baik pada tingkat daerah maupun pusat di negeri ini – yang cenderung enggan mendengarkan jerit pilu penderitaan rakyat, tampaknya memang harus ditata ulang. Alternatifnya pilihan kita diantaranya mungkin bisa segera menarik suara – sebagai implementasi dari dukungan keterwakilan –  diri kita pada mereka yang terlanjur mengingkari sumpah dan janjinya itu.

Alternatif pilihan yang lain – mungkin sudah menjadi sikap terbagus meminta mereka turun dari secara baik-baik, atau terus mendesak dalam bentuk aksi seperti yang sudah dilakukan berbagai elemen masyarakat selama ini.

Cara aksi dan unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat selama ini – baik yang ditujukan pada kalangan legislative maupun eksekutif atau bahkan langsung menuding kalangan yudukatif – jelas merupakan pilihan terpaksa, lantaran aspirasi atau bahkan kritik yang disampaikan secara santun dan baik-naik, cenderung diabaikan, kalau tidak bisa dikatakan memang tidak mau didengar.

Padahal, dalam kondisi bansga dan Negara yang normal – karena memang jangan-jangan sungguh sudah sakit – aksi dan unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat nyaris setiap hari itu sesungguhnya tidak lagi wajar. Persoalannya adalahm, apakah parapendemo yang tidak tahu diri atau mereka yang didemo itu betul sudah putus urat malunya?

Pertanyaan serupa ini sudah berulang kali menjadi topik peembahasan dalam diskusi rutin Komunitas Buruh Indonesia. Begitu juga di kalangan sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Namun bila dirunut dari awal aspirasi masyarakat yang tersumbat – enggan ditampung dan diapresiasi untuk kemudian diwujudkan oleh kalangan eksekutif maupun legislative – agaknya keresahan warga masyarakat tidak perlu sampai menimbulkan kegaduhan, apalagi bentrokan seperti yang setiap kali terjadi saat warga masyarakat melakukan unjuk rasa.

Lantas mengapa kalangan eksekutif maupun legislative terkesan enggan mendengar jerit pilu warga masyarakat yang sepatutnya mereka lindungi dan ayomi kepentingan maupun keamanannya?

Inilah yang menjadi pokok persoalan, sehingga aksi dan unjuk rasa yang dilakukan berbegai elemen masyarakat terus berlanjut dan bekepanjangan. Celakanya, semua baru akan berakhir manakala ada satu pihak yang merasa kalah.

Aksi dan unjuk rasa sebetulnya merupakan bentuk pengungkapakan terhadap kebijakan yang dilakukan pihak yang merasa mewakili rakyat, sementara rakyat yang telah mengamanahkan keterwakilannya merasa merasakan apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Ternyata, perselisihan yang terjadi antara pihak yang diwakili dengan pihak yang mewakili itu adalah masalah kepentingan. Oleh karena itu, tudingan kerap diungkapkan berbagai elemen masyarakat kepada pihak pemerintah – eksekutif, legislatif maupun yudikatif – bahwa penyimpangan serta sikap korup dan sebagainya itu sebetulnya disebabkan oleh keinginan untuk mementingkan diri sendiri, kelompok – atau partai – serta keluarga berikut gerombolan mereka yang dapat digolongkan dalam nepotism.

Tudingan sejumlah pihak pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sedang tidak sehat, agaknya tidak seluruhnya salah manakala mau sejenak membandingkannya dengan tata kehidupan berbangsa dan negara dari negeri lain yang ada di atas bumi ini.

Jika saja kita sempat melintas  sejenak di beberapa Negara yang ada di Asia Tenggara saja, kerganjilan itu akan mulai terasa. Apalagi bila mau kita sandingkan perbedaannya dengan sejumlah Negara di belahan Eropa, sungguh akan sangat kontras ketenteraman suasana yang akan kita rasakan.

Kesan keriuhan yang gaduh misalnya di Indonesia, mengapa harus terjadi berulang-ulang kesulitan masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok – bahkan sampai bawah, cabe dan minyak goring – acap menjadi isu nasional yang amat sangat memalukan. Begitu juga dengan kekalutan untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok setiap kali memasuki bulan Suci Ramadhan, Hari Raya, Perayaan Natal dan Tahun baru.

 Lebih runyam lagi, pemerintah pun sering kelimpungan hanya untuk mengatasi masalah transportasi bagi masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman. Padahal, tradisi serupa ini sudah berlangsung jauh sebelum pemerintahan Indonesia didirikan. Ketika pemerintah Indonesia kemudian didirikan – bersaaan dengan terbentuknya Negara Indonesia – antara lain tugasnya memang menurus kepentingan umum seperti itu.

Seloroh seorang kawan dari Afrika Selatan yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih mau sibuk mengurusi masalah kelangkaan bawang putih di pasar lokal beberapa waktu lalu, terasa mengiris hati.

Apalagi kemudian kawan itu mengungkapkan kesannya sehabis keliling Indonesia, ia seperti terhibur lantaran menemukan sejumlah rakyat miskin, karena semula ia beranggapan kemiskinan hanya berada di kampung halamnya saja.

Begitu juga kenaiban pernyataan para politisi Indonesia yang direkam dari berbagai media cetak maupun audiovisual, menurut dia sungguh lucu dan menggelikan hati.

Sekedar untuk mengimbangi seloroh dan kesan kawan asal negeri yang lumayan jauh itu, penulis mengimbuhinya dengan pengakuan yang tidak kalah lugu.

“Ya, itulah bagian kekayaan kekayaan Indonesia. Banyak kelucuan, banyak kenaiban, banyak kegaduhan, banyak pulau, banyak politisi, banyak menteri, banyak minyak, banyak korupsi, banyak orang, banyak anak, banyak omong, termasuk banyak aksi dan unjuk rasa. Karena negeriku ini sungguh banyak rasa yang perlu diunjukkan. Apalagi menjelang Pemilu 2014, akan lebih banyak politisi unjuk batang hidung. Tidak kecuali sesama polisi sendiri. Jadi negeriku, sungguh kaya raya. Meskipun rakyatnya banyak yang miskin”.

Oleh : En Jacob Ereste

Honorary Member Researchers Without People Party (RTP)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA