Hariman Siregar: Pancasila Jangan Dijadikan Alat Penggebuk Lawan Politik seperti era Orde Baru

KONFRONTASI- Aktivis  senior untuk reformasi Hariman Siregar, mengajak masyarakat Indonesia memahami Pancasila agar Indonesia bangkit dari segala problema sosial dan moral bangsa. Pancasila, menurutnya, tidak boleh dijadikan alat menggebuk lawan politik penguasa seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

“Di masa Soeharto, Pancasila ditafsirkan sebagai ideologi yang menguntungkan satu golongan saja yaitu kekuasaan pemerintah. Dengan kata lain, Pancasila dikeramatkan sebagai landasan stabilitas nasional dan menjadi ideologi tertutup untuk menggebuk lawan politik penguasa,” kata Hariman  Siregar, Tokoh Malari dan Mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI  yang  bertahun-tahun ditahan/dijebloskan di penjara selama Orde Baru, dalam pidato deklarasi Rumah Kebangkitan Nasional, Minggu (7/1).

Hariman bersama sejumlah tokoh masyarakat serta purnawirawan TNI lainnya menggagas Gerakan Kebangkitan Indonesia demi mewadahi lintas generasi untuk menyikapi kondisi Indonesia terkini yang mengalami kesenjangan sosial dan krisis moral.

Menurut Hariman, Pancasila adalah titik temu dari perbedaan pendapatan dan ideologi dari masyarakat Indonesia yang majemuk.

Sementara itu, menurut dia, saat ini Pancasila menjadi retorika dengan implementasi nilai-nilai yang kurang efektif dan seringkali tidak akomodatif.

Terlepas dari pembentukan UKP-PIP oleh Presiden Joko Widodo, menurut Hariman, sebagian publik telanjur meyakini bahwa hal itu hanyalah salah satu cara menstigmatisasi kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.

“Alasan ini ujung-ujungnya lagi-lagi mengarahkan Pancasila sebagai alat gebuk,” lanjutnya.

Karenanya, Hariman mengatakan gerakan perlawanan rakyat, konflik pusat-daerah hanya menguras tenaga dan tak akan membuat pemerintah memperbaiki keadaan. Gerakan perubahan ini harus dilakukan secara nasional.
 

Gerakan itu bertujuan untuk mencapai reformasi yang tidak hanya sekedar elektoral lima tahunan tetapi juga mengembalikan fungsi penegak hukum yang adil, partai politik yang modern, pers yang sehat dan masyarakat  madani  yang kuat dan konsisten.


“Tidak berjalannya kanal-kanal demokrasi dan terdidiknya lembaga tinggi negara dan para kepala daerah oleh KPK menandai rusaknya sistem politik kenegaraan. Itu bukan reformasi yang kita mau,” tambahnya.

Hariman bersama panglima dan tokoh masyarakat lainnya yang bergerak melalui Rumah Kebangkitan Nasional akan melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran Pancasila di masyarakat. Namun demikian, belum dijelaskan lebih lanjut silabus dari program edukasi itu. (nat)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...