Ahok, Penggusur Paling Brutal Sepanjang Sejarah

Oleh : Marwan Batubara

 

 

Ahok mencetak rekor dalam hal penggusuran paling brutal
sepanjang sejarah Jakarta atau Indonesia. Penggusuran yang
dilakukan Ahok bukan hanya sering terjadi, tapi juga dilakukan
dengan pendekatan kekerasan, stigmatisasi, intimidasi, bahkan
teror. Ahok menggusur dengan cara brutal, tidak manusiawi, dan
tidak mengedepankan dialog sebelum menggusur.1
POLA SISTEMATIK PENGGUSURAN PAKSA
Untuk memahami penggusuran brutal Ahok, terlebih dulu
diuraikan pola sistemik penggusuran yang dilakukan Ahok. Sumardi
(2016) mengungkapkan, ada tiga pola sistemik yang dilakukan Ahok
dalam melakukan penggusuran paksa, yaitu stigmatisasi, justifikasi,
dan hancurkan.2 Dengan pola sistemik ini, seolah-olah penggusuran
paksa yang dilakukan Ahok adalah perbuatan mulia, padahal
sebenarnya merugikan warga dan melanggar HAM.
Stigmatisasi
Dengan didukung oleh media-media mainstream dan industri
media, Ahok membuat pernyataan publik bahwa daerah miskin
hancurkan-f8b956bc6f9c
148 Marwan Batubara
dan kumuh yang akan digusur adalah tanah negara. Media tidak
mengecek kebenaran klaim ini. Padahal kenyataannya banyak
warga yang memiliki bukti surat kepemilikan tanah yang diakui
negara seperti verbonding Indonesia, girik dan petuk pajak bumi,
bahkan banyak yang sudah ditingkatkan menjadi sertifikat penuh.
Lagi pula banyak warga yang tidak punya sertifikat bukan karena
tidak berhak, melainkan karena gagalnya proses sertifikasi negara.
Selanjutnya Ahok menyematkan stigma sebagai pemukim liar
dan ilegal. Bahkan wilayah yang akan digusur dikepung dulu dengan
stigma-stigma sosial negatif seperti: “daerah narkoba”, “daerah

preman”, “daerah pelacuran”, “pengokupasi sungai”, “pereklamasi
sungai”, “penyebab banjir Jakarta”, “tempat TBC”, “karena melawan
kepentingan umum maka pelanggar HAM”, atau “pelanggar tata
ruang”. Stigma-stigma ini seringkali tidak benar, seperti misalnya
tidak semua warga Kalijodo adalah preman dan pelacur.
Justifikasi
Ahok melakukan justifikasi penggusuran dengan mengemukakan
tujuan pembangunan atau ideologi pembangunannya: demi
kepentingan umum, demi narasi besar kepentingan bangsa dan
negara. Misalnya proyek “normalisasi”, pengendalian banjir, ruang
terbuka hijau, perbaikan tanggul, penertiban. Di sini media-media
mainstream dan media sosial dijejali narasi “kepentingan publik”.
Selain justifikasi ideologi, disebarkan juga justifikasi mengapa
Pemda DKI menolak dialog. Dialog dianggap memakan waktu
sementara ada alasan kemendesakan, proyek harus segera jalan,
karena tidak bisa melampaui tahun anggaran 2016. Justifikasi lain
adalah bahwa ini proyek untuk membuat warga kumuh menjadi
beradab dan manusiawi, dengan memindahkan warga dari daerah
kumuh ke rusunawa yang layak huni.
Hancurkan
Inilah ujungnya: gusur dan hancurkan. Sebagai pembenar
penghancuran ini, Ahok akan menyiapkan landasan hukum
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 149
sekenanya, entah berdasarkan Pergub/Perda/UU mengenai tata
ruang atau lingkungan. Kalaupun warga yang tinggal di wilayah yang
akan/sedang digusur sedang/masih mengajukan gugatan hukum di
pengadilan negeri atau PTUN seperti pada kasus Bukit Duri, Ahok
tidak menghormati hukum. Ahok tetap akan menggusur, toh belum
ada putusan mengikat dari pengadilan.
Ahok akan mengerahkan ribuan pasukan aparat gabungan dari
Satpol PP, Polri, dan TNI dan disertai alat berat untuk melakukan
penggusuran paksa. Biaya penggusuran paksa ini bisa Ahok peroleh
dari APBD atau dana non budgeter dari kewajiban pengembang.
Ahok tidak peduli bahwa penggusuran paksa ini jelas melanggar
hukum, HAM dan moral etika publik, serta menabrak prinsip-prinsip
“good governance”.
PENGGUSURAN PAKSA AHOK
Berikut diuraikan kasus-kasus penggusuran paksa yang
dilakukan oleh Ahok. Tidak semua kasus penggusuran diuraikan.
Kasus-kasus yang diuraikan hanyalah kasus besar atau kasus yang
menyita perhatian publik.
1. Penggusuran Kampung Pulo
Ahok menggusur Kampung Pulo selama tiga hari yakni pada 20

hingga 22 Agustus 2015. Penggusuran paksa ini memakan korban
di RW 01, 02, dan 03. Korban penggusuran di RW 03 sebanyak 500
Kepala Keluarga (KK) dan jumlah bangunan sebanyak 400 buah. Di
RW 02, korban penggusuran sebanyak 200 kepala keluarga (KK)
dengan jumlah bangunan sebanyak 159 unit. Di RW 01, korban
penggusuran sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK).3
Untuk menggusur Kampung Pulo, Ahok mengerahkan 2.152
petugas, termasuk 500 polisi, 85 TNI, dan 20 pasukan pemadam
kebakaran. Namun warga menolak digusur dan melakukan
perlawanan sehingga terjadi bentrokan. Sejumlah warga dan
9-petugas-keamanan-luka-di-bibir-kepala.html
150 Marwan Batubara
petugas pun mengalami luka-luka. Namun perlawanan warga tak
berarti karena penggusuran tetap dilakukan dan sebagian wilayah
Kampung Pulo pun rata dengan tanah.
Warga melawan karena Ahok tidak memberi ganti rugi. Ahok
beralasan, ganti rugi tidak diberikan karena warga dianggap tidak
memiliki surat-surat tanah yang sah. Padahal warga mengklaim
memiliki surat-surat tanah sepert letter C atau verbonding
Indonesia.
Penduduk Kampung Pulo telah tinggal di wilayahnya sejak tahun
1930, jauh sebelum kemerdekaan. Warga Kampung Pulo merasa
tanah mereka merupakan tanah adat. Sesuai dengan Undang-
Undang (UU) Pokok Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960, seharusnya
pemerintah mengkonversi surat-surat kepemilikan adat ke dalam
sertifikat tanah warga melalui Proyek Operasi Nasional Agraria
(PRONA) dan layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA).
Namun, program itu gagal sehingga banyak warga di Kampung Pulo
hanya memegang hak kepemilikan adat seperti girik, petuk pajak
bumi, jual-beli di bawah tangan, dan verponding Indonesia.4
Bentrokan terjadi karena Ahok menggusur tempat tinggal
warga tanpa memenuhi kesepakatan yang sudah disetujui
sebelumnya. Warga Kampung Pulo sudah mempunyai solusi dan
konsep yang sudah dipresentasikan di hadapan Ahok. Ahok sudah
setuju tapi tiba-tiba keputusannya berubah dan mengirim petugas
untuk membongkar paksa rumah warga. Ahok benar-benar arogan,
tidak menghargai warga dan bertindak sewenag-wenang sesuai
kehendak guna memuluskan kepentingan para pengembang yang
segera memperoleh manfaat dari penggusuran tersebut
20150820164850-20-73431/kampung-pulo-masalah-lama-yang-dibiarkan-
tak-selesai/
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 151
Gambar 1. Bentrokan Penggusuran Kampung Pulo
Penggusuran Kampung Pulo Melanggar HAM

LBH Jakarta menyatakan, Ahok telah melanggar HAM
dalam penggusuran paksa di Kampung Pulo. Setidaknya ada tiga
pelanggaran pada tiga hari pembongkaran. Pertama, pergerakan
Satpol PP yang merangsek masuk ke pemukiman warga tanpa
melakukan upaya musyawarah. Kedua, Ahok melakukan
penggusuran tanpa memberikan surat perintah pembongkaran
secara tertulis. Pemberitahuan pembongkaran hanya disampaikan
kepada lurah dan disebarkan melalui pesan pendek. Ketiga,
tindakan pengamanan berlebihan dengan menurunkan 4 kompi
anggota kepolisian, ribuan Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI
angkatan darat.5
Penggusuran oleh Ahok di Kampung Pulo memang dilakukan
secara paksa tanpa musyawarah. Sebenarnya warga menginginkan
musyawarah karena telah tinggal di Kampung Pulo turun-temurun
temukan-3-pelanggaran-penggusuran-kampung-pulo
152 Marwan Batubara
Sosialisasi terakhir terkait rencana relokasi warga dilakukan pada 5
Juni 2015. Pemprov DKI hanya berbicara satu arah kepada warga.
Pertemuan sosialisasi itu berakhir tanpa kesepakatan. Alih-alih diberi
pilihan, warga hanya diberi jadwal mendaftar untuk mendapatkan
unit tempat tinggal di rumah susun Jatinegara. Warga meminta ada
perhitungan ganti rugi atas rumah dan tanah mereka.6
Apa yang diinginkan warga didentifikasi oleh LBH. Menurut LBH,
kalaupun terpaksa ada penggusuran, penggusuran yang dilakukan
harus melalui proses, baik sebelum maupun sesudah penggusuran.
Sebelum penggusuran harus ada musyawarah. Dalam proses
penggusuran, setiap warga perlu mendapat kompensasi seperti
ganti rugi karena warga sudah menempati daerah tersebut selama
berpuluh-puluh tahun.7
Tapi Ahok menolak memberikan ganti rugi karena menganggap
warga menduduki tanah negara. Ahok tetap menggusur warga
tanpa ganti rugi, dan hanya menyediakan rusun. “Kami bilang tidak
bisa ganti rugi, tapi kami menyediakan rusun. Tapi mereka ngotot,
rusun mau, duit mau. Kebiasaan, sudahlah kami gusur,” kata Ahok.8
Faktanya, warga belum menempati rumah susun Jatinegara
ketika penggusuran dilakukan. Tentu saja penggusuran semacam ini
tidak manusiawi. Seharusnya penggusuran dilakukan ketika warga
sudah menempati tempat tinggal yang baru. Demi kemanusiaan
yang adil dan berdab, sikap arogan Ahok ini harus dituntut dan
diberi ganjaran setimpal!
2. Penggusuran Kalijodo
Merumahkan.Kembali.Bukan.Asal.Memindah

