25 November 2017

Ditegur Keras Presiden, Sri Mulyani Minta Tolong Bank Dunia

TUMPUKAN beban masalah dalam periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi yang hanya tinggal dua tahun lagi bukan cuma semakin berat, tetapi juga tidak didukung oleh tim ekonomi yang pro rakyat seperti halnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang antara lain dianggap gagal mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang kini mandek di angka lima persen.

Menurut sumber, bertubi-tubinya beban masalah ini membuat Presiden Jokowi sangat kecewa, sehingga dalam sebuah sidang kabinet yang berlangsung baru-baru ini presiden menegur keras Sri Mulyani, berkaitan dengan mandeknya pertumbuhan perekonomian nasional, yang mencakup melemahnya daya beli masyarakat, tidak tercapainya target untuk sektor pajak (termasuk kebijakan pajak yang menuai kontroversi), serta berbagai keluhan lainnya yang dampaknya dirasakan langsung pada perekonomian masyarakat luas
.
Sri Mulyani sendiri dalam acara ‘’Indonesia Economic Quaterly, Closing The Gap’’, di Gedung Energy Building, Jakarta, beberapa hari lalu, terkesan malah meminta petunjuk dan minta pertolongan kepada World Bank agar memberikan solusi terhadap persoalan perekonomian yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini.

Sri Mulyani yang merupakan akademisi penganut aliran ekonomi neoliberal yang hanya patuh kepada ketentuan & kepentingan lembaga asing seperti World Bank dan IMF boleh dibilang selama ini semakin menjauhkan Presiden Jokowi dari cita-cita Tri Sakti dan Nawa Cita. Secara politik hal ini akan berdampak kepada kontinuitas pemerintahan Jokowi, bukan tidak mungkin tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan ini akan semakin jatuh akibat kebijakan ekonomi yang salah urus di bawah Sri Mulyani serta berdampak buruk pada Pilpres 2019 mendatang.

Hal lain selain memberikan teguran keras kepada Sri Mulyani, yang membuat Presiden Jokowi semakin gusar adalah kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. Banyaknya kapal asing yang ditembak dan ditenggelamkan akibat mencuri ikan di perairan Indonesia ternyata tidak otomatis menggerakkan sektor kelautan dan perikanan.

Kekecewaan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet tersebut semakin nampak karena dua orang menteri yang seharusnya hadir dalam rapat yang sangat penting tersebut ternyata tidak hadir, yaitu Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Menteri Pertanian Amran Sulaeman.

Adapun yang berkaitan dengan persoalan pertanian nasional Presiden Jokowi mempertanyakan dana yang mencapai triliunan rupiah yang sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk penyediaan berbagai jenis pupuk yang ternyata hasilnya tidak jelas... *

________________________

Oleh: Arief Gunawan, Wartawan Senior

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...