5 April 2020

Jokowi Makin Melenceng dari Nawacita dan Trisakti Soekarno

KONFRONTASI- Pengamat politik Tjipta Lesmana menilai, Kabinet Kerja sudah berjalan menjauhi konsep Nawacita dan Trisakti yang sejak awal digaungkan Presiden Joko Widodo.

Sebagai pemimpin partai pengusung pemerintah, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diminta mengingatkan Jokowi untuk mengarahkan pemerintahannya kembali kepada Nawacita dan Trisakti.

"Saya pernah bisikin bu Rieke (Rieke Dyah Pitaloka) untuk bicara ke Mega, ingatkan Jokowi bahwa ini makin jauh saja," ujar Tjipta dalam diskusi di Jakarta, Minggu (29/11/2015).

Menurut Tjipta, sejumlah menteri di Kabinet Kerja semakin bergerak jauh dari tujuannya untuk menyejahterakan rakyat. Misalnya, sebut dia, selama Jokowi memimpin, utang luar negeri sudah mencapai Rp 4,7 triliun.

Menurut dia, utang pemerintahan Jokowi yang nilainya Rp 4,7 triliun itu lebih besar dibandingkan dengan utang luar negeri pemerintah ketika dipimpin Soesilo Bambang Yudhoyono dalam setahun pemerintahannya.

"Digenjot utang terus mana Trisaktinya? Ayo, jangan munafik kita. Ketergantungan Indonesia pada asing makin tinggi pada pemerintah Jokowi," sambung Tjipta.

Ia juga menilai bahwa menteri yang paling banyak membuat Indonesia berutang ke luar negeri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarmo.

Saat pembelian airbus dikritik, kata Tjipta, Kementerian BUMN malah membuat kesepakatan kerjasama dengan China.

Tjipta juga menyoroti langkah Presiden Jokowi yang menyampaikan niatnya untuk bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) saat berkunjung ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

"Saya kasihan dengan Mega. Bu Mega tahu enggaK soal ini, kereta jadi makin jauh dengan Trisakti," kata Tjipta.

Rohaniawan sekaligus Pengamat Sosial, Romo Benny Susetyo mengatakan, dukungan publik masih menjadi kekuatan bagi presiden Joko Widodo untuk kembali pada janji Nawacita pada Pilpres 2014 silam.

"Kalau publik tetap bersuara kritis, media bersuara kritis, kaum intelektual bersuara kritis, masyarakat dapat membantu Pak Jokowi kembali kepada Nawacita," kata Romo Benny dalam acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).

Menurut dia, pemerintah saat ini masih takut dengan tekanan publik. Namun di sisi lain, tekanan publik tersebut justru menjadi jembatan bagi Jokowi untuk keluar dari "kegalauannya".

Menurut Benny, dalam situasi "kegalauan" tersebut, dikhawatirkan kekuatan Presiden Jokowi akan lemah. Kemudian, Jokowi akan tunduk kepada kepentingan-kepentingan di sekitarnya.

Dukungan publik diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan diri Jokowi untuk menatap empat tahun ke depan.

"Tetapi bahayanya ketika publik diam, takut kriminalisasi, kemudian tidak bersuara. Media bungkam dan seolah olah kita mendukung grand design dari kepentingan-kepentingan, ya maka selama itu dia (presiden) akan mengalami kegalauan," ujar Romo Benny

Di masa awal berkuasa, Presiden Joko Widodo sempat menuai simpati saat menggunakan referensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memilih calon anggota kabinetnya. Publik meyakini, langkah Presiden ketika itu untuk memilih anggota kabinet yang tidak memiliki catatan negatif soal korupsi.

Namun, keyakinan tersebut mulai dipertanyakan saat Presiden menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Sebab, meski pernah menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum, setelah pensiun, Prasetyo terjun menjadi politikus Partai Nasdem. Apalagi, sebelumnya, ada pernyataan mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto bahwa Jaksa Agung yang akan dipilih adalah profesional hukum yang kredibilitasnya teruji.

Pertanyaan kembali muncul ketika Presiden menyodorkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Negara RI ke DPR. Tak berselang lama, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.

Pasca penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK menjadi titik balik dukungan masyarakat sipil terhadap Presiden Jokowi. Euforia terhadap sosok Presiden Jokowi yang dinilai menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia mulai sirna. Para pegiat anti korupsi menilai, Presiden tak sepenuhnya berada di belakang KPK ketika lembaga anti rasuah itu diserang balik oleh polisi setelah penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka.

Apalagi, belakangan, dua pemimpin KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Abraham disangka melakukan tindak pidana administrasi kependudukan, sementara Bambang disangka memerintahkan kesaksian palsu saat menjadi pengacara dalam sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Publik sulit mengesampingkan penetapan dua pemimpin KPK sebagai tersangka ini bukan bagian dari reaksi kepolisian setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Janji dalam Nawacita

Komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap agenda pemberantasan korupsi, sebagaimana tertuang dalam sembilan agenda prioritas Nawacita yang dijanjikan saat kampanye pemilihan presiden, pun dipertanyakan. Poin keempat dari Nawacita tersebut berbunyi, "Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi dan sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, tepercaya, dan bermartabat".

Janji inilah yang dinilai publik belum terwujud dalam setahun pemerintahan Jokowi-Kalla. Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, pun meragukan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. .(KCM)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...