Kapolda Metro Jaya Fadil Imran harus diseret dalam pengadilan HAM

Oleh:     Syafril Sjofyan

Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) mengumumkan hasil investigasinya terkait kasus tewasnya enam anggota laskar Front Pembela Islam ( FPI) di Tol Jakarta-Cikampek Km 50, Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memutuskan, terdapat pelanggaran HAM atas tewasnya 4 Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian. Komnas HAM merekomendasikan adanya proses hukum pidana terhadap para pelaku, untuk mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap demi keadilan. 

Menurut PBB Pelanggaran HAM ber macam-macam, penulis hanya mencantumkan kategori pelanggaran HAM ringan antara lain adalah: Melakukan penganiayaan, Melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. Menghalangi  seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara. Melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Hal yang sudah  biasa kita saksikan di era pemerintahan Presiden Jokowi, dalam menanggulangi berbagai aksi unjuk rasa.   

Tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian,  merupakan pelanggaran HAM telah dinyatakan secara tegas oleh Komnas HAM, jika merujuk kepada kategori PBB. Pembunuhan secara sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, merupakan Pelanggaran HAM berat. 

Kejahatan Kemanusiaaan yang dilakukan dengan sengaja oleh negara atau terjadi sebagai akibat dari kegagalan negara untuk mencegah pelanggaran tersebut, melalui aktor melibatkan polisi. Institusi Negara yang terlibat adalah Polda Metro Jaya seperti diakui pada saat awal jumpa pers oleh Kapolda Fadil Imran. Sebagai akibatnya semestinya Kapolda Metro Jaya diseret kepengadilan HAM atau atasannya Kapolri dan Presiden harus segera memberhentikannya, jika tidak atasan tersebut dapat dinyatakan melindungi perlanggar HAM.

Dalam hal pengadilan Pidana mencari kebenaran materil seperti rekomendasi Komnas HAM, penulis untuk kondisi sekarang meragukan. Sebenarnya Presiden Jokowi harus  membentuk TPF Independen, tapi karena pada awal telah menolak, karena sudah jelas merupakan Pelanggaran HAM seperti dinyatakan oleh Komnas HAM, Presiden Jokowi harus segera membentuk TPF sebagai lanjutan rekomendasi Komnas HAM. Seandainya menolak, masyarakat juga mempunyai hak untuk membentuk TPF Independen, yang bermuara kepada pengadilan HAM Internasional.

Bandung, 8 Januari 2021

Syafril Sjofyan, Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78 (Jft/BINTANG TIMUR)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...