29 March 2020

Jokowi Makin 'Mleyot' dari Trisakti dan Nawacita

KONFRONTASI -  Berbagai kalangan mengkritik Presiden Joko Widodo yang dinilai makin menjauhi Nawacita dan Trisakti Soekarno. Visi-misi kemandirian ekonomi Jokowi juga kian rontok karena Jokowi mengutang ke negeri asing, di tengah pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi serta ketidakpastian global.

Di masa awal berkuasa, Presiden Jokowi sempat menuai simpati saat menggunakan referensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memilih calon anggota kabinetnya. Publik meyakini, langkah Presiden ketika itu untuk memilih anggota kabinet yang tidak memiliki catatan negatif soal korupsi.

Namun, Litbang Kompas mencatat, keyakinan tersebut mulai dipertanyakan saat Presiden menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Sebab, meski pernah menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum, setelah pensiun, Prasetyo terjun menjadi politikus Partai NasDem. Apalagi, sebelumnya, ada pernyataan mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto bahwa Jaksa Agung yang akan dipilih adalah profesional hukum yang kredibilitasnya teruji.
Pertanyaan kembali muncul ketika Presiden menyodorkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Negara RI ke DPR. Tak berselang lama, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.

Pasca penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK menjadi titik balik dukungan masyarakat sipil terhadap Presiden Jokowi. Euforia terhadap sosok Presiden Jokowi yang dinilai menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia mulai sirna. Para aktivis dan pegiat antikorupsi menilai, Presiden tak sepenuhnya berada di belakang KPK ketika lembaga antirasuah itu diserang balik oleh polisi setelah penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka.

Apalagi, dua pemimpin KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Abraham disangka melakukan tindak pidana administrasi kependudukan, sementara Bambang disangka memerintahkan kesaksian palsu saat menjadi pengacara dalam sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Publik sulit mengesampingkan penetapan dua pemimpin KPK sebagai tersangka ini, bukan bagian dari reaksi kepolisian setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Pelbagai lembaga survei mencatat bahwa Komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap agenda pemberantasan korupsi, sebagaimana tertuang dalam sembilan agenda prioritas Nawacita yang dijanjikan saat kampanye pemilihan presiden, pun dipertanyakan. Poin keempat dari Nawacita tersebut berbunyi, "Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi dan sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, tepercaya, dan bermartabat".

Janji inilah yang dinilai publik belum terwujud dalam setahun pemerintahan Jokowi-Kalla. Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, pun meragukan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Dewasa ini pemerintah Jokowi masih takut dengan tekanan publik. Dan tekanan publik tersebut justru menjadi jembatan bagi Jokowi untuk keluar dari 'kegalauannya'. Harus dicatat bahwa dalam situasi 'kegalauan', dikhawatirkan kekuatan Presiden Jokowi akan lemah. Kemudian, Jokowi akan tunduk kepada kepentingan-kepentingan di sekitarnya.

Untuk itu, dukungan publik diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan diri Jokowi untuk menatap empat tahun ke depan. Meski dukungan publik masih menjadi kekuatan bagi Presiden Joko Widodo untuk kembali pada janji Nawacita pada Pilpres 2014 silam, dukungan itu bisa tergerus kalau kehidupan ekonomi terus memberatkan rakyat.

Bahkan Kabinet Kerja sudah berjalan menjauhi konsep Nawacita dan Trisakti yang sejak awal digaungkan Presiden Joko Widodo. Akibatnya, sebagai pemimpin partai pengusung pemerintah, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diminta mengingatkan Jokowi untuk mengarahkan pemerintahannya kembali kepada Nawacita dan Trisakti.

"Saya pernah bisikin bu Rieke Dyah Pitaloka untuk bicara ke Mega, ingatkan Jokowi bahwa ini makin jauh saja," ujar pakar politik Tjipta Lesmana dalam diskusi di Jakarta, Minggu (29/11/2015).

Selama Jokowi memimpin, utang luar negeri sudah mencapai Rp4,7 triliun. Malah sejumlah menteri di Kabinet Kerja semakin bergerak jauh dari tujuan untuk menyejahterakan rakyat, melainkan justru menyusahkan rakyat. Menurut Tjipta Lesmana, utang pemerintahan Jokowi yang nilainya Rp4,7 triliun itu lebih besar dibandingkan dengan utang luar negeri pemerintah ketika dipimpin Soesilo Bambang Yudhoyono dalam setahun pemerintahannya.

"Digenjot utang terus mana Trisaktinya? Ayo, jangan munafik kita. Ketergantungan Indonesia pada asing makin tinggi pada pemerintah Jokowi," sambung Tjipta.

Ia juga menilai bahwa menteri yang paling banyak membuat Indonesia berutang ke luar negeri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarmo. Saat pembelian airbus dikritik, kata Tjipta, Kementerian BUMN malah membuat kesepakatan kerja sama dengan China. Tjipta juga menyoroti langkah Presiden Jokowi yang menyampaikan niatnya untuk bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) saat berkunjung ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Jokowi harus dikoreksi Megawati/PDIP/Koalisi Partai Pendukung Pemerintah agar tidak melanggar janji dan visi-misinya sendiri, sebab taruhannya adalah negara bangsa ini, dan kemungkinan hancurnya kepercayaan rakyat kepada PDIP/Megawati. Artinya, Jokowi harus kembali pada Nawacita dan Trisakti Soekarno, hari-hari ini atau tidak sama sekali. (Juft/Inilah) 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...