Buruh Kasar Cina Serbu Indonesia karena Jokowi Tidak Punya Nyali

KONFONTASI   -  Pakar ekonomi dan politikus Rizal Ramli menilai serbuan tenega kerja asing (TKA), khususnya dari Cina, disebabkan pemerintah Indonesia tidak punya nyali.

Jika bernyali, pemerintah –dalam hal ini dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)– akan bernegosiasi dengan Presiden Cina Xi Jinping dalam posisi setara. Indonesia harus menegaskan bahwa gerbong tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia dapat menimbulkan gejolak sosial.

Rizal, mantan menteri era Presiden Abdurrahman Wahid dan terakhir sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, mengutarakan pandangannya pada acara Indonesia Lawyer Club (ILC) tvOne, Selasa malam, 1 April 2018.

ILC bertema “Buruh Lokal Versus TKA: May Day, May Day, May Day” itu disiarkan secara langsung. Hadir pula pakar hukum yang juga Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, yang pun eks menteri, serta beberapa anggota DPR dan ketua organisasi serikat pekerja.

“Kabinet kerja, kerja, kerja. Yang paling penting itu rakyat yang bekerja. Kenyataannya banyak pengangguran karena banyaknya TKA. Hal ini terjadi karena pemerintah Indonesia tidak punya nyali untuk bernegoasiasi. Kita sebenarnya dapat bernegosiasi dengan Presiden Cina Xi Jinping,” papar Rizal.

Dia pun menandaskan perdebatan panjang tentang membanjirnya TKA ke Indonesia, terutama tenaga kerja kasar, tak terjadi jika pertumbuhan ekonomi memadai. Lapangan kerja tersedia cukup jika pertumbuhan ekonomi baik.

“Sayangnya, hingga hampir empat tahun belakangan ini, pertumbuhan ekonomi kita tak pernah mencapai target. Solusi cuma pertumbuhan ekonomi, tidak ada jalan lain,” tegas Rizal.

Irma Suryani, anggota Komisi IX dari Partai Nasdem, menyebutkan sebaliknya. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang digugat kalangan buruh dan sebagian politikus, menurutnya, sudah cukup baik. Perpres telah mengatur mekanisme pengawasan TKA untuk melindungi buruh lokal.

Jika ada sorotan terhadap sejumlah isi Perpres Nomor 20, kata Irma, wajar sana karena tidak satupun peraturan yang sempurna 100 persen. Hal yang belum diatur detail dalam perpres akan diakomodasi melalui peraturan menteri, yang memang belum dibuat.

“Komisi IX memang menemukan penyimpangan TKA seperti di Morowali. Kami telah meminta kepada pemerintah daerah agar mengusirnya. Faktanya tak dilakukan. Ada apa ini?” ungkap Irma.

Gelombang TKA, istimewa asal Cina, belakangan ini dimungkinkan sebab pola kerja sama yang diterapkan yakni turnkey project.

Kesepakatan Indonesia-Cina dalam berbagai proyek ini memberi hak kepada investor sepenuhnya menggunakan mesin produksi dan tenaga kerja mereka. Dalam pelaksanaannya buruh unskill sekalipun berasal dari Cina. [KONF/BENINGMEDIA]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA