Banyak Kasus Mega Korupsi Mangkrak, Pansus Angket KPK Layak Didukung

KONFRONTASI  -  Dinilai lebih banyak muatan entertainment, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tak ampuh lagi. Gaya menciduk yang dilakukan masih menggunakan gaya lama terhadap pelaku korupsi yang imbasnya mengejutkan banyak pihak, terutama media.
 
Sehingga, tujuan utama ingin memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku korupsi tidak sampai sasara,
 
"KPK lebih suka dengan pola yang usang yakni OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang remeh temeh. Sehingga hasilkan daya kejut hanya untuk publisitas semata, tidak menghasilkan effect detterence (show force terhadap pemberantasan korupsi)," kata Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto di Jakarta, Rabu (21/6/2017).
 
Sementara, kata dia, yang nyata-nyata korupsi besar bernilai triliunan rupiah tidak pernah tersentuh. Beberapa diantaranya adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara mencapai Rp 600 an triliun, berikut bunganya Rp 1,2 biliun rupiah khusus release and discharhe yang melibatkan nama Megawati Soekarnoputri, Boediono, Laksamana Sukardi dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti.
 
"Kasus Century, yang merugikan negara mencapai Rp 6,7 triliun berikut bunga Rp 9 triliun. Disitu ada nama Boediono, Sri Mulyani dan Darmin nasution," terangnya.
 
Belum lagi, lanjut Andrianto, kasus Pelindo, yang merugikan negara mencapai Rp 4,2 triliun yang melibatkan nama Rj Lino dan Rini Soemarnoso.
 
"Kasus mega korupsi reklamsi, dimana kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun. Disitu ada nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Begitu juga kasus Rumah Sakit Sumber waras yang merugikan negara 700 miliar, yang menyeret nama Ahok juga," tuturnya.
 
"Jadi pertanyaannya di sini,  ada apa dengan KPK? What happend KPK?" tutupnya.(Juft/Hanter)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...