7 h t t p : / / w w w . c n n i n d o n e s i a . c o m / n a s i o n -
al/20170306112928-12-198087/penggusuran-kampung-pulo-mamenangkan-
ahok/
8 h t t p : / / w w w . c n n i n d o n e s i a . c o m / n a s i o n -
al/20150820095749-20-73278/ahok-penggusuran-kampung-pulo-harustetap-
jalan-meski-ricuh/
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 153
Kalijodo dikenal sebagai daerah preman dan daerah prostitusi.
Tapi menurut Ahok, penggusuran pemukiman Kalijodo tidak
berhubungan dengan prostitusi, melainkan karena kawasan
Kalijodo masuk dalam jalur hijau. Daerah bantaran sungai itu
berstatus sebagai tanah negara dan akan dikembalikan fungsinya
sebagai ruang terbuka hijau. Artinya tidak boleh ada bangunan apa
pun berdiri di atasnya.
Gambar 2. Kalijodo Sebelum Digusur
Proses penggusuran Kalijodo diawali dengan dilayangkannya
Surat Peringatan Pertama (SP-1) oleh pemerintah kepada warga
Kalijodo pada 18 Februari 2016. Surat itu berisi permintaan
agar warga segera mengosongkan atau membongkar sendiri
bangunannya.
Warga mengaku terkejut dengan adanya SP-1 itu, sebab
belum ada sosialisasi sebelumnya. Warga juga kebingungan dan
mempertanyakan, apakah penertiban berlaku menyeluruh atau
hanya untuk kafe-kafe yang selama ini menjadi tempat prostitusi.
Tidak pernah ada pejabat Pemprov DKI yang datang dan mengajak
warga berdialog. Akibatnya, warga tidak pernah mendapatkan
154 Marwan Batubara
informasi yang akurat. Warga mempertanyakan, jika Kalijodo
digusur karena prostitusi, mengapa warga yang lain juga ikut
digusur.9
Gambar 3. Aparat Pemerintah Diiringi Personil TNI dan
Kepolisian Mensosialisasikan SP1
Seminggu kemudian, pada 25 Februari 2015 pemerintah
mengirimkan Surat Peringatan Kedua (SP-2). Sekali lagi pemerintah
meminta warga untuk mengosongkan dan merapikan barangbarangnya
sendiri. Tiga hari kemudian, pada 28 Februari 2016
pemerintah mengeluarkan surat peringatan ketiga (SP-3) yang
merupakan surat peringatan terakhir sebelum menggusur seluruh
bangunan pada 29 Februari 2016. Dalam surat peringatan ketiga ini,
pemerintah meminta agar para pemilik bangunan menghentikan
kegiatan usaha, lalu mengosongkan dan membongkar bangunan
yang ada di lahan hijau.
Ahok menekankan akan mengebut pembongkaran tersebut
dan diharapkan selesai sebelum penyelenggaraan Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) di
9 http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/19/09065451/Kalijodo.

Bukan.soal.Prostitusi.Melainkan.tentang.Ruang.Terbuka.Hijau
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 155
Jakarta. KTT OKI itu dilangsungkan pada 6 Maret hingga 7 Maret
2016.
Akhirnya, pada keesokan harinya tanggal 29 Februari 2016,
Ahok menggusur pemukiman Kalijodo. Untuk menggusur Kalijodo,
Ahok mengerahkan lebih dari 5.000 personel gabungan yang terdiri
atas 3.000 personil kepolisian, 2.000 petugas Satpol PP, dan 600
personil TNI (lihat Gambar 4).10 Penggusuran ini memakan korban
6.027 kepala keluarga di Kalijodo!
Gambar 4.
Tentara dan Polisi Dikerahkan dalam Penggusuran Kalijodo
Penggusuran Kalijodo Melanggar HAM
Melalui siaran persnya, LBH Jakarta menilai bahwa penggusuran
paksa oleh Ahok terhadap ratusan pemukiman warga di Kalijodo
telah secara jelas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.11
Marwan Batubara
Berdasarkan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi melalui UU Nomor
11 tahun 2005, dalam melakukan penggusuran, ada berbagai hal
penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kewajiban
pemerintah sebelum menggusur adalah:Wajib mengadakan
musyawarah yang tulus kepada warga terdampak;
1. Wajib mencari semua kemungkinan alternatif penggusuran;
2. Wajib memberikan pemberitahuan yang layak dan beralasan
kepada warga terdampak;
3. Wajib melakukan konsultasi publik;
4. Wajib menyediakan informasi yang lengkap dan transparan
tentang kegunaan lahan pasca penggusuran;
5. Wajib melakukan penilaian terhadap dampak penggusuran
secara holistik dan komprehensif;
6. Wajib menunjukan bahwa tindakan penggusuaran tidak dapat
dihindari;
7. Wajib memastikan tidak ada warga yang mengalami
penurunan kualitas kehidupan dari kehidupan sebelumnya
digusur.
Penggusuran Kalijodo bertentangan dengan Konvenan
Internasional berdasarkan data dan fakta berikut:12
1. Di daerah Kalijodo terdapat ratusan rumah warga
yang telah berdiri sejak puluhan tahun, tempat
ibadah (Mushola dan Gereja), tempat Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dan kantor Rukun Warga (RW).
2. Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan
warga terdapat keterangan tertulis bahwa

warga telah bermukim sejak tahun 1959/1960.
pemerintah-dki-lakukan-pelanggaran-ham/
12 Ibid
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 157
3. Sedikitnya 2269 warga akan mengalami
dampak dari penggusuran paksa.
4. Pemerintah tidak pernah melakukan upaya musyawarah kepada
warga, tidak pernah menjelaskan tujuan dari penggusuran,
tidak pernah memberikan informasi yang transparan
tentang riwayat lahan dan kegunaan lahan pasca gusuran.
5. Pemerintah tidak melakukan upaya pendataan
secara komprehensif kepada seluruh warga
untuk mendapat jumlah kepala keluarga, jumlah
balita, anak-anak, remaja, lansia dan perempuan.
6. Pemberian surat peringatan penggusuran dilakukan dengan cara
intimidasi dengan melibatkan ratusan aparat gabungan bersenjata
(TNI, Polri, dan Satpol PP) yang berkeliling di pemukiman warga.
7. Pemerintah Daerah DKI Jakarta melakukan tindakan intimidasi
melalui aparat kepolisian yang dilengkapi dengan senjata
dengan cara mendirikan pos penggusuran yang yang didirikan
sejak tanggal 20 Februari dan beroperasi selama 24 jam.
8. Pemerintah melakukan pelibatan TNI untuk melakukan
proses persiapan penggusuran, padahal berdasarkan
undang-undang, tugas fungsi pokok TNI adalah
pertahanan negara bukan melakukan penggusuran.
9. Terjadi tindakan intimidasi aparat yang mendatangi
rumah-rumah warga dan menanyakan kapan akan
melakukan pengosongan dan pembongkaran rumah.
10. Pemberian solusi sepihak dengan cara relokasi ke rumah
susun sewa adalah tindakan pengusiran tanpa mendengar
atau memperhatikan kepentingan warga, tindakan
warga untuk pindah kerumah susun dikarenakan atas
dasar keterpaksaan di tengah intimidasi yang dilakukan.
11. Kondisi rumah susun sewa yang tidak layak sebab tidak
tersedianya air bersih, rumah susun yang belum selesai
dibangun, jauh dari tranportasi publik, tempat berkerja.
158 Marwan Batubara
12. Akibat dari proses penggusuran paksa yang dilakukan warga
kehilangan mata pencaharian, kehilangan hubungan sosial.
Respon Ahok
Karakter arogan Ahok terlihat lagi ketika menyikapi laporan
Komnas HAM. Komentarnya sangat tidak menghargai Komnas
HAM. “Lagi pula gua enggak mau gubris lu (Komnas HAM) punya
rekomendasi. Emang kamu (Komnas HAM) mau ngapain saya?”
kata Ahok dengan sombongnya (!) di Balai Kota, Jl Medan Merdeka
Selatan, Jakarta (26/8/2016).13

Ahok malah menuduh Komnas HAM membuat gaduh dan
mengimbaunya untuk tidak ribut lagi dengan melakukan langkahlangkah
advokasi terhadap mantan warga Kalijodo. “Jadi Komnas
HAM begini saja lah, tidak usah cari-cari ribut sama saya lagi,” kata
Ahok.14
Pengabaian dan penghinaan Ahok pada Komnas HAM sama
saja dengan penghinaan terhadap lembaga negara sebab Komnas
HAM adalah lembaga yang kedudukannya setingkat dengan
lembaga negara. Keberadaan Komnas HAM didasarkan UU No.
39/1999 tentang HAM. Bahkan menurut UU No. 26/2000 tentang
Pengadilan HAM, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan
terhadap pelanggaran HAM yang berat.
Ahok bahkan tega mengusir sebagian warga Kalijodo, dan
dianggap tidak punya KTP Jakarta untuk pulang kampung. “Yang
KTP-nya bukan Jakarta ya pulang kampung saja sudah,” kata Ahok
di balai kota DKI (15/02/2016).15
Terkait warga yang tidak bisa membayar sewa rusun sebesar
Rp 300 ribu perbulan, Ahok tidak menunjukkan empatinya
tak-beradab-ahok-duduki-saja-monas
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 159
Menurut Ahok retribusi Rusun Marunda sangat terjangkau, hanya
Rp 300 ribu dan itu dinilai setara dengan Rp 5 ribu perhari. Dengan
arogan Ahok berkata (26/08/2016), “Kalau cuma Rp 5 ribu sehari
keterlaluan enggak dia enggak bisa bayar? Dia ngerokok enggak?
Dia memang sengaja. Dia pikir, ‘Lu enggak berani ngusir gua. Kalau
ngusir gua, gua akan beritain’.”16
Metamorfosis Kalijodo
Selepas digusur, di Kalijodo dibangun Ruang Publik Terpadu
Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo
melalui pembiayaan corporate social responsibility atau CSR.
Pengembangnya adalah PT Sinarmas Land. Konon pembangunan
RPTRA dan RTH ini menghabiskan biaya sampai Rp 20 miliar.
Ahok menegaskan, Pemprov DKI tidak mengeluarkan dana untuk
membangun RPTRA Kalijodo. Semua dana erasal dari PT Sinarmas
Land sebagai pengembang. Sebagai kompensasi, nama Sinarmas
Land dipajang di lokasi tersebut (lihat Gambar 5, 6 dan 7).
Gambar 5. RPTRA Kalijod

