16 July 2018

Masih Mau “Ngumpet” Dibalik Utang?Masih Mau “Ngumpet” Dibalik Utang?

KONFRONTASI -  Sejak akhir tahun lalu, Begawan Ekonomi Rizal Ramli tak henti-hentinya mengingatkan pemerintah soal utang Indonesia yang sudah “lampu Kuning”.

Namun, peringatan tersebut diabaikan dan dibantah oleh beberapa narasunber yang kurang kompeten dibidangnya.

Sebenarnya, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjelaskan dengan menggunakan data kepada tokoh-tokoh yang mengkritisi soal utang Indonesia.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mempersilakan para politikus oposisi untuk beradu argumen soal utang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Soal utang, saat kita dilantik [sebagai Presiden pada Oktober 2014], utang itu sudah Rp2 ribu triliun, bunganya kurang lebih 250-an triliun. Dihitung saja angkanya” ujar Jokowi dalam Mata Najwa ‘Eksklusif: Kartu Politik Jokowi yang ditayangkan di Trans 7, Rabu (25/4) malam.

“Kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ekonom-ekonom yang mengerti masalah makro juga saling beradu argumen didasari dengan angka-angka dengan basis data yang jelas, itu bagus. Tapi, kalau seorang ekonom makro kemudian yang satunya politikus, ya enggak mungkin sambung. Ini politikus, yang ini ekonom makro. Yang ini [hanya] berbicara, yang ini pakai angka-angka, ya enggak mungkin sambung,” tutur Jokowi.

Jokowi pun mempersilakan orang-orang yang ingin mengkritik untuk beradu argumen dengan ekonom makro yang memiliki data angka jelas, termasuk dengan Sri Mulyani.

“Silakan, silakan, saling beradu argumen dengan menteri keuangan yang juga memiliki angka-angka,” ujar Jokowi.

Sayangnya, debat terbuka yang diperintahkan Jokowi malah menguap begitu saja.

Akankah kita berdiam diri dan bersembunyi dibalik utang yang terus bertambah?

Sementara Moodys India, kembali mengingatkan soal Utang Indonesia yang sudah berisiko

Berikut videonya https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-05-29/moody-s-says-india-indo...

Agar Lebih lengkap, kami ulas kembali perdebatan antara Peneliti Lingkar Studi Perjuangan dan Kabiro humas Kemenkeu

Terima kasih banyak atas jawaban Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia terhadap Rizal Ramli (RR) tentang Utang Indonesia.
Ada beberapa hal yang juga saya garis bawahi dari tanggapan Bapak Nufransa Wirasakti selaku Kabiro humas Kemenkeu yang beredar di berbagai media.

Tentang Investment Grade dari lembaga-lembaga rating. Perlu Pak Nufransa ketahui, bahwa sesaat menjelang Krisis Finansial 1997-1998 seluruh lembaga rating juga memberikan peringkat investasi (investment grade) pada Indonesia.

Standard & Poor’s pada Desember 1997 memberikan rating BBB-, Moody’s memberi rating Baa3. Fitch pada Juni 1997 memberi rating BBB-.

Dan tahukah Pak Nufransa? Seluruh ekonom di lembaga-lembaga pemerintah saat 1997, termasuk juga para ekonom asing, meramalkan perekonomian Indonesia sehat-sehat saja.

Hanya ada satu ekonom Indonesia yang kritis terhadap rentannya situasi internal perekonomian Indonesia, dan kemudian ramalannya terbukti benar. Ekonom tersebut adalah Rizal Ramli.

Tentang rasio utang yang lebih tepat untuk gambarkan kondisi Indonesia.

Sejak 1990-an, rasio utang yang secara internasional digunakan untuk menggambarkan keberlanjutan utang eksternal negara-negara berpendapatan menengah ke bawah adalah debt service to export ratio (DSER), bukan debt to GDP ratio.

Nilai batas atas yang aman untuk DSER adalah 15-20%.
Pak Nufransa menyebut bahwa nilai DSER Indonesia sebesar 39% yang disebut RR, salah.

Padahal berdasarkan data Bank Dunia

(https://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS?locations=ID), nilai DSER Indonesia benar nilainya 39,6%.

Pak Nufransa menggunakan data DSR Indonesia yang rasionya sebesar 34%. Ya, anggaplah kita pakai rasio DSR Pak Nufransa, yang nilainya 34%. Toh, sama saja.

