20 October 2018

Kisruh Dana Kampanye PAN-PKS Tak Akan Terjadi kalau Gagasan Rizal Ramli agar Parpol Dibiayai APBN Dilaksanakan

KONFRONTASI- Kasus baku bantah antara Cawapres Sandiaga Uno dan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief  soal dana kampanye bagi PAN dan PKS tidak perlu terjadi kalau gagasan tokoh nasional Dr Rizal Ramli mengenai pentingnya parpol dibiayai oleh APBN dilaksanakan pemerintah. Hal ihwal itu ke depan  menjadi sangat krusial. Selama ini  parpol dan demokrasi kita dibajak kekuatan oligarki modal dan oligarki politik.

Sebagaimana diketahui, bakal Calon Wakil Presiden RI  Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan tidak benar adanya pemberian mahar kepada  Rp500 miliar ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk posisinya jadi cawapres.

Hasil gambar untuk rizal ramli dan ulama

"Kita bisa pastikan itu tidak benar. Saya besok akan ke KPK sore setelah tes kesehatan. tentu LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, red) harus diperbaharui," kata Sandiaga yang berpasangsan dengan carpres Prabowo Subianto, usai mengikuti lari di acara Ancol Triathlon di Ancol, Jakarta Utara, Minggu.

Sebelumnya Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief mengatakan Sandiaga yang memberikan mahar Rp500 miliar tersebut. Sandiaga sekali lagi mengatakan bahwa tidak ada mahar. Ia mengatakan proses pencapresan harus sesuai undang - undang.

"Sekarang itu, kita harus pastikan tidak boleh ada lagi hengki pengki dalam politik. Masyarakat marah kalau ada hengki pengki, masyarakat merasa dibohongi, tidak bisa lagi," kata Sandiaga.

Ia mengatakan, tidak ada uang yang diberikan ke parpol koalisinya. Tetapi, Sandi mengatakan dirinya bersedia memberikan uangnya untuk kampanye.

Asal tahu saja, terjadinya korupsi KTP elektronik Rp2,3 trilyun dan korupsi Hambalang sekitar Rp1 trilyun serta skandal Bank Century sekitar Rp6,7 trilyun, membuktikan gawatnya korupsi politik di Indonesia. Kalau di era Orde Baru 30 persen anggaran dikorupsi, maka kini di era reformasi 40-50 persen dana anggaran pembangunan  dikorupsi, termasuk korupsi perbankan yang akut.

Hasil gambar untuk rizal ramli dan ulama tebu ireng

Maka sangat masuk akal kalau Mantan Menkoi Perekonomian Rizal Ramli (RR) mengusulkan partai politik dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya sebesar Rp5 triliun. Dengan catatan kalau elite parpol masih korupsi, maka parpol itu dibekukan atau dibubarkan, dan parpol  juga di bawah kontrol publik untuk menjauhi korupsi.

"Saya mengusulkan parpol dibiayai oleh APBN, besarannya Rp5 triliun dari total APBN kita sebesar Rp1.600 triliun," kata Rizal Ramli usai menghadiri acara "Tasyakuran 10 Tahun Institute Maarif" di Auditorium Adhyana, Wisma Antara, di Jakarta, beberapa tahun silam.

Usulan RR tersebut agar parpol tidak seperti sekarang yaitu melakukan korupsi secara berjamaah. Namun menurut dia, apabila kebijakan tersebut sudah diterapkan tetapi parpol masih korupsi maka partai itu dibubarkan.



Menurut Rizal Ramli usulan tersebut sama seperti yang diterapkan di negara-negara Eropa dan Australia.

Rizal mengkhawatirkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang semakin kacau karena banyaknya kasus korupsi yang menjerat pejabat publik. Dia mencontohkan  separuh dari total jumlah kepala daerah masuk penjara karena terjerat kasus  korupsi .

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...