11 December 2018

Inilah Orasi Rizal Ramli di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi

Selamat siang....
Kami sedang di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Pertama, teman-teman mahasiwa, buruh, rakyat biasa, yang ingin agar hakim-hakim Mahkamah Konstitusi mengubah aturan yang mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945, sistem pemilihan presiden adalah presidensial. Artinya, tidak ada batas persentase, tidak ada ambang batas, dan yang penting di dukung oleh partai pengikut pemilu.”

Jika hal tersebut terjadi, memang tahap pertama akan banyak calon misalnya bisa 15 calon. Akan tetapi, nanti pada waktu Pilpres, hanya akan ada dua calon paling tinggi yang ikut Pilpres tahap dua. Pak Jokowi pasti masuk Top 1 ataupun Top2. Pilpress tahap 2, hanya akan diikuti 2 Calon Presiden, salah satunya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi, kita harus hormat. Tapi seandainya kalah, itu artinya rakyat memang menginginkan perubahan.

Aturan yang hari ini mengatakan bahwa ambang batas pemilihan presiden 20%, hal tersebut merupakan penipuan karena itu adalah angka pilpres tahun 2014 yakni 5 tahun lalu. Pada waktu itu, rakyat tidak diberi tahu bahwa mereka memilih untuk digunakan angkanya buat pilpres tahun 2019.

Jadi, cara tersebut adalah penipuan massal yang disengaja dan juga sebenarnya merupakan kesengajaan oleh yang pembuat undang-undang dan kebijakan. Mereka patgulipat sekedar untuk mempertahankan kekuasaan dan status quo.”

Dalam demokrasi, evaluasi dilakukan 5 tahun sekali, kenapa angka 20% dipakai berdasarkan 5 tahun yang lalu? Seharusnya 5 tahun terakhir ini dievaluasi. Sendainya itu terjadi, yang lazim di dalam sistem presidensial, harus dipilih presidennya lebih dahulu.

Bisa saja dari partai kecil karena rakyat benar2 ingin perubahan. Akhirnya menang seperti yang terjadi di Perancis. Presiden Macron anggota partainya hanya 200.000 yang merupakan anggota Facebook-nya, tetapi dia boleh ikut Pilpres.

Rakyat Perancis yang sudah sebal dengan yang lama dan sebal dengan kinerja status-quo, mereka pilih Presiden Macron. Baru 3 bulan kemudian diadakan pemilihan anggota DPR sehingga orang baik dan pintar di Perancis bergabung dengan partai guremnya Macron. Ternyata partai guremnya Macron ternyata menang mayoritas 60%.”

Jadi, sistem presidensial sangat kuat sehingga tidak perlu berdagang sapi dengan partai-partai di DPR. Ada partai mengusulkan menteri koruptor, ada pula yang mengusulkan menteri tidak becus dan presiden harus menerima mereka dalam sistem parlementer yang hari ini berlangsung di Indonesia. Di Undang Undang Dasar jelas sistem politik kita presidensial, tetapi ternyata pelaksanaannya parlementer.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...