19 April 2019

Analis: Mengapa Jokowi Bakal Kalah? Karena Kepongahan dan Kelemahan Kubunya Sendiri

KONFRONTASI- Analis politik Universitas Paramadina Dr Herdi Sahrasad dan Nehemia Lawalata tokoh Persatuan Alumni GMNI menilai, merosotnmya elektabilitas Joko widodo  akibat kepongahan kubu Jokowi dan kesalahan mereka sendiri.  Herdi dan Lawalata melihat memburuknya ekonomi, hukum yang sangat tak adil, dan pemerintahan yang lemah dan ungoverning government, ditambah  tim buzzer/pendukung Jokowi-Maruf sangat agresif  dan pongah, doyan menyerbu para tokoh yang kritis atau berseberangan atau oposisi di ruang publik/medsos, dan aksi ofensif  tim buzzer itu kelewat batas dan sudah keterlaluan, penuh caci maki, cemooh atau hinaan. Hal itu menunjukkan mereka itu tidak bermoral, tidak kompeten dan tidak beretika, sehingga tidak pantas kalau Jokowi dipilih rakyat karena tim buzzer kubu Jokowi dan tim pendukungnya itu sudah keterlaluan, menunjukkan kebodohan, konyol dan melampaui batas. Apalagi Maruf Amin sebaga cawapres makin membuat  kredibilitas Jokowi terpuruk dan ambruk serta makin menyulitkan pasangan Capres nomor urut 01 itu,  yang terseok menuju kekalahan lantaran kubu Jokowi telah semakin memangkas dukungan rakyat dan mempersempit konstituen pemilihnya. .

Herdi, dosen senior Univ. Paramadina  dan Nehemia Lawalata tokoh GMNI Indonesia Timur mengamati bahwa media/jurnalis dan aktivis telah menghitung detik-detik kekalahan calon presiden Joko Widodo. Para analis dan jurnalis  juga menyebut Detik pertama bisa dimulai dari pengumuman hasil survei Litbang KOMPAS yang mengungkap elektabilitas sang petahana sudah berada 49% atau di bawah 50%. Lalu, disusul keluarnya telegram Kapolri, Tito Karnavian, untuk menarik pasukannya berada di tengah. Selanjutnya, Kapolri pun menghentikan sementara acara Millenial Road Safety Festifal (MRSF) 2019.

''Kami menghimbau agar TNI/BIN/POLRI/ASN/KPU dan lembaga lainnya bersikap netral, obyektif dan jurdil sebab dunia internasional tidak akan menerima hasil pemilu pilpres  ini kalau tidak jurdil dan luber. Demokrasi butuh prosesi pemilu pilpres yang bersih dan berwibawa. Rakyat sudah memilih perubahan dan euforia rakyat untuk Prabowo sudah tak terbendung lagi, kalau kita mau obyektif dan jujur maka  Prabowo yang bakal menang dan Jokowi bakal kalah. Maka Jokowi harus bekerja semaksimal mungkin ,sebaik mungkin agar meninggalkan legacy yang bagus bagi rakyat, tak usah ngotot minta dipilih lagi karena ekonomi terpuruk, hukum tak adil, dan Jokowi gagal memenuhi ekspektasi/harapan rakyat,'' kata Herdi maupun N.Lawalata.

 

AS, Uni Eropa, Jepang, Australia dan Singapura/Malaysia memantau bahwa tren elektabilitas Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi yang semula berjarak di atas 20% di bulan Agustus, kini sudah di bawah 10%, adalah tanda bahwa peluang Joko Widodo untuk memenangkan pilpres makin tipis dan hampirpasti Jokowi kalah. Waktu tersisa  lebih setengah bulan. Jika tak ada hasil dan produk kerja yang spektakuler dan luar biasa, sulit bagi Jokowi untuk menang. Artinya, peluang terjadinya pergantian presiden di 2019 lebih besar dan itu sudah diyakini AS/Barat dan sekutunya di Asia.

Para  analis dan pemerhati politik mengingatkan, bahwa para aktor dunia internasional sudah menemukan benang merahnya, hubungan antara satu perisiwa dengan peristiwa yang lain itu, atas kejadian-kejadian tersebut yang intinya Jokowi makin merosot dan tidak dikehendaki rakyat lagi, sementara Prabowo naik tajam dan menjadi haraopan rakyat banyak. Euforia rakyat yang pro-Prabowo  ini meluas ke seantero Indonesia dan sudah dipahami dunia internasional dan dipantau terus.

Survei Litbang KOMPAS boleh jadi hanya menjadi pemicu saja. Saat Kapolri menarik pasukannya ke tengah, netral dalam pemilu, tentu sang Jenderal memiliki hitung-hitungan yang matang karena sorotan dunia internasional begitu dahsyat dan minor terhadao pilpres 2019 ini dimana petahana patut diduga oleh masyarakat internasional bahwa istana Joko widodo telah mengerahkan TNI/POLRI/BIN dan KPU/Bawaslu untuk berpihak ke joko widodo dan itusudah dicatat oleh dunia internasional yang ingin mengerahkan tim pemantau internasional masuk Jakarta untuk mengawasi pemilu pilpres 2019 yang rawan kecurangan dan tidak jurdil..

Hasil gambar untuk jokowi pucat

Herdi dan Nehemia Lawalata mencatat bahwa Jokowi menghadapi masalah internalnya sendiri. Masalah ini dibagi dua. Pertama, terkait kinerja. Terkait kinerja, Jokowi terbebani dengan janji politiknya yang tak tertunaikan, gagal diwujudkan. Jokowi juga menghadapi masalah kedaulatan pangan/baja/semen dengan berbagai impor yang mengundang protes para petani dan pekerja sektor industri. Belum juga soal membludaknya tenaga kerja China, infrastruktur dengan utang membengkak, dan menyisakan utang besar menjadi persoalan yang telah mempengaruhi persepsi publik.

''Dalam konteks POLRI, jangan berpikir bahwa tindakan ini tidak berisiko bagi jabatan Jenderal Tito. Akibat telegramnya itu, orang yang paling dirugikan adalah Jokowi, presiden yang mengangkatnya.Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini, tindakan aparat Polri di seluruh daerah cenderung menjadi alat untuk memenangkan kembali sang petahana. Polri tidak netral. Contoh peristiwa ketidaknetralan polisi sudah cukup terang benderang sehingga tidak perlulah dijembreng-jembreng lagi dalam konteks ini. Secara kasat mata publik sudah merasakan,'' ungkap Miftah H. Yusufpati, jurnalis senior kepada media. (berbagai sumber)

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...