25 June 2018

Membaca Sentilan Jusuf Kalla untuk Denny Indrayana

KONFRONTASI- Ada baiknya kita merenung kenapa guru besar UGM Prof Dr Denny Indrayana tidak memberi teladan baik dalam ihwal hukum, padahal dia mantan petinggi hukum di negeri ini.Para pakar hukum pidana dan pegiat antikorupsi mengkritik keras mangkirnya Denny Indrayana dari panggilan Bareskrim Polri. Menurut salah satu ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, seharusnya sebagai ahli hukum, pegiat antikorupsi dan mantan wamenkumham kabinet SBY, Denny memberi contoh yang baik untuk taat dan patuh pada hukum.

Sayangnya, Denny justru menempatkan dirinya seakan-akan berada di atas hukum dan kebal hukum. Padahal panggilan dari Bareskrim Polri masih sebatas sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi proyek Payment Gateway (PG). Jika Mantan Menkumham Amir Syamsudin saja berani hadir memberi kesaksian, mengapa Denny yang merupakan mantan wamenkum pilih mangkir.

Tak hanya mangkir, Denny justru menggalang opini publik seakan-akan dirinya adalah korban kriminalisasi. Jangan sampai Denny dipermalukan karena dijemput paksa oleh Polri.

Jika mantan Menkumham Amir Syamsudin saja mengakui adanya penyimpangan pengelolaan Payment Gateway (PG) terhadap aturan Kemenkeu terkait pengelolaan keuangan negara dan PNBP, bagaimana mungkin Denny masih berteriak tentang kriminalisasi.

Sebagai ahli hukum seharusnya Deny bisa menggunakan logika orang-orang bodoh. Jika pengelolaan Payment Gateway (PG) tidak melanggar hukum, mengapa proyek inovatif untuk memberikan pelayanan publik tersebut harus dihentikan?

Jusuf Kalla (JK) rupanya ikut gerah dengan tindakan Denny yang tidak patuh pada hukum dan lebih memilih melawan hukum dengan menggalang opini publik lewat senjata “kriminalisasi”.

Ketika mengetahui Denny melapor ke istana, JK dengan tegas meminta agar Denny bersikap sportif terkait tuduhan korupsi dalam proyek Payment Gateway (PG). Tak hanya meminta agar Denny sportif, JK juga meminta agar Denny tidak membentuk opini seakan-akan Polri telah melakukan kriminalisasi.

Lebih lanjut JK menerangkan bahwa kriminalisasi merupakan tuduhan kepada seseorang yang hanya dibuat-buat saja dan tak berdasarkan fakta. Sedangkan, pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan fakta yang ada bukanlah tindakan kriminalisasi.

Denny seharusnya jujur kepada publik bahwa kasus Payment Gateway (PG) mempunyai fakta yang kuat karena ada hasil audit BPK, ada surat Kemenkumham, ada surat Kemenkeu, ada permenkumham, ada swasta yang terlibat dan ada 12 saksi yang sudah diperiksa termasuk mantan Menkumham Amir Syamsudin.

Jika nantinya Denny ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana lalu dipenjara, tentu Denny sudah hafal dan familiar dengan lingkungan penjara. Bukankah Denny dulu sering sidak ke lapas-lapas. Dan Denny tentu tidak akan melupakan sipir penjara bernama Darso Sihombing.

Saya khawatir, jangan-jangan mangkirnya Denny karena takut dan khawatir jika nanti dijadikan tersangka dan dipenjara akan diisolasi oleh para sipir penjara. Ayo Denny, berani datang ke Bareskrim, Hebat ! (KCM/sang pujabgga/kompasiana)

Category: 
Loading...