5 April 2020

Memburu Kekuasaan, Jusuf Kalla Dianggap Keterlaluan dan Beri Contoh Buruk bagi Generasi Penerus

KONFRONTASI-  Perburuan kekuasaan Jusuf Kalla, sang politisi gaek,  melalui Mahkamah Konstitusi meresahkan rakyat banyak. Perburuan kekuasaan JK itu tidak senonoh, tidak patut, dan menimbulkan prasangka buruk dari publik bahwa JK sangat haus kekuasaan meski usianya tua gaek dan sudah dua kali jadi wapres RI.

'' JK telah jadi contoh buruk bagi generasi penerus, angkatan muda dan civil society serta masyarakat umum, dia sudah  keterlaluan dalam memburu kekuasaan,'' demikian pandangan Reinhard MSc, analis ekonomi-politik dan Darmawan Sinayangsah, Direktur Freedom Foundation secara terpisah kemarin. ..

''Di Makassar/Sulsesl JK tak bisa lagi mengklaim demi ummat Islam dan warga Indonesia Timur karena sudah tidak percaya padanya, di Pulau Jawa dia sudah delegitimasi dan di mata NU maupun MUhammadiyah serta kaum nasionalis JK sudah tidak dipercaya lagi, karena perilakunya menggugat uji materi  ke MK itu sudah keterlaluan. Manuver JK itu 'saru' menurut para sesepuh  Jawa,'' ujar Darmawan maupun Reinhard.

Peneliti The Initiative Institute Dr Airlangga Pribadi MA berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa calon presiden-calon wakil presiden belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Jika MK tidak menolak gugatan tersebut, menurut Airlangga, akan berimplikasi buruk pada regenerasi politik Indonesia.

Manuver JK dengan ikut terkait dalam gugatan UU Pemilu agar bisa menjadi cawapres ketiga kalinya diprediksi gagal. Sebab, hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) memakan waktu, sementara batas masa pendaftaran capres-cawapres tinggal menghitung hari lagi.

"Saat ini tahapan perkara yang diajukan oleh Partai Perindo ini masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, sementara tahapan persidangan selanjutnya masih panjang seperti pemeriksaan perbaikan permohonan, pemeriksaan pleno persidangan yang mendengarkan keterangan DPR, Pemerintah, Saksi, Ahli dan fakta-fakta lainnya," kata ahli perundang-undangan Dr Bayu Dwi Anggono kepada pers Minggu (22/7/2018).

Penggugat prinsipal adalah Partai Perindo. Nah, JK dianggap mendompleng gugatan itu dengan menjadi pihak terkait.

"Padahal masing-masing tahapan tersebut membutuhkan waktu," cetus Direktur Puskapsi, Universitas Jember itu.

Apalagi, saat ini MK juga sedang menyidangkan sengketa pilkada yang dikejar waktu. Sengketa pilkada diatur ketat batas sidang hingga pengambilan putusan.

"Di samping MK saat ini sedang fokus menangani sengketa hasil Pilkada yang telah ditentukan jangka waktu penyelesaiannya dalam UU Pilkada. Berangkat dari hal itu maka besar kemungkinan putusan atas gugatan perkara ini lewat dari jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres yang telah ditentukan pada tanggal 4-10 agustus mendatang," beber Bayu.

Lalu bagaimana manuver politik JK itu dari sisi konstitusi?

"Sangat disayangkan dan telah menurunkan kualitas kenegarawan Jusuf Kalla. Apa yang dilakukan oleh Jusuf Kalla semakin mengkonfirmasi dugaan bahwa nafsu berkuasa memang seringkali menumpulkan atau bahkan mematikan logika dan rasionalitas seseorang," jawab Bayu. (detikcom/KONF)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...