Diplomasi Tanpa Dusta: Polri Bagian Dari Keluarga Muhammadiyah

KONFRONTASI -  Saat menerima kedatangan Kapolri Listyo Sigit, Pak Haedar dan Pak Abdul Mukti memberi pembelajaran berharga. Beliau berdua mengatakan: “Polri sebagai bagian dari keluarga Muhammadiyah”. Ungkapan itu setidaknya memberi kita pelajaran dari dua sisi. 

Pertama, sisi penghormatan. Ungkapan ini seolah upaya menyanjung lembaga Polri tanpa harus mudahanah (menjilat dengan mempermainkan agama). Kapolri tentu tersanjung dengan ungkapan itu. Namun untuk menyanjung, Pak Haedar dan Pak Mu’ti tidak perlu membumbuinya dengan dusta, terlebih berdusta untuk sekedar mengambil hati Listyo Sigit. 

Bandingkan dengan komentar Pak Said Agil dalam moment serupa: “Kapolri adalah NU cabang Nasrani”. Meski maksudnya berkelakar, bukankah ini ucapan dusta, bahkan bisa menyinggung perasaan umat Islam sendiri?

Kedua, sisi diplomasi. Ungkapan dari Pak Haedar dan Pak Mukti itu sebagai upaya ‘memangku’ Polri. Orang kalau sudah ‘dipangku’, maka biasanya ia akan menjadi jinak. Ia akan merasa ‘pekewuh’ dan segan pada orang yang memangkunya –dalam hal ini: Muhammadiyah. Dan ini merupakan bentuk diplomasi zonder dusta. 

Begini penjelasannya. “Polri sebagai bagian dari keluarga Muhammadiyah”, ini ungkapan benar. Bukan dusta. Polri memang bagian dari keluarga Muhammadiyah. Sebab, banyak anggota polisi yang berasal dari keluarga Muhammadiyah. Namun, meski bagian dari keluarga Muhammadiyah, Polri jelas “bukan bagian dari Muhammadiyah”. Sebab Polri bukan ortom, bukan pula AUM.

Masalahnya, etiskah diplomasi semacam itu menurut Islam? Untuk menjawabnya, coba simak kisah berikut ini. 

Suatu ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya yang cantik, Sarah, melewati daerah yang dipimpin oleh penguasa yang zhalim. Sementara, penguasa ini punya kebiasaan merampas istri orang dan membunuh suaminya. 

Ketika menerima kabar ada wanita cantik, penguasa itu mengutus prajurit untuk menanyakannya. “Siapa wanita ini?” tanya prajurit. Nabi Ibrahim lalu menjawab: “Dia saudariku”. Dengan jawaban itu, Nabi Ibrahim tidak sedang berbohong. Sebab yang beliau maksud dengan “saudari” adalah saudara seiman.

Kisah kedua. Saat Nabi SAW berhijrah bersama Abu Bakar, di tengah jalan ada seseorang dari kaum musyrikin yang mencegatnya. Ia mengenali Abu Bakar, namun tidak mengenali Nabi SAW. Orang itu lalu bertanya: “Siapa yang bersamamu ini, Abu Bakar?”. Abu Bakar menjawab: “Dia adalah penunjuk jalanku”. Abu Bakar tidak berbohong dengan jawabannya itu. Sebab, bukankah Nabi SAW adalah penunjuk jalan bagi setiap muslim?

Kisah ketiga, di kesempatan berikutnya saat hijrah itu pula, Nabi dicegat rombongan kaum musyrikin. Mereka bertanya: "Dari mana asalmu?”. Nabi SAW lalu menjawab: Min maa’ (dari air). Kaum musyrikin itu lalu melepaskannya. Mereka mengira Maa’ adalah nama suatu daerah di Yaman. Nabi SAW juga tidak berdusta. Yang dimaksud Nabi SAW dengan maa’ adalah air, karena manusia memang berasal dari air yang memancar (QS. At-Thariq 6).

Kisah terakhir, ini cukup populer (namun penulis belum menemukan kejelasan riwayatnya). Suatu saat, Nabi bertemu dengan seorang hamba sahaya yang dikejar tuannya, seorang musyrik. Si hamba meminta pada Nabi, agar Beliau tidak memberi tahu tuannya kemana si hamba lari.

Ketika si pemilik budak itu bertanya pada Nabi kemana budaknya pergi, Nabi pun lalu bergeser satu langkah. Lalu Beliau berkata: “Saat aku berdiri di sini, aku tidak melihatnya”. Nabi pun benar. Beliau memang telah bergeser satu langkah dari tempat ia melihat di budak itu.

Melihat kisah tentang ‘kedustaan’ di atas, maka berdusta dalam kondisi tertentu itu boleh, bahkan dianjurkan. Dalam Islam, dusta semacam itu disebut tauriyah atau ta’ridh. Yaitu, ketika seseorang mengungkapkan suatu fakta, namun fakta itu sangat mungkin akan dipahami berbeda oleh lawan bicaranya.

Kembali pada Pak Haedar dan Pak Mu’ti, diplomasi keduanya pada Listyo Sigit itu serupa dengan tauriyah dalam kisah di atas. Memang, diplomasi atau tauriyah semacam itu bisa membuat orang yang diajak omong salah paham. Dalam hal ini, bisa saja Kapolri terus merasa bahwa dirinya telah dianggap sebagai ‘anggota’ Muhammadiyah.

Maka, untuk menepis kesalahpahaman, Abdul Mu’ti masih memberi pernyataan lanjutan. Menariknya, hal itu disiratkan Abdul Mu’ti dengan dengan selera humor yang cukup bagus: “Pak Kapolri tak perlu jadi anggota Muhammadiyah karena harus bayar iuran”. 

Coba, jika Pak Mu’ti tidak mengatakan begitu, bisa-bisa Kapolri yang Nasrani itu merasa telah jadi anggota Muhammadiyah. Mungkin ia lantas merasa sebagai “Muhammadiyah cabang Polri” atau “Muhammadiyah cabang Nasrani”. Apa malah tidak semakin kacau?

‘Alaa kulli haal, sikap kedua pimpinan itu menjadi pembelajaran berharga. Utamanya, bagaimana menghormati pejabat lewat diplomasi tanpa harus menjilat dan tanpa berdusta, namun dengan tanpa menanggalkan selera humor. Wallahu a’lam. ...

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...