Natalius Pigai: Topik HAM Isu Terberat Petahana

Oleh: Ahmad Z.R.

 

 

Presiden Joko Widodo dinilai sulit meyakinkan keluarga korban, sivil society, kaum intelektual dan rakyat Indonesia karena selama lima tahun belum menunjukkan kemajuan di bidang HAM.

Indonesia berada di abad ke-21 yang disebut milenium Hak Asasi Manusia (human right millennium) dimana setiap negara diwajibkan untuk menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembangunan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Pembukaan Konsistitusi Dasar (Deklarasi Universal) Hak Asasi Manusia telah menegaskan 3 kewajiban utama negara.

Pertama, negara wajib melindungi hak asasi manusia (obligation to protect on human right). Kedua, negara wajib memenuhi kebutuhan hidup warga negara (obligation to fulfill on human right need). Ketiga, negara wajib menghormati Hak Asasi Manusia (respect to human right).

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan, sejak Indonesia merdeka para pendiri bangsa telah meletakkan prinsip pembangunan berbasis HAM dalam tiga sumber kekuasaan, yaitu landasan idil Pancasila melalui nilai-nilai universalitas tentang Ketuhanan, Kemananusiaan, Kebersamaan, Demokrasi dan Keadilan.

“Kedua, landasan Konstitusional (UUD 1945) dalam batang tubuh. Dan ketiga, berbagai peraturan perundangan sebagai landasan kerja,” ujar Pigai di Jakarta, Jumat (11/1).

Pigai menjelaskan, tugas pokok dan fungsi adanya negara adalah untuk membangun Hak Asasi Manusia, maka ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk menetapkan aspek Hak Asasi Manusia menjadi tema dalam Debat Putaran I Calon Presiden 2019 pada tanggal 17 Januari 2019 mendatang sangat tepat.

“Membahas tentang HAM dalam debat Capres kali ini justru menjadi beban berat bagi Joko Widodo sebagai Calon Presiden Petahana 2019. Kekuatan elektoral Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2014 adalah kelompok sivil society, kaum intelektual serta komunitas korban pelanggar HAM, bersatu kapitalitasi persoalan HAM dengan ekspektasi yang tinggi ketika Jokowi menegaskan persoalan HAM dalam cita-cita Nawacita 2014-2019,” papar dia.

Menurutnya, dalam Pilpres 2019 ini justru Joko Widodo mengalami kesulitan meyakinkan keluarga korban, sivil society, kaum intelektual dan rakyat Indonesia karena selama 5 tahun Joko Widodo belum menunjukkan kemajuan. Apalagi Komnas HAM RI tahun 2018 telah memberi Nilai Raport Merah atas kegagalan kepemimpinan Joko Widodo bidang HAM.

“Maka Joko Widodo yang akan tampil di televisi ditonton jutaan rakyat yang tentu saja bisa memberi alasan-alasan logis responsibel,” katanya.

Berbeda dengan calon presiden Prabowo Subianto yang justru akan tampil tanpa beban dan penuh optimisme. Menurut Pigai, ada lima faktor yang memberi posisi Prabowo berada di atas Joko Widodo. Pertama, Prabowo telah terbiasa menghadapi serangan terkait HAM saat Debat Pilpres pada tahun 2009, tahun 2014 dan siap menghadapi tahun 2019.

“Kedua, Pabowo bukan petahana sehingga tidak terbebani janji. Ketiga, belum pernah ada rilis resmi dari Komnas HAM maupun keputusan pengadilan yang menyatakan secara sah dan meyakinkan Prabowo tersangka, terdakwa atau juga terpidana,” kata Pigai.

Keempat, Prabowo dan Gerindra telah terbukti menjadi mesin utama perubahan, penyeimbang kekuasaan dengan tetap mempertahankan kedigdayaan sipil, demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian dan keadilan sebagai pilar-pilar penting negara demokrasi yang berwibawa dan bermartabat.

“Kelima, Prabowo tentu menyampaikan optimisme dan prospek pembangunan Indonesia berbasis HAM,” ujarnya.

Maka itu, ia mengingatkan, Prabowo dan Jokowi perlu memberi penjelasan dengan membangun narasi dengan diksi yang tepat, dengan bahasa yang berorientasi pada harapan untuk mencari jalan keluar penyelesaian berbagai persoaln yang membelit bangsa Indonesia. 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...