Tetap jauh di atas batas atas yang diizinkan (15-20%). Sebagai perbandingan, negara-negara tetangga Indonesia di ASEAN memiliki nilai DSER/DSR rata-rata di bawah 10%, masih sangat aman.

Tentang bunga (yield) surat utang Indonesia yang masih ketinggian.

RR sangat kritis terhadap tingkat bunga (yield) surat utang Indonesia karena menurutnya Indonesia seharusnya dapat menghindarikerugian akibat pemasangan yield ketinggian selama ini.

Sebagai contoh, dengan Vietnam yang ratingnya di bawah Indonesia (Vietnam belum masuk investment grade) saja ternyata tingkat yield surat utang Indonesia masih ketinggian 1% dari Vietnam.

Tentu saja ini merugikan Indonesia. Untuk permasalahan ini RR juga memberi solusi: agar Menteri Keuangan menukar utang-utang Indonesia yang bunganya ketinggian dengan utang yang bunga lebih rendah.

Tentang Tupoksi Menko Maritim. Mungkin Pak Nufransa lupa, bahwa jabatan RR di Pemerintahan Jokowi selama 11 bulan bukan sebagai menteri di Tim Ekonomi.

Kewenangan RR tidak berhubungan langsung dengan kebijakan makro ekonomi, fiskal dan moneter.

Tapi, meskipun bukan bidang kepakaran RR yang sebenarnya, kiprahnya sebagai Menko Maritim selama 11 bulan cukup moncer.

Untuk menambah pengetahuan Pak Nufransa tentang sepak terjang RR sebagai Menko Maritim di Kabinet Jokowi, sebaiknya membaca berita ini:

(http://m.tribunnews.com/tribunners/2017/01/02/jejak-kerja-rizal-ramli-di….)

Kemudian, bila ingin lebih paham kinerja RR menggawangi Tim Ekonomi Kabinet Gus Dur 17 tahun lalu, Pak Nufransa dapat juga membaca berita ini:

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/22/23351071/belajar-dari-keberh...

Terima kasih. (Penulis adalah Peneliti Lingkar Studi Perjuangan)

Sebelumnya, bantahan Kabiro humas Kemenkeu, Nufransa Wirasakti terhadap pernyataan Rizal Ramli soal utang Indonesia beredar di media sosial.

UNTUK ke sekian kalinya, saya menjawab apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli (RR) soal utang.

Bagaimana RR menyebut utang sudah lampu kuning bila pada saat yang sama semua lembaga pemeringkat (Moodys, Fitch, S&P, JCRA dan Rating & Investment) menyatakan bahwa Indonesia adalah investment grade?

Bukankah bila menggunakan standar perbandingan antar negara-negara di dunia, Indonesia memiliki rasio utang terhadap PDB dan defisit APBN yang relatif kecil dan hati-hati.

Mengapa menolak menggunakan indikator yang digunakan untuk membandingkan antara negara? Mengapa alergi dan protes bila Indonesia disebutkan dalam situasi baik oleh lembaga- lembaga internasional.

Itu ibarat pepatah “buruk muka cermin dibelah”.

Indonesia didirikan oleh para proklamator kita dengan penuh percaya diri dan dengan titipan agar kita menjadi bagian dari warga dunia. Kami generasi muda bangga mewarisi semangat para proklamator.

Kita dengan percaya diri ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disebut gali lubang tutup jurang?

Bukankah pemerintah justru terus melakukan penurunan defisit APBN dan primary balance. Sejak tahun 2012, pemerintah sudah mengalami defisit keseimbangan primer.

Berikut angkanya dalam 5 tahun terakhir: Tahun Primary Balance 2013 Rp -98,6 triliun 2014 Rp -93,3 triliun 2015 Rp -142,5 triliun 2016 Rp 125,6 triliun 2017 Rp -121,5 triliun

Bukankah Pak RR adalah bagian dari pemerintah pada tahun 2015-2016 dimana primary balance justru mengalami kenaikan tinggi? Sejak pertengahan 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mengendalikan tren negatif tersebut secara hati-hari agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi.

Dengan demikian dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan defisit akan makin mengecil dan primary balance akan makin seimbang atau bahkan mencapai surplus.

Mengapa arah yang baik dan prudent tersebut justru dikritik dan dituduh ugal-ugalan?

Bukankah yield surat utang pemerintah pada tahun 2016-2017 justru menurun sewaktu US Fed Rate meningkat 3 kali? Mengapa fakta itu tidak pernah disebutkan?

Mengenai trade account, service account dan current account semuanya negatif.