160 Marwan Batubara
Gambar 6. Papan Nama Sinarmas Land
Gambar 7. Papan Nama Sinarmas Land
Pembangunan Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau tentu
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 161

memiliki nilai positif. Nilai ekonomi tanah, rumah dan properti di
sekitarnya tentu akan naik. Sayangnya warga yang tergusur tidak
ikut menikmati pembangunannya. Mereka tergusur ke pinggiran
kota dan mengalami proses peminggiran serta pemiskinan.
Bahkan sebagian rakyat tidak meperoleh ganti rugi setelah
tempat tinggalnya dirampok. Pimpinan perampokan brutal ala
penjajah VOC ini adalah Ahok. Ahok leluasa menjalankan agenda
penggusuran brutal ini karena didukung oleh aparat hankam yang
mendapat bayaran dari konglomerat-konglomerat. Jokowi pun
mendiamkan agenda brutal ini ketika alat kemanan dan pertahanan
negara digunakan mengintimidasi rakyatnya sendiri. Fahamilah
bahwa Jokowi memang bagian dari konspirasi penggusuran ini!
3. Penggusuran Pasar Ikan dan Kampung Akuarium
Ahok menggusur permukiman Pasar Ikan dan Kampung
Akuarium, Kawasan Luar Batang, Jakarta Utara, pada 11 April 2016.
Untuk menggusur warga ini, Ahok mengerahkan tak kurang dari
4.218 aparat keamanan gabungan yang terdiri dari 400 TNI dari
Kodam Jaya, 429 personil Polres Metro Jakarta Utara, 1.389 personil
Polda Metro Jaya, serta 2000 Satpol PP. Untuk menggusur, petugas
menggunakan alat-alat berat berupa 11 bekhoe, enam shovel dan
30 truk sampah juga dilibatkan. Petugas juga menurunkan dua unit
kendaraan watercanon dan satu unit kendaraan Barracuda.17
Ahok beralasan penggusuran tersebut ditujukan untuk
pembangunan sheet pile guna mencegah banjir yang kerap
melanda Jakarta. Jumlah korban penggusuran Pasar Ikan sebanyak
694 kepala keluarga (KK) dengan jumlah total warga sebanyak 4.929
orang.
16/04/11/o5g2dq335-ribuan-personil-amankan-penertiban-pasarikan-
penjaringan
162 Marwan Batubara
Gambar 8. Kawasan Pasar Ikan Sebelum Digusur
Saat kampanye, Calon Presiden Joko Widodo berjanji tidak
menggusur pemukiman yang dihuni lebih dari 20 tahun. Tapi janji
itu dilanggar Ahok dan juga Presiden Joko Widodo dengan tetap
menggusur kawasan Pasar Ikan. Padahal kawasan itu sudah dihuni
lebih dari 20 tahun. Ryemita (58) tinggal di Pasar Ikan sejak tahun
1974 atau sudah 43 tahun. Begitu juga Arsih (55) sudah 25 tahun
bersama keluarganya tinggal dan berusaha di Pasar Ikan Luar
Batang.18
Dalam penggusuran kawasan Pasar Ikan, Ahok telah melakukan
pelanggaran HAM. Marshanda (40) warga Pasar Ikan korban
penggusuran paksa mengungkapkan, Ahok menggusur tanpa
ganti rugi. Penggusuran juga dilakukan secara tiba-tiba, tanpa ada
musyawarah. Warga juga tidak mengetahui lahan mereka nantinya

18
pasar-ikan-luar-batang-hadapi-pengusuran
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 163
akan digunakan untuk apa.19
Penggusuran ini memang dilakukan secara tiba-tiba. Pada 31
Maret 2016 warga RW 04, RT 01, RT 02, RT 11, dan RT 12 Jalan
Akuarium, Pasar Ikan, Penjaringan mendapatkan surat peringatan
satu (SP 1) dari Walikota Jakarta Utara. Surat itu meminta kepada
warga dalam waktu 7x24 jam untuk segera mengosongkan dan
membongkar bangunan tempat tinggalnya yang sudah mereka
tempati selama hampir 50 tahun lamanya. Warga jelas terkejut
dengan SP1 ini. Pemerintah tidak pernah memberikan sosialisasi
atau pemberitahuan apa pun sebelumnya tentang rencana Pemprov
DKI membongkar kawasan tersebut.20
Tidak adanya sosialisasi juga terlihat dari ketidaktahuan
warga tentang penggunaan lahan yang berada di Pasar Ikan oleh
Pemprov DKI Jakarta. Warga hanya dapat menduga, lokasi Pasar
Ikan tersebut akan dibangun plaza untuk kepentingan tempat
wisata. Hal ini terlihat dari zona rencana kawasan yang diberikan
kepada warga oleh PD Pasar Jaya. Ini berarti penggusuran ini tidak
ditujukan untuk kepentingan warga secara keseluruhan, melainkan
untuk kepentingan bisnis dan kesenangan bagi hidup orang-orang
berpunya.
Selain untuk kepentingan bisnis, terdapat upaya dari Pemprov
DKI Jakarta untuk mengusir orang miskin dari DKI Jakarta dengan
menggusur rumah mereka, sehingga akan menghilangkan
pemandangan buruk dan kumuh saat kaum berpunya ingin
melintasi kawasan sekitar pelabuhan menuju pulau-pulau mewah
hasil reklamasi yang sedang dibangun.21

16/04/12/o5hekl383-lbh-jakarta-penggusuran-warga-pasar-ikanuntuk-
kepentingan-siapa
21 Ibid
164 Marwan Batubara
Penggusuran di kawasan Luar Batang telah memunculkan
fenomena baru, yaitu munculnya manusia perahu (lihat Gambar
9). Ratusan orang korban penggusuran paksa ini tinggal di perahuperahu.
Mereka berprofesi sebagai buruh dan nelayan. Mereka
menolak dipindahkan ke rumah susun Rawa Bebek atau rumah
susun Marunda karena lokasinya terlalu jauh, sehingga tidak
mungkin bagi mereka untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari
sebagai nelayan atau buruh pelabuhan di Pasar Ikan.22
Gambar 9. Manusia Perahu di Kawasan Pasar Ikan

Sebanyak 107 keluarga sudah menempati rumah susun Rawa
Bebek di Cakung, Jakarta Timur. Namun warga mengeluhkan
lokasinya yang jauh dan kesulitan akses angkutan umum. Rumah
susun ini tidak terjangkau angkutan umum. Untuk menuju jalan
raya, penghuni harus berjalan kaki atau naik kendaraan pribadi.
Seorang warga rumah susun, Nuraini (48) mengeluhkan kesulitan
jika ingin bepergian keluar rusun. Kesulitan ini dialami oleh anaknya
22
di-luar-batang-wujud-kegagalan-ahok
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 165
yang masih bersekolah di SMP kawasan Pasar Ikan. Kesulitan juga
dialami suaminya yang bekerja sebagai nelayan, sehingga suaminya
terpaksa tinggal di perahu, berubah menjadi manusia perahu!23
4. Penggusuran Bidara