20 August 2018

Indonesia Meluruh: Jokowi-JK Tidak Kredibel, Banal, Gagal dan Rakyat Putus Asa

KONFRONTASI- Pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres JK dinilai tak kredibel dan dinyatakan gagal oleh rakyatnya sendiri dengan gerutu, uneg-uneg dan demo mahasiswa/pekerja. Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi  dan harga pangan akhir Maret 2015 adalah bentuk kebingungan pemerintahan Jokowi-JK. Rakyat putus asa. Kalau Jokowi jatuh, rakyat tidak mau dipimpin JK, sebab mereka berdua satu paket kegagalan dan kebanalan.

Dalam mengatasi permasalahan bangsa dan memenuhi janji politiknya, Jokowi seolah kehilangan akal. Dikhawatirkan kebijakan yang makin membebani nasib rakyat ini akan memicu gerakan penggulingan Jokowi-JK.  

Di tangan Jokowi, Istana Negara memang tak lagi jadi pusat harapan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi bangsa ini. Dalam 100 hari kerja, pusat kekuasaan itu justru telah disulap jadi pabrik yang rajin memproduksi masalah. Begitu banyak masalah yang membelit nasib rakyat dan dikhawatirkan memicu kekacauan.

Kenaikan harga BBM bersubsidi adalah kebijakan kontroversial terbaru. Jelas kebijakan ini dianggap tidak memihak kepentingan rakyat.

Dalam penetapan harga BBM, harusnya pemerintah mempertimbangkan sejumlah hal yaitu, kebijakan kenaikan harga ini harus mempertimbangkan kepentingan rakyat, harus dibuat secara transparan, konsisten, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Namun kebijakan kenaikan BBM ini malahan dilakukan tanpa melalui diskusi dengan DPR. Artinya keputusan kenaikan harga premium dan solar ditetapkan tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu. Sepertinya keputusan ini menandakan bahwa Jokowi sebagai nakhoda bangsa ini dilanda kebingungan.

Jika dilihat dari awal kepemimpinannya, Pemerintahan Jokowi-JK memang mendapatkan amanah yang cukup besar. Masyarakat Indonesia berharap banyak adanya peningkatan dari sisi kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan.

Lihat saja berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia 2014 yang berjudul “Mempertahankan Kemajuan Manusia: Mengurangi Kerentanan dan Membangun Ketahanan”, dirilis (24/7/2014) oleh United Nations Development Programme (UNDP). Laporan ini secara komprehensif menjelaskan kinerja negara-negara dalam menjaga kesejahteraan warganya.

Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu kombinasi dari indikator-indikator seperti kesehatan, kekayaan dan pendidikan, peringkat Indonesia di tahun 2014 tidak berubah pada posisi 108 dari 187 dari tahun sebelumnya.

Posisi Indonesia jauh dibawah Singapura yang menempati posisi 9, Brunei posisi 30, Malaysia posisi 62 dan Thailand posisi 89. Sementara hanya jauh lebih baik dari negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam dan Filipina. Namun sepertinya Pemerintahan Jokowi-JK dalam kepemimpinannya sangat sulit mewujudkan peningkatan IPM seperti yang diharapkan.

Keputusan perubahan harga BBM tanpa adanya perhitungan yang matang ditengarai menambah penderitaan masyarakat, apalagi kompensasi BBM yang dialihkan dalam bentuk beragam program yang terangkum dalam IMEP (Infrastruktur, Maritim, Energi dan Pangan) dinilai belum jelas wujudnya.

Celakanya dengan adanya kenaikan BBM, tersebar isu bahwa Jokowi dalam lakukan kunjungan keluar negerinya adalah dalam rangka mencari investor dan dana pinjaman luar negeri untuk menutupi defisit anggaran negara.

Namun upaya tersebut selalu gagal dalam mengentaskan permasalahan ekonomi. Imbasnya Jokowi dalam menekan defisit anggaran selalu lakukan kebijakan tidak populis dengan menaikkan harga BBM.

Isu tersebut sepertinya tidak salah. Lihat saja dari kunjungan Presiden Jokowi pertama kali sejak dilantik 20 Oktober 2014 silam. Kala itu kunjungan pertama luar negerinya, Presiden Jokowi dalam menghadiri Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 10-11 November 2014 di Beijing. Sekembali di tanah air, tanggal 18 November 2014, pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga BBM jenis Premium dan Solar masing masing Rp 2.000/liter.

Kebijakan ini tanpa alasan sama sekali, mengingat saat itu harga minyak dunia jatuh. Langkah serupa juga terulang kembali, ketika Jokowi melakukan serangkaian kunjungan ke Jepang dan Cina minggu lalu.

Prahara Negeri

Kenaikan BBM adalah satu dari sekian banyak masalah yang membuat rakyat Indonesia kecewa terhadap kepemimpinan Jokowi. Masih ada masalah lain, berupa prahara politik dan hukum yang tak kunjung tuntas ditangani.

Salah satunya adalah sikap Jokowi menghadapi prahara KPK versus Polri. Pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jumat (23/01/2015), sangat mengecewakan masyarakat Indonesia. Bahkan Relawan Salam 2 Jari, salah satu mesin politik utama Jokowi-JK pada Pilpres 2014, juga mengaku patah arang.

Kekecewaan masyarakat berlanjut dengan penggantian calon Kapolri Budi Gunawan dengan Badroedin Haiti yang dilakukan bersamaan pelantikan tiga orang Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sarat muatan politik.

Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki misalnya, ternyata masih punya hubungan kekerabatan dengan Tritamtomo, politisi PDI Perjuangan yang juga mantan Pangdam I Bukit Barisan, Tritamtomo.

Selain itu Ruki juga dikenal sebagai orang dekat Cikeas. Tak pelak berbagai spekulasi pun muncul di tengah masyarakat. Ruki bukan tak mungkin sengaja dipasang untuk menghambat agenda pemeriksaan kasus BLBI dan Bank Century, yang begitu gencar digarap oleh kedua pimpinan KPK nonaktif, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto.

Kerancuan dalam penanganan masalah politik dan hukum dalam kasus KPK versus Polri inilah yang kemudian menggerus elektabilitas Jokowi. Dalam evaluasi 100 hari kinerja Jokowi, LSI bahkan mencatat sebanyak 53,71 persen rakyat menyatakan tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Tak cuma itu. Di lingkaran Jokowi terindikasi muncul kekuatan yang ingin menelikung orang nomor satu itu. Terbukti berdasarkan informasi sejumlah sumber, belum lama ini Trio KMP, yaitu Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, dan Surya Paloh, melakukan pertemuan tertutup di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan Minggu 22 Maret 2015 malam itu, digambarkan bahwa Megawati semakin murka pada Jokowi, setelah Jusuf Kalla menyuguhkan data kesepakatan antara Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Isinya, Ical tidak akan menganggu roda pemerintahan Jokowi asalkan diganjar dengan sejumlah konsesi, yaitu penganggaran pemerintah sebesar Rp 770 miliar dalam APBN-P 2015 untuk menalangi pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo.

Tidak berhenti sampai di situ. Indikator lain yang mendekatkan Jokowi pada masa keruntuhannya adalah maraknya gangguan keamanan Indonesia akhir-akhir ini. Lihat saja kasus penembakan dua orang anggota intelijen TNI di Aceh, permasalahan Papua, dan kasus ISIS yang merebak belum lama ini.

Ketiga kasus ini mendorong isu di tengah masyarakat yang selalu dikaitkan dengan kelambanan sikap Jokowi dalam menggantikan posisi kepala BIN sebagai penanggung jawab garis pertama pertahanan bangsa. Apalagi saat ini sudah beredar informasi bahwa BIN yang masih dipimpin oleh Marciano Norman sudah tak lagi mementingkan kinerja yang kondusif.

Isu lainnya yang merebak di media sosial soal sikap Jokowi yang masih pertahankan Marciano Norman, juga menyulut kemarahan Megawati. Diduga Megawati tidak suka dengan keberadaan Marciano Norman, anak kandung Norman Sasono, tokoh yang pernah memperlakukan Bung Karno dengan sangat buruk di masa lalu.

Harapan Semu

Masih lekat dalam ingatan publik bagaimana pasangan Jokowi-JK mengusung konsep Nawacita dalam kampanye mereka di Pilpres 2014. Masyarakat seolah terhipnotis dan bahkan ada yang mengkaitkannya dengan ramalan Joyoboyo bahwa Jokowi adalah “Satrio Piningit” yang akan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Namun sepertinya harapan masyarakat semakin jauh dari kenyataannya. Betapa tidak? Sejak Jokowi memimpin negeri ini terbukti banyak masalah yang bermunculan tanpa disusul komitmen penyelesaian oleh Jokowi sendiri. Kepemimpinan Jokowi dinilai lebih buruk dibandingkan pemerintahan SBY.

Kondisi ini rupanya telah menyulut semangat komponen mahasiswa untuk menyegerakan penggulingan Jokowi. Progres 98 misalnya, telah menyerukan kepada seluruh kalangan pendukung perubahan untuk bersatu mendukung aksi mahasiswa dalam gerakan Kebangkitan Nasional 20 Mei 2015. Seruan itu disebat lewat SMS pada 21 Maret 2015 lalu.

Perwakilan dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Pulau Jawa dikabarkan juga akan memasuki Jakarta pada 18-19 Mei. Sementara komponen mahasiswa lainnya yang berada di luar Pulau Jawa rencananya akan melakukan aksi penggulingan Jokowi di wilayah masing-masing.

Kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi yang mulai merata dukungan mahasiswa dan masyarakat secara massif pada perubahan sosial kini menempatkan Jokowi-JK di ujung tanduk. Sejarah Revolusi 1967 dan Reformasi 1998 pun tak mustahil terulang lagi. Akahkan peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini berubah menjadi hari keruntuhan Jokowi? Sejarahlah yang akan menjawabnya. *** (Indonesian review)

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


loading...