26 June 2019

Hadapi Pemilu, Masyarakat Nantikan Kinerja Polisi-Polisi Yang Baik

KONFRONTASI -  Aparat Kepolisian diminta bertindak dan berbuat kebaikan bagi masyarakat dalam menghadapi situasi apapun, termasuk dalam menghadapi proses-proses pemilihan umum (Pemilu) yang sebentar lagi akan digelar.

Selama ini, jika ditanyakan kepada masing-masing anggota masyarakat, terutama yang pernah bersentuhan proses hukum dengan institusi kepolisian, sering penilaian bernada miring yang terungkap dari kinerja kepolisian di masyarakat.

Koordinator Perkumpulan Kanal Advokasi Rakyat, Bangun Tri Anugrah menuturkan, hampir semua urusan masyarakat kini dirambah oleh kepolisian. Mulai urusan nyari makan, nyari kerja, urusan sekolah atau pendidikan, hingga urusan tata cara menulis status di media sosial dan persoalan-persoalan hukum di tingkat bawah, pasti bersentuhan dengan tugas dan kewajiban polisi.

“Banyak keluhan yang kami peroleh dari sikap, percakapan dan tindakan polisi yang tidak membuat masyarakat tidak tenang. Warga malah jadi cemas, ketakutan dan bahkan penuh ancaman. Sering kali, kehadiran polisi dianggap malah membuat keadaan menjadi tidak baik, dan tidak bermasyarakat dengan baik,” tutur Bangun Tri Anugrah saat berbincang, Selasa (19/03/2019).

Tidak bisa disangkal lagi, lanjutnya, jutaan masyarakat Indonesia yang berhadapan kasus atau persoalan maupun perkara di Kepolisian, malah tidak mendapatkan keadilan dan perlakuan yang manusiawi atas persoalannya.

Bayangkan saja, lanjut Tri Anugrah, di jalanan pun sehari-hari para pengendara dan pengguna jalan, sering tidak nyaman dengan kehadiran Polisi. “Misal, di jalan raya saja, sudah muncul pemikiran pengguna kendaraan yang mengendara, ada polisi, malas lewat sana,” ujarnya.

Cerminan tentang ketidakbaikan aparat kepolisian juga tersebar dari penanganan kasus-kasus atau perkara masyarakat di institusi Bhayangkara itu.

Menurut Tri Anugrah, jika ribuan masyarakat setiap hari mengalamikesulitan dan kepenatan dari perilaku polisi atas persoalannya, maka masyarakat itu sendiri yang akan menyebarkan di lingkungan keluarganya, di lingkungan tempat tinggalnya dan di manapun bahwa polisi tidak baik dan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengayom masyarakat.

“Para lawyer muda saja misalnya, mendampingi kliennya setiap hari menangangi perkara yang dihadapinya. Ada ribuan bahkan jutaan lawyer di seluruh Indonesia yang setiap hari bersentuhan dengan urusan kantor polisi, bisa diprediksi seberapa luas penyebaran ketidakbaikan polisi dan kinerja yang kurang baik dari polisi yang terus tertanam di masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius para petinggi Kepolisian dan Presiden loh,” ujarnya.

Demikian pula, lanjutnya, menghadapi Pemilu yang sekitar satu bulan ke depan akan dilaksanakan. Kerja-kerja polisi untuk melakukan pengamanan di dalam negeri, maupun tujuan menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, belum terlihat.

“Malah, dalam beberapa pantauan kami, polisi itu sendiri yang mempersulit penyelesaian perkara. Jadi, untuk sebagian besar masyarakat, kehadiran polisi di Indonesia masih jadi momok yang tidak bersahabat. Masih dianggap sebagai biang kerok, penyebab persoalan-persoalan kian menjadi persoalan yang berlarut-larut,” bebernya.

Jika mau membenahi kinerja dan sikap polisi, lanjutnya, Kapolri dan jajaran pengawasannya, harus bertindak tegas kepada anak buahnya sendiri, agar patuh dan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

“Demikian pula, jika ada polisi yang baik, pastilah anggota masyarakat itu sendiri yang akan menyampaikan ke keluarga dan lingkungannya bahwa polisi baik. Sekarang, yang mana yang lebih banyak, polisi baik atau polisi tidak baik? Rasanya masih didominasi fakta dan pandangan masyarakat bahwa polisi itu tidak baik,” ujarnya.(Jft/SinArkeAdilan))

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...