26 June 2019

Apa Yang Perlu Dicemaskan Jokowi dari Penangkapan Romi?

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy terkait dugaan kongkalikong jabatan di tubuh Kementerian Agama. Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan sebulan menjelang pemungutan suara pemilu. Pertanyaan penting: apa dampaknya bagi upaya pemenangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin dalam pemilu presiden dan wakil presiden?

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, penangkapan itu tidak menganggu Tim Kampanye Nasional (TKN) lainnya. Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Timur Machfud Arifin juga menyatakan hal serupa. “Nggak ada pengaruhnya buat kita. Kita harus lihat secara profesional,” katanya.

Ada dua hal yang patut diwaspadai TKN Jokowi-Ma’ruf pasca penangkapan ini: elektabilitas Jokowi dan kinerja PPP dalam pemenangan. Terlalu dini untuk mengatakan elektabilitas Jokowi tak akan terpengaruh. Pertama, Romi (sapaan akrab Romahurmuziy) dikenal luas sebagai juru bicara militan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan namanya pernah disebut-sebut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai bagian dari yang terlibat dalam penentuan Ma’ruf Amin sebagai sekondan Jokowi dalam pilpres.

Kubu Jokowi-Ma’ruf berusaha menyusun narasi penangkapan itu dalam bingkai yang menguntungkan mereka, namun sesungguhnya kacau balau. Sejumlah tokoh pendukung Jokowi-Ma’ruf menyatakan penangkapan itu tak terkait dengan pemilihan presiden. Namun di lain pihak, mereka juga masih melambungkan pernyataan bahwa penangkapan tersebut menjadi bukti bahwa hukum di masa pemerintahan Jokowi tak tajam ke bawah saja.

Dua pernyataan itu jelas kontraproduktif. Saat berusaha melepaskan diri dari getah penangkapan Romi, kubu Jokowi justru memproduksi wacana yang mengaitkan persoalan itu dengan isu yang diharapkan bisa mengail keuntungan elektoral. Saya tidak tahu, siapa yang menyusun narasi ini. Namun jelas narasi ini memukul balik dan tidak membumi, karena gagal membaca rekam jejak sejarah KPK.Orang lantas membandingkan narasi itu dengan aksi KPK semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menyadari bahwa lembaga antirasuah itu bekerja tanpa mampu diintervensi rezim. Penangkapan besan SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum jelas lebih meyakinkan untuk membangun narasi negara hukum yang berkeadilan dibandingkan penangkapan Romi.

Apalagi jika kita melihat sejumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK justru menyasar pada kepala daerah dari partai penguasa, PDI Perjuangan maupun Nasional Demokrat. Tafsir publik tak bisa dibendung dan memiliki narasi sendiri bahwa rezim pemerintahan saat ini belum berhasil menekan korupsi sebagaimana pernah dijanjikan.

Narasi kubu Jokowi juga semakin kepayahan saat dihadirkan di hadapan publik, karena Romi masih mengaitkan penangkapannya dengan posisinya sebagai juru bicara koaliisi Jokowi-Ma’ruf. “Dengan adanya informasi, pembuntutan saya selama beberapa pekan, bahkan bulan sebagaimana disampaikan penyelidik, maka inilah risiko menjadi juru bicara terdepan sebuah koalisi yang menginginkan Indonesia tetap dipimpin oleh paham nasionalisme-relijius yang moderat,” katanya, sebagaimana dikutip Vivanews.com, Minggu (17/3/2019).

Ini menunjukkan bahwa kubu Jokowi-Ma’ruf tak siap menghadapi krisis ini. Terlalu banyak pihak yang memberikan pernyataan, justru membuat narasi politik yang dibangun di hadapan publik tak efektif dan menjadi lelucon di media sosial. Mungkin inilah risiko sebuah koalisi raksasa dengan banyak kepala.

Kedua, penangkapan Romi sedikit banyak akan mengganggu kinerja mesin partai dalam pemenangan Jokowi-Ma’ruf. Pemilu 2019 cukup berat, karena pada saat harus berjuang untuk memenuhi syarat elektoral parlemen agar tetap bisa bertahan, partai-partai juga harus memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hasil survei PPP secara nasional menunjukkan bahwa posisi partai berlambang kabah itu belum sepenuhnya aman.


1999: 11.329.905 suara (12,55 persen)Survei PolMark Research Center menempatkan PPP di posisi buncit partai yang berpotensi sukses melampaui ambang batas parlemen. Sementara itu, tren dari pemilu ke pemilu masa reformasi menunjukkan sejak 1999-2009, terjadi penurunan jumlah pemilih PPP.

2004: 9.248.764 suara (9,15 persen)
2009: 5.533.214 suara (5,32 persen)

Pemilu 2014, PPP menemukan momentum kebangkitan pada pemilu 2014 dengan meraih 8.157.488 suara (6,53 persen) di bawah kepemimpinan Suryadharma Ali. Belakangan Suryadharma juga dicokok KPK karena dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji.

Penetapan Suryadharma sebagai tersangka dilakukan pada Mei 2014, setelah pemilu legislatif selesai. KPK baru menahannya pada 2015. PPP masih bisa bernapas lega, karena tak perlu terlalu bersusah-payah memberikan penjelasan kepada konstituen. Namun salah besar jika kemudian kasus korupsi yang membelit Suryadharma waktu itu tak akan berpengaruh terhadap PPP saat ini.

Pengurus PPP saat ini harus mengantisipasi kekecewaan konstituen, terutama tokoh-tokoh ulama yang selama ini setia di bawah kibaran panji partai. Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair tak bisa menutupi kekecewaannya. “Mengapa dulu Pak SDA, lalu terjadi lagi. Saya kecewa, tapi itu takdir Allah,” katanya, sebagaimana dilansir Tempo.co, Sabtu (16/3/2019).

Dengan situasi ini, maka PPP harus mengalkulasi ulang prioritas politiknya. Hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan partai dari kekalahan telak. Semua sumber daya partai akan diarahkan untuk membereskan krisis ini, ketimbang bekerja keras untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Tak ada satu pun di PPP yang menginginkan partai ini tenggelam, justru saat Jokowi menjadi presiden untuk periode kedua. Maka untuk itulah, Jokowi memang perlu cemas. (Jft/BeritaJatim)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...