19 December 2018

MK Harus Cabut PT 20% sebab Membusukkan Demokrasi dan Merusak Rule of Law era Reformasi

KONFRONTASI- Salah satu masalah besar bagi partai untuk mengusung pasangan calon presiden maupun wakil presiden adalah mereka harus memenuhi presidential threshold (PT) sebesar 20 persen. Sejumlah anggota DPR dan kalangan civil society sampai mengancam Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengatakan akan menolak hasil pilpres 2019, jika MK menolak tuntutan mereka membatalkan presidential threshold (PT) 20 persen yang jelas merusak demokrasi dan rule of law itu sendiri.  Penolakan kalangan DPR dan civil society ini  rasional dan obyektif sebab  demokrasi dan rule of law menjadi alat politik oligarki untuk melakukan politik dagang sapi, transaksional yang korup, busuk dan bebal.  Aturan presidential threshold (PT) sebesar 20 persen adalah bukti  MK menjadi penjaga dan pengelola ''sampah demokrasi'' yang bau busuk sekali.

Demikian pandangan  Darmawan Sinayangsah Direktur Freedom Foundation, Jakarta, Selasa, 17 Jul 2018. Menurutnya, capres Rizal Ramli maupun Prabowo, juga Puan Maharani dari PDIP Megawati dan Jokowi si petahana, semua tersandera dan terganjal oleh PT 20% yang membusukkan demokrasi dan rule of law itu sendiri. ''Makanya rupiah juga membusuk, ekonomi membusuk karena demokrasi kita buruk, busuk dengan aturan PT 20% yang bertentangan dengan Konstitusi dan akal sehat masyarakat. Itu sangat bodoh dan busuk kalau MK tidak mencabut PT 20%,'' kata Darmawan  alumnus Fisip UI yang turut berdemo ke MK mendukung Rizal Ramli yang berorasi dalam demo buruh dan civil society ke MK mendesak MK cabut PT 20% itu, pekan lalu.

Hasil gambar untuk Darmawan Sinayangsah

Darmawan S

Beberapa waktu yang lalu sejumlah pakar, Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel, Ahmad Wali Radhi, Khoe Seng Seng, dan Usman mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terharap Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. "Pasal 222 UU Pemilu ini untuk diuji dan dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945 secara utuh," tegas Effendi Gazali.

Mantan Menko ekuin  yang siap maju ke bursa pemilu presiden, Rizal Ramli, mendukung pencabutan presidential threshold. "MK harus mencabut PT 20 persen. Itu produk oligarkisme dan melanggar konstitusi, menyandera capres," kata Rizal Ramli melalui Twitter @RamliRizal.

 Keputusan  DPR yang memberlakukan presidential threshold (PT) sebesar 20 persen jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 14/PUU-XI/2013 yang mengatur pemilu serentak 2019 karena dasar hukumnya tidak ada. Maka harus dibatalkan MK. ‘’ Kalau dasar hukumnya adalah hasil pemilu 2014, maka itu tidak mungkin, karena pemilunya serentak di tahun 2019, dimana pileg dan pilpres itu bareng, serentak, dan hasil pemilu 2014 sudah dipakai untuk pilpres 2014. Masak tiket itu mau dipakai lagi pada pilpres 2019? Ini jelas aneh, konyol,  dan menabrak konstitusi,’’  kata Herdi Sahrasad, akademisi Univ.Paramadina.

(FF)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...