Berikut datanya selama lima tahun terakhir dalam miliar dollar AS: Tahun Trade Balance Service Account Current Account 2013 -4,1 -12,1 -29,1 2014 -2,37 -10 -27,5 2015 7,59 -8,7 17,5 2016 8,83 -7,1 -16,9 2017 11,83 -7,9 -17,3 Bukankah RR ada di pemerintahan juga pada masa tersebut?

Bukankah RR memahami bahwa harga komoditas jatuh dan ekspor melemah (negatif) pada masa RR di pemerintahan?

Oleh karena itu, pemerintah sekarang memusatkan perhatian untuk memulihkan ekspor dan investasi melalui berbagai kebijakan baik insentif fiskal, penyederhanaan perizinan dan kemudahan dan perbaikan pelayanan ekspor dan impor.

Ini adalah pekerjaan bersama dari seluruh tim pemerintah. Dengan kerja tim bersama seluruh kementerian, defisit neraca pembayaran akan terus diupayakan berkurang, yang terlihat dari menguatnya cadangan devisa kita.

Pelemahan rupiah terhadap dolar AS lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal.

Pelemahan nilai mata uang hampir terjadi di semua negara Asia karena disebabkan adanya rencana kenaikan suku bunga The Fed oleh Gubernur Bank Sentral AS yang baru serta rencana proteksi perdagangan oleh Presiden Trump.

Guncangan ini berpengaruh di banyak negara, namun karena stabilitas moneter dan fundamental makro negara kita yang sangat kuat, guncangan nilai tukar tidak terlalu besar.

Selanjutnya mengenai Debt to Service Ratio (DSR) yang merupakan rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor suatu negara.

Berikut datanya lima tahun terakhir, yang tidak setinggi kata RR.

Tahun Debt Service Ratio 2013 19% 2014 23,9% 2015 25,3% 2016 32,5% 2017 34,2% Peningkatan DSR bukan karena biaya bunga yang tinggi, tapi lebih kepada cicilan pokok utang jatuh tempo yang agak besar pada tahun 2018.

Pemerintah berupaya menurunkan beban bunga utang dengan mengembangkan instrumen utang jangka pendek dalam negeri – untuk mengurangi risiko potensi meningkatnya suku bunga global karena normalisasi oleh The Fed.

Langkah itu pun dilakukan dengan hati-hati dengan menjaga rata-rata jatuh tempo utang agar tidak menurun secara drastis.

Itu adalah sikap kehati-hatian dan prudent dan jelas bukan sikap ugal-ugalan.

Maka rating keuangan negara kita mendapat predikat investment grade. Lalu mengenai Tax Ratio.

Berikut datanya: Tahun Tax Rasio 2013 11,3% 2014 10,9% 2015 10,7% 2016 10,4% 2017 10% Tax Ratio adalah perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto.

Memang agak kecil bila dibandingkan negara lain, namun tax ratio kita belum memperhitungkan pajak daerah serta jaminan sosial seperti di negara lain.

Bukankah RR ada di pemerintahan sewaktu tax ratio mengalam penurunan? Bukankah Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjelaskan justru karena penurunan tax ratio tersebut, maka pemerintah meluncurkan reformasi perpajakan setelah selesainya Tax Amnesty untuk meningkatkan tax ratio.

Inipun dilakukan secara hati- hati, disertai perbaikan pelayanan oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai agar tidak memperlemah pertumbuhan ekonomi.

Itu jelas bukan program ugal-ugalan.

Pemerintah juga terus berusaha untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar penerimaan perpajakan meningkat.

Usaha itu antara lain dengan menerapkan aturan Automatic Exchange of Information (AEOI), peningkatan kerja sama internasional di bidang perpajakan serta pertukaran data dengan berbagai kementerian/lembaga negara.

Semua data dan fakta di atas menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kala secara bersama dalam tim terus memperkuat dan menjaga pertumbuhan perekonomian agar senantiasa berkualitas.

Pemerintah juga terus menjaga stabilitas untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan bermartabat.
Kementerian Keuangan ikut berkontribusi dengan menjaga APBN dan Keuangan Negara secara hati-hati dan bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

Itu adalah cerminan fondasi tata kelola yang baik.
Itu adalah cerminan nilai-nilai Kementerian Keuangan: profesional, berintegritas, sinergi , memberikan pelayanan dan terus berupaya mencapai kesempurnaan.

Kami bangga dan konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Bagaimana dengan RR?(KONF/CELOTEHPOLITIK)

Category: 
Loading...