19 November 2019

Judicial Review Dinilai Langkah Terbaik Selesaikan Polemik Revisi UU KPK

KONFRONTASI -  Sekretaris Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) Pattimura, Sri Rizky Keya menyebutkan, langkah terbaik untuk menyelesaikan polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dengan cara melakukan Judicial Review terhadap pasal-pasal yang dianggap melemahkan KPK.

Itu disampaikannya pada dialog publik gagasan DPMU yang bertemakan Polemik UU KPK, Solusinya Apakah Judicial Review atau Perppu. Di situ Sri menegaskan, Judicial Review adalah jalan konstitusional dalam kepentingan menjawab kegaduhan terhadap dugaan pelemahan KPK melalui revisi UU KPK tersebut.

“Jika ada yang menganggap revisi UU KPK akan melemahkan KPK, maka silakan dalilkan secara hukum dalam bentuk gugatan atau permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji,” ujarnya kepada INDOPOS melalui pesan tertulis, Senin (14/10/2019).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan langkah konstitusional yang putusannya bersifat final dan mengikat, dibandingkan harus menuntut agar Presiden mengeluarkan Perppu. Sebab, tuntutan pengeluaran Perppu itu adalah suatu tuntutan yang memiliki tujuan untuk menyandera Presiden secara politis dan kemudian membenturkan lembaga negara.

“Secara konstitusional Perppu dapat dikeluarkan dalam keadaan hal ihwal kegentingan, dengan tiga alasan mendasar, yakni adanya kekosongan hukum, dalam keadaan yang memaksa, dan proses legislasi dilakukan dalam jangka waktu yang panjang,” jelasnya.

Dalam hal ini, jika Presiden menetapkan Perppu, maka Perppu tersebut harus diajukan lagi ke DPR RI untuk dibahas menjadi suatu Rancangan Undang-Undang (RUU). Pertanyaannya, jika setelah Perppu diajukan dan dibahas, kemudian DPR RI menolak Perppu tersebut, maka apa yang menjadi langkah tuntutan selanjutnya?

“Tidak mungkin melakukan demonstrasi lagi untuk meminta Presiden mengeluarkan Perppu yang kedua kalinya dengan satu subtansi yang sama,” sebutnya.

Sementara, Ahli Hukum Administrasi Negara, Dr. Jemmy Pieterz, SH. MH menyampaikan, Perppu maupun Judicial Review semuanya dapat dilakukan. Hanya saja masing-masing langkah tersebut pasti memiliki konsekuensi dan tentunya ada prosedur hukum administratifnya.

“Andaikan pilihannya adalah dikeluarkan Perppu, maka harus bisa dipastikan telah terpenuhi kondisi hal ihwal kegentingan sesuai Pasal 22 ayat (1) UUD 1945,” katanya.

Sedangkan, Judicial Review merupakan langkah konstitusional yang bisa ditempuh, yang mana MK dapat menguji UU yang bertentangan dengan UUD 1945 sesuai dengan Pasal 24 c UUD 45.

Di tempat yabg sama, Ahli Hukum Pidana Dr. J. D. Passalbessy, SH. M.Hum, menegaskan tentang kedudukan dari kelembagaan KPK tersebut yang posisinya dilemahkan dengan adanya revisi UU KPK.

“Dengan dimasukannya dewan pengawas, maka secara otomatis akan mengganggu sistem kerja lembaga KPK, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan,” sebutnya.

Namun, terhadap pasal tersebut dan beberapa pasal lainnya harus dilakukan pengujian melalui MK dan untuk melakukan uji materil harus menunggu sampai dengan revisi itu sah menjadi UU. (Jft/IndoPos)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...