Loyalis BG Dicurigai Manfaatkan Polri. BW Tetap Wakil Ketua KPK. Mari Lawan Koruptor !

JAKARTA-Meski Bareskrim Polri menetapkan tersangka terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW), namun dirinya masih menjabat sebagai pimpinan KPK.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menilai, penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri disebabkan lembaga hukum itu telah dimanfaatkan pihak loyalis calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan.

"Ini adalah kiriminalisasi, jadi sangat menyayangkan Kepolisian RI dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mungkin loyal terhadap tersangka Budi Gunawan," kata Denny, Jumat (23/1/2015) malam.

Menurut Denny, penangkapan dan penetapan yang berujung pada penahanan Budi Gunawan tidak terlepas dari penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan. Karena itu ia mengaku sangat menyayangkan langkah kepolisian tersebut.

Denny meyakini, setiap koruptor yang tengah berhadapan dengan KPK, akan melakukan cara apapun. Bahkan, mereka seakan kehilangan akal sehat untuk melakukan sesuatu.

"Sehingga apa yang kita temukan hari ini, bagaimana langkah semena-mena, cari-cari persoalan, membela membabi buta Jenderal bintang tiga Budi Gunawan dilakukan," kata Denny menyesalkan.

Seharusnya, lanjut Denny, setelah menyandang status tersangka di KPK, Budi Gunawan mundur dari kepolisian. Tujuannya supaya Budi lebih fokus menghadapi perkara hukum yang sedang dituduhkan pada dirinya.

Hal ini ditegaskan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana saat menyambut kedatangan BW di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Denny yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) mengatakan hal itu sesuai dengan UU KPK Pasal 32 ayat 3 yang menyebutkan pemberhentian itu ditetapkan oleh Presiden RI.

"Dengan demikian status BW masih tetap sebagai pimpinan KPK," ujarnya, Sabtu (24/1/2015) dini hari.

Menurutnya, jika BW dinonaktif atau diberhentikan sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terlebih dahulu. Dengan begitu, Jokowi diminta berhati-hati dalam menyikapi kasus ini.

Bahkan, lanjut Denny, sudah semestinya Jokowi ikut mendukung pemberantasan korupsi melalui KPK.

"Presiden Jokowi harus hati-hati dan jeli melihat masalah ini. Ini kesempatan bagi beliau dalam mendukung pemberantasan korupsi dan mendukung KPK," tandasnya.

Diketahui, BW dibebaskan oleh Bareskrim Polri setelah menjalani pemeriksaan sejak Jumat (23/1/2015) siang hingga Sabtu (24/1/2015) dini hari atas dugaan kasus mengarahkan saksi bersaksi palsu dalam sidang di MK mengenai sengketa Pilkada Kotawaringin Barat. [ton]

 

 

 

 

 

 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA