20 November 2019

ICW Sangat Berharap agar Presiden Batalkan Revisi UU KPK

KONFRONTASI -  Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui usulan revisi tersebut telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan menjadi inisiatif RUU DPR.

"Indonesian Corruption Watch menuntut agar Presiden untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam siaran pers yang diterima, Jumat (6/9).

Menurut Kurnia, revisi Undang-Undang KPK tersebut justru berpotensi melemahkan KPK ke depan.

"Dapat dipastikan jika pembahasan ini tetap dilanjutkan untuk kemudian disahkan maka pemberantasan korupsi akan terganggu dan eksistensi KPK akan semakin dilemahkan," pungkasnya..(Jft/Skala)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...