Kalau Menko Polhukam dan Presiden Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa, Wassalam Sudah Indonesia

Oleh: Setyawan Yusuf

 

 

Mengelus sudah dada kita membaca pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mulanya, tentu kita mengapresiasi ketika Mahfud mengakui citra penegakan hukum di Indonesia buruk di mata masyarakat.

Sayangnya, Mahfud kemudian berpasrah diri. Dia mengaku mengaku dirinya dan Presiden Joko tak bisa melakukan apa-apa atas kondisi tersebut kecuali para penegak hukum itu sendiri.

Pernyataan Mahfud MD ini seakan-akan keluh-kesah ketua karang taruna yang patah arang melihat situasi sekitarnya. Bukan pernyataan seorang Menko Polhukam yang notabene merupakan “orang nomor tiga” di eksekutif—setelah presiden dan wakil presiden—yang  bertanggungjawab atas tertib hukum di tanah air.

Pertama dan utama, Mahfud MD mesti paham bahwa Presiden Jokowi dipilih rakyat dengan harapan untuk membuat Indonesia lebih baik, termasuk di bidang penegakan hukum. Karena itu, Presiden Jokowi kemudian mengangkat Mahfud sebagai Menko Polhukam untuk membantunya memenuhi harapan rakyat ini.

Bagaimana cara memperbaikinya tentu bukan menjadi urusan rakyat secara teknis. Presiden, Menko Polhukam, Menteri teknis urusan hukum dan aparat hukum yang harus memikirkan dan melakukannya. Karena itulah alasan rakyat mempercayakan amanat kepada mereka.

Kalau kemudian sekelas Menko Polhukam menyerah atas kondisi, dan lebih memilih untuk lempar bola kembali kepada aparat hukum, lantas apa lagi faedah dirinya sebagai Menko Polhukam? Apa lagi yang bisa diharapkan Presiden Jokowi?

Apa tidak sekalian saja Mahfud MD lempar handuk dan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam? Karena, kalau pun diteruskan, toh Mahfud MD sudah tidak merasa mampu memperbaiki citra penegak hukum di tanah air?

Parahnya lagi, Mahfud sampai membawa nama Presiden Jokowi, seseorang yang dipilih oleh hampir 86 juta penduduk Indonesia. Serupa dengan Mahfud MD, apabila Jokowi memang tidak mampu memperbaiki penegakan hukum di Indonesia, akan lebih baik bila ia mundur saja. Bagaimanapun, sektor hukum merupakan pilar negara. Bahkan konstitusi tegas-tegas menyebut bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.

Saya yakin dan percaya Presiden Jokowi masih merasa sanggup dan mampu memperbaiki citra penegak hukum. Barangkali, Mahfud MD saja yang frustasi karena ternyata masalah penegakan hukum jauh lebih kompleks ketimbang yang ia bayangkan. Tapi, bukankah

Kecuali itu, Mahfud MD mesti paham bahwa bangsa Indonesia sedang di tubir jurang frustasi akibat pandemi covid-19. Karena itu, publik butuh narasi-narasi positif untuk menguatkan semangat mereka. Bukan malah terus-menerus direcoki masalah yang solusinya justru berada di tataran elite.

Kalau narasi-narasi maca mini diteruskan, Indonesia bakal wassalam. Bayangkan saja! Oposisi sudah mengkritik dan membongkar carut-marut pengelolaan negara. Namun, alih-alih melawan dengan peningkatan kinerja malah pesimisme yang dibangun. Ini tentu bahaya untuk semangat kebatinan bangsa kita.

Setiawan Yusuf, netizen pemerhati politik bangsa tinggal di Lampung

(Jft/REPELITA)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...