16 August 2018

Jokowi Jangan Terjebak Rekayasa Tingkat Tinggi Segelintir Pembantunya

KONFRONTASI -  membeberkan opini   Ketum Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) Usamah Hisyam terkait Jokowi ini. Ia  mengingatkan agar Jokowi   tak  terjebak dalam rekayasa tingkat tinggi segelintir pembantu sehingga terbangun kesan di kalangan umat Islam, pemerintahan ini sangat otoriter dan sangat memusuhi  Islam.

“Penahanan Ustadz Al Khattath,  penahanan ustadz Alfian Tanjung, penetapan Habib Rizieq sebagai tersangka dalam kasus cinta abal-abal, cenderung merupakan upaya balas dendam atas dipenjarakannya Ahok oleh PN Jakut ketimbang penegakan hukum. Dan langkah-langkah aparat Kepolisian ini secara jelas dapat membenturkan Presiden dengan ummat Islam. Saat ini mulai terbangun kebencian sebagian ummat Islam kepada Presiden yang terkesan membangun pemerintahan otoriter. Ini semua gara gara langkah aparat keamanan yang cenderung represif. Padahal sejak awal Pak Jokowi itu simbol civilization movement ,” ujar Usamah Hisyam.

Seorang peneliti politik pemerintahan tentu akan mempermasalahkan: apakah faktual Presiden Jokowi menjadi faktor dominan atau variabel utama sehingga Habib Rizieq  dijadikan Tersangka? Bukankah kekuatan ekonomi politik di luar Presiden Jokowi bisa melakukan hal itu? Apakah benar motip kriminalisasi   untuk mempertahankan pengaruh atau  elektabilitas Jokowi? Apakah aktivis dan Ulama dikriminalisasi karena anti politik ekonomi  Indonesia condong ke Cina (RRC)? Jika beberapa pertanyaan ini dapat dijawab, bisa jadi klaim atau tuduhan,  Jokowi melakukan kriminalisasi,  tidak sesuai realitas obyektif atau  tidak faktual. Adalah irasional atau tidak masuk akal Jokowi melakukan hal itu. Mengapa? Sebagai seorang politisi atau penguasa, tentu dia akan berupaya  mempertahankan kekuasaan melalui Pilpres 2019 mendatang. Mengkriminalisasi aktivis dan Ulama Islam, tentu kontroversial dengan upaya itu. Justru dia kehilangan dukungan dan kekuasaan berkurang. Apa solusinya?

Jokowi harus mengklarifikasi siapa sesungguhnya pelaku/aktor  kriminalisasi. Tentu saja, Jokowi harus menghentikan dan membebaskan aktivis dan Ulama dari upaya setiap kekuatan ekonomi politik meminimalisasi atau mengendalikan/mengelola prilaku oposisi  investasi Cina berkembang pesat di Indonesia era  Jokowi ini.(Juft/Obsessionnews)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


loading...