Apa Jokowi Sebagai Presiden Telah Melanggar Sumpah Jabatan, Pancasila & UUD 1945

Oleh : Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman, FKP2B

 

Beberapa bulan yang lalu saya pernah menulis dan menyampaikan dengan hati yang ikhlas. Dik Jokowi jika tidak mampu lagi, sebaiknya mundur secara baik-baik supaya Indonesia bisa selamat.

Tulisan saya tersebut viral, dan saya percaya Presiden Jokowi yang suka ber medsos membaca pesan saya tersebut. 

Berjalannya waktu beliau masih percaya rupanya dengan kemampuannya, namun sebagai prajurit tua yang sepuh taat terhadap Sumpah Prajurit, telah mengalami asam garamnya perjuangan mengisi kemerdekaan. Bergaul dengan masyarakat bawah dari berbagai kalangan, mendengar keluhan nurani mereka, disamping mengamati secara saksama kinerja  Pemerintahan dik Jokowi  

Beberapa hal yang utama adalah, pembiaran Aparat Hukum tidak profesional dalam menjalankan tugas pokoknya,  melakukan kekerasan secara brutal, sehingga menimbulkan banyak korban luka parah dan meninggal dunia, dalam mengatasi unjuk rasa sewaktu bulan Mei Pilpres 2019, unjuk Rasa Menolak RUU KPK, unjuk Rasa Menolak RUU Cipta Karya (Omnibuslaw), padahal Unjuk Rasa dilindungi Konstitusi, aparat seharusnya melindungi dan mengayomi. Korban kekerasan yang begitu banyak tersebut tidak pernah terjadi ketika Presiden sebelumnya. Sekarang aparat cenderung refresif terhadap kelompok Islam dan para oposan yg kritis terhadap Pemerintah. Sejujurnya saya kasihan dengan institusi POLRI yang sangat jatuh dimata masyarakat, karena kelakuan aparat dan beberapa elitnya.

Ketidakmampuan dalam menyatukan rakyat setelah dua kali Pilpres, pembiaraan Buzzer, konon memelihara/menyewa "influencer" yang cenderung menyebar kebencian terhadap Tokoh dan kelompok tertentu dan mengadu domba sesama rakyat, tanpa ada tindakan hukum kepada mereka, sehingga rakyat tidak bersatu padu melawan Krisis pandemi dan Krisis Ekonomi.

Terutama ketidakmampuan menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid 19, sejak dari awal sampai sekarang grafik korban menarik terus, dari keluhan masyarakat tentang 3 T yakni Testing, Tracing dan Treatment tidak jalan seperti yang diberitakan, terutama Tracing dan Treatment karena berbiaya tinggi, sepertinya "diabaikan". Terkesan ada pembiaran rakyat sebagai korban, pendekatan yang dilakukan sepertinya sudah Herd Immunity, yakni yang bertahan hidup, yang lemah mati, sementara vaksin oleh produsennya di Cina masih diragukan kemampuannya, sementara sudah dibeli secara besar-besaran dengan uang rakyat.

Kemiskinan dan pengangguran meningkat pesat seperti yang di langsir oleh BPS, sementara rakyat masih dimiskinkan dengan beban berbagai kenaikan, BPJS, Listrik, Sembako dan BBM yang masih tetap harganya, walaupun di pasar dunia sudah tidak ada harganya malah minus, namun kebijakan impor TKA dari Cina masih berjalan. Artinya tidak mampu memberi kesejahteraan kepada rakyat sendiri sesuai pembukaan UUD 45.

Korupsi semakin meraja rela, yang baru ketahuan dua Menteri melakukan aib yang luar biasa, walaupun bagaimana mereka adalah bawahan dan diangkat Presiden, artinya bukan partainya yang bertanggungjawab, tetapi atasan langsungnya yang harus bertanggungjawab, karena dalam tugas harus membawa visi Presiden dan selalu diawasi kinerjanya oleh Presiden.

Membiarkan dan cenderung membentuk UU
yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, seperti UU No. 2 tahun 2020 tentang Covid, UU Minerba, serta UU Cipta Karya (omnibuslaw) yang sangat liberal dan kapitalisme.

Selanjutnya dalam catatan saya, Presiden bersama DPR RI terutama partai pendukung Jokowi. Walaupun sudah mengganti RUU HIP dengan RUU BPIP ternyata tetap membiarkan RUU HIP masih masuk dalam prolegnas padahal secara masif ditolak oleh masyarakat, padahal jelas kedua RUU tersebut bertujuan memperjuangan Pancasila 1 Juni 1945 yang bisa merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, yang menjadi pintu masuk bagi paham neo komunisme yang jelas-jelas dilarang oleh Konstitusi.

Catatan berikutnya adalah pembunuhan 6 orang laskar FPI, sebagai seorang mantan militer yang ketahui, apapun alasannya pembunuhan yang di akui oleh Kapolda. Adalah kejahatan HAM berat, karena tidak ada TKP, sementara korban bukanlah penjahat ataupun teroris, seharusnya bukan dibunuh tapi dilumpuhkan. Karena Polri berada langsung dibawah Presiden, tentunya tanggung jawab langsung adalah Presiden. 

Sejujurnya banyak sekali catatan atas ketidak mampuan dan kemungkinan pelanggaran Sumpah jabatan, Pancasila dan UUD45 hanya beberapa catatan yang mewakili yang saya tulis. 

Catatan diatas menurut saya perlu dikaji oleh Presiden Jokowi. Jangan percaya terhadap puja dan puji orang sekeliling termasuk hasil survey yang dibiayai oleh para pendukung. Mereka hanya sekadar mempertahankan jabatan dan periuk nasi. Manakala posisi Presiden sudah terjepit semua akan berkelit dan balik badan. Pelajaran sejarah ketika di akhir era Presiden Soekarno dan era Presiden Soeharto, perlu menjadi catatan. Perlu pikir secara mendalam dan jujur, sebelum terlambat menjadi buruk. Sejujurnya dari pengalaman dan pengamatan saya ditengah masyarakat, ketidak percaya terhadap Pemerintah sudah mencapai puncaknya.

Bandung, 10 Desember 2020

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...