Gerakan #thepowerofemakemak Minta Rizal Ramli Jadi Capres 2019

Oleh: Haposan Napitupulu

 

 

Sekelompok ibu-ibu yang tergabung dalam gerakan #thepowerofemakemak mendeklarasikan dukungan bagi Rizal Ramli sebagai calon presiden untuk periode 2019-2024.

Kalangan ibu-ibu dari latar belakang profesi yang berbeda itu meyakini bahwa mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut mampu membawa Indonesia semakin sejahtera. Terlebih lagi, Rizal Ramli memiliki rekam jejak yang bagus sebagai pejabat yang membela hak rakyat. 

"Kami #thepowerofemakemak dengan ini mendeklarasikan akan mememilih calon presiden rakyat yang amanah yang akan menjalankan kebijakan ekonomi yang mensejahterakan rakyat, terutama berpihak pada kaum perempuan. Calon presiden rakyat pilihan #thepowerofemakemak adalah Dr Rizal Ramli," ujar Inge Mangundap, Ketua #thepowerofemakemak, di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2018).

Gerakan #thepowerofemakemak melihat sosok Rizal Ramli dapat berubah sistem ekonomi yang berpihak kepada kaum perempuan.

"Kita ingin kebijakan ekonomi ya itu berpihak kepada perempuan," tutur Inge.

Selain itu, sambung Inge, pihaknya tidak ingin memilih sosok yang selama ini hanya mencari pencitraan ke masyarakat.

"Dan saya kenapa pilih Pak Rizal Ramli, karna saya kenal baik benar beliau dan seperti yg pak Rizal bilang dia itu enggak suka KKN," ujar Inge.

Pada kesempatan yang sama, Rizal Ramli mengatakan, keberadaan ibu-ibu sangatlah penting, sebab setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan.

Selain itu, sosok perempuan di mata Rizal Ramli memiliki loyalitas yang tinggi.

"Enggak plintat-plintut kalau laki dibujuk ini, dibujuk itu bisa geser pilihannya, kalau ibu-ibu itu loyal sekali dia jelas pemempin itu memang amanah ikhlas berprestasi dia akan pilih," ujar Rizal Ramli.
[14.10, 20/7/2018] Herdi Simpati: Dear all,

Pagi ini terjadi demo di pertamina terkait dg gonjang ganjing yg mnjadi isu hangat di pekan ini, sekilas ttg akar gonjang ganjing tsb, diantaranya disebabkan :

Ada 9 hal yang menjadi sorotan yang dibawa pegawai Pertamina:

1. Naiknya Harga Crude Melebihi Pagu APBN:
- Nilai investasi RDMP jadinya tidak menguntungkan.

2. Turunnya nilai rupiah terhadap us dolar:
- Kewajiban bayar hutang meningkat.
- Nilai import crude dan product meningkat.

3. Kebijakan BBM satu harga:
- Dengan hilangnya subsidi BBM penugasan (RON 88) dari APBN maka seluruh beban disparitas harga menjadi beban Pertamina sekarang melalui permen ESDM ini beban itu ditambah lagi, dimana seluruh konsekuensi biaya BBM satu harga mulai dari transportasi sampai margin fee penyaluran bagi penyalur dilokasi sepenuhnya ditanggung Pertamina tanpa dibantu sedikitpun dari APBN (Pencitraan Politik).

4. Revisi Perpres 191/2014 (Penyaluran premium di Jawa, Madura, Bali):
Penambahan kuota premium (non subsidi) 5 juta kl menjadi 12,5 juta kl sehingga kerugian Pertamina makin membesar.

5. Permen ESDM No 21/2018 (Harga bahan bakar khusus di atur pemerintah):
Produk BBM (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex) Pertamina diatur sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melihat kemampuan keuangan Pertamina sehingga menambahkan beban keuangan Pertamina semakin membesar.

6. SK Menteri BUMN No 039/2018 (perubahan nomenklatur direksi Pertamina: hilangnya direktorat gas dan pemekaran direktorat pemasaran yang kontraproduktif bagi bisnis Pertamina):
Internal: pengembangan organisasi/inflasi jabatan, tingginya biaya overhead organisasi.
Eksternal: membuka peluang lebih mudah untuk pihak tertentu mengambil keuntungan terhadap direktorat strategis yang dimekarkan.

7. Permen ESDM No. 23/2018 (pengelolaan wilayah kerja migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya akan di prioritaskan kepada operator EXISTING):
Blok Rokan Riau (Chevron) berakhir 2021 (kapasitas 220.000 BOPD).

8. PP 06/2018:
Pengalihan saham milik pemerintah di PGN ke pada Pertamina merupakan penyertaan modal negara ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) yang dalam hal ini adalah PT Pertamina (Persero), semestinya penyertaan modal dimaksud haruslah melalui persetujuan DPR sesuai UU No 17 Tahun 2003 Pasal 24 yaitu penyertaan modal tersebut harus terlebih dahulu di tetapkan dalam APBN/APBD, artinya ini harus di bahas dahulu di DPR untuk mendapat persetujuan, namun faktanya hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah sehingga seharusnya PP 06/2018 ini di nyatakan batal demi hukum.

9. Integrasi pertagas ke PGN (saham Pertagas di akuisisi PGN:
Menyebabkan laba pertagas yang 100% milik Pertamina (negara) akan terkonsolidasi dengan laba PGN yang 43% sahamnya milik publik. Sehingga keuntungan Pertagas sebagian akan jatuh ke tangan publik (bukan negara). Ini dilakukan pemerintah melalui direksi Pertamina tanpa kajian yang prudent dan cenderung memperkaya oknum pemburu rente yang bersembunyi dibalik saham kepemilikan publik di PGN.

Perlu diketahui bahwa 60% dari 43% saham publik di PGN adalah milik asing.

Wass.,

Haposan Napitupulu adalah Mantan Direktur PT Pertamina 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA