18 February 2020

Mafia Hukum Merajalela, Ketua MA Harus Mund‎ur

KONFRONTASI -  Ditangkapnya kembali oknum peradilan menunjukan bahwa mafia peradilan terus menggerogoti Badan Peradilan Indonesia. Dalam kurun waktu lima bulan di tahun 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap aparat pengadilan terkait kasus suap.

"Penangkapan yang berturut-turut semakin membuat kami dari kelompok masyarakat hukum sangat geram, dan malu terhadap perbuatan para hakim yang jauh dari mulia. Penangkapan ini semakin meyakinkan bahwa mafia-mafia hukum di badan peradilan sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah menguasai dari hulu hingga ke hilir (MA hingga PN)," kata Pengamat Hukum Konstitusi, Victor Santoso Tandiasa di Jakarta, Minggu (3/7/2016).

Victor menilai, jika hal ini terus berlanjut akan menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap badan peradilan di Indonesia, karena keadilan dapat diperjual belikan. Akibatnya hal ini sangat berbahaya, karena akan berunjung pada kondisi chaos (main hakim sendiri).

"Kami juga melihat upaya pembentukan satgas tidak berhasil nyatanya pasca satgas dibentuk, KPK kembali menangkap oknum panitera di PN Jakpus.. lalu apa kerjanya satgas itu," tegas Victor.

Victor menuturkan, adanya penangkapan oknum peradilan karena sistem mengawasan Internal MA yang tidak berjalan sehingga terlihat Mandu. Oleh karenanya perlu adanya perombakan sistem pengawasan di MA dimana badan pengawasan tidak boleh berada dibawah Sekretaris Mahkamah Agung, sehingga badan pengawas tersebut tidak bisa ditekan oleh Sekretaris MA yang saat ini diduga sering mengatur kasus-kasus yang berjalan dari tingkatan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) hingga Mahkamah Agung (MA).

"Ada baiknya ketua MA mengundurkan diri dengan terungkapnya peristiwa yang sudah mencoreng kewibawaan dan menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap badan peradilan kita," tegasnya.

Berikut rentetan oknum peradilan yang ditangkap KPK selama kurun waktu 2016 :

Bulan Februari  KPK menangkap Kasubdit Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna yang sedang menerima suap sebesar Rp 400 juta dari terpidana korupsi, Ichsan Suaidi. Lalu pada bulan April 2016.

KPK menangkap Panitera PN Jakpus Edy Nasution karena menerima suap dari pengusaha Doddy untuk mengurus perkara PK. Kemudian terkungkap, perkara PK itu diduga dikendalikan oleh Sekretaris MA Nurhadi sehingga membuat KPK menggeledah rumah Nurhadi dan mengamankan Rp 1,7 miliar yang ditemukan di toilet. Selanjutnya pada bulan Mei 2016

KPK menangkap segerombolan aparat Pengadilan Tipikor Bengkulu  diantaranya hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janner Purba. Sehari-hari Janner adalah Ketua PN Kapahiang, Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Toton dan Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu, Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy yang rencananya  akan membebaskan dua terdakwa dengan tarif Rp 1 miliar, Lalu pada bulan Juni 2016, KPK kembali menangkap Panitera pengganti PN Jakut, Rohadi, ditetapkan sebagai tersangka usai vonis ringan perkara Saipul Jamil.

Dan terakhir beberapa hari yang lalu lagi-lagi KPK menangkap Panitera Pengganti di PN Jakpus Santoso yang merupakan anak buah Edy Nasution, yang terlebih dahulu ditangkap KPK.(Juft/HT)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...