30 January 2020

Menkeu Sri dan Tim Ekonomi Kabinet Jangan Berbohong pada Rakyat dan Presiden

Catatan Rizal Ramli, Mantan Menko Ekuin dan Mantan Menko Kemaritiman

KONFRONTASI- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang baru dilakukan untuk membayar bunga utang lama. Utang semakin besar, transaksi berjalan melebar, rupiah melemah. Itulah cermin kelemahan domestik.

Tim ekuin kabinet harus jujur kepada publik terkait utang luar negeri milik Indonesia. Kejujuran akan membuat publik dengan sukarela membantu pemerintah dalam mencari solusi terbaik dalam membayar utang.

Jangan berbohong. Kalau zaman Soeharto utang itu disebut bantuan luar negeri untuk ngibulin rakyat. Hari ini berbohong dengan hanya mengumumkan bunganya Rp 247 triliun, tapi tidak mengumumkan cicilan pokoknya.

Dari hitung-hitungan, jika pinjaman pokok ditambah dengan bunga, maka benan pemerintah saat ini untuk membayar utang sebesar Rp 530 triliun per tahun.

Kalau kita jujur, prioritas anggaran ternyata bukan untuk infrastruktur seperti yang didongengkan selama ini. Prioritas nomer satu adalah bayar utang (Rp530 trilliun). Yang kedua pendidikan (Rp416 trilliun), 20 persen dari anggaran negara, yang ketiga baru infrastruktur (Rp380 trilliun).

Saya mau mengingatkan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, bahwa defisit transaksi berjalan (currents accounts) juga terus melebar. Pada Februari 2017, defisit transaksi berjalan masih USD 1,8 miliar. Pada Mei 2017, defisit transaksi berjalan meningkat ke USD 2,4 miliar. Pada Agustus 2017 defisit transaksi berjalan sudah meningkat tajam ke USD 5 miliar.

Saya menambahkan, terjadi defisit transaksi berjalan yang terus melebar, sementara pertumbuhan impor lebih lambat (pertumbuhan impor per Agustus 2017 mencapai 8,9% yoy) daripada pertumbuhan ekspor (pertumbuhan ekspor per Agustus 2017 19,2% yoy).

Maka dapat dikatakan akan ada tekanan terhadap kurs Rupiah karena net payment service yang besar. Rupiah yang melemah bukan hanya faktor global yang selalu dijadikan kambing hitam, tetapi juga karena kelemahan domestik.

Di dalam negeri, pajak kelas menengah ke bawah diuber dan digenjot oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, namun pajak bagi Freeport (Asing) malah diturunkan. Ini tak adil dan mencerminkan Neoliberalisme yang sangat keras, brutal. Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya penarikan pajak lebih besar, antara lain extensifikasi dan intensifikasi pajak, serta RUU Penerimaan Bukan Pajak.

Di negara lain, ketika ekonomi melambat, pajak dilonggarkan. Kalau membaik baru digenjot.

Langkah Menkeu Sri Mulyani menggenjot pajak hanya bertujuan mencapai target setoran utang. Genjot pajak hanya sekedar uber setoran utang.

Kebijakan Menteri Keuangan memotong anggaran di sana-sini, serta menaikkan tarif dan menguber pajak malah berdampak negatif pada daya beli masyarakat.

Potong-potong anggaran, naikkan tarif dan uber pajak membuat ekonomi melambat, daya beli menengah bawah merosot sehingga penjualan retail merosot. Itulah ciri kelemahan domestik.

Pemerintah, dalam hal ini para menteri ekuin,  harus jujur kepada publik terkait utang luar negeri milik Indonesia. Kejujuran akan membuat publik dengan sukarela membantu pemerintah dalam mencari solusi terbaik dalam membayar utang. (KF)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...