19 November 2019

Direktur LP3ES: Kita Seperti Kembali Kepada Oligarki Ala Orde Baru

KONFRONTASI -  Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fajar Nursahid melihat demokrasi di Indonesia seperti kembali ke masa Orde Baru. Masa dimana publik kembali didikte untuk memahami keputusan yang dibuat oleh alat negara dengan cara apapun.

Kondisi ini dilihat Fajar Nursahid berdasarkan sikap Arteria Dahlan anggota DPR dari PDIP saat berdebat dengan Emil Salim dalam acara Mata Najwa. Direktur LP3ES ini menyebut Arteria tidak hanya miskin argumentasi dan bukti-bukti, namun juga miskin etika. Arteria juga disebut tidak faham prinsip dasar dalam menyampaikan pendapat kepada publik.

“Menyayangkan dan mengecam cara Arteria Dahlan dalam berdebat dengan Emil Salim. Yang tidak hanya miskin argumentasi dan bukti-bukti, namun juga miskin etika dan etiket. Penampilan Arteria merefleksikan ketidakmengertiannya akan tiga kaidah penting yang mesti dipatuhi dalam retorika. Sebagaimana diuraikan oleh filsuf Yunani Aristoteles, ethos, pathos, dan logos,” kata Fajar Nursahid dalam pernyataannya, Sabtu (12/10/2019).

Menurut Fajar Nursahid apa yang dipertontonkan Arteria Dahlan dalam berdebat, jauh diri prinsip kesetaraan. Demokrasi akan kehilangan kesejukannya jika dunia politik diisi oleh anggota dewan yang terhormat semacam Arteria Dahlan.

Fajar Nursahid bahkan melihat gaya berdebat Arteria Dahlan mengingatkannya pada masa Orde Baru. Menurutnya, saat ini tengah berlangsung periode siklus dua puluh tahunan. Dimana demokrasi berada di persimpangan jalan dan bersiap untuk melakukan putar balik.
“Kami melihat bahwa kita seperti kembali kepada oligarki ala Orde Baru. Dimana negara (parlemen, presiden, dan alat negara lainnya-red) menjadi sangat kuat dan mendiktekan apa saja kepada publik. Termasuk memaksakan perubahan revisi UU KPK. Periode dua puluh tahunan rasanya berlalu sekarang dan kita seperti kembali ke alam oligarki baru,” tutur Direktur LP3ES.

Ia juga menyesalkan sikap PDIP yang membiarkan Arteria menjadi perwakilan partai terkait revisi UU KPK. Sikap Arteria Dahlan justru memperburuk citra partai dan DPR terhadap stigma negatif publik akan adanya upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah. Fajar pun mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memanggil Arteria.“Memilihnya sebagai juru bicara partai justru akan menjadi blunder bagi upaya PDIP dan pemerintah untuk meyakinkan publik atas agenda mereka merevisi UU KPK. Maka kami meminta PDIP dan fraksi di DPR untuk memanggil yang bersangkutan ke Badan Kehormatan DPR RI atas pelanggaran etika yang tidak pantas,” tegas Direktur LP3ES. (Jft/SuaraMerdeka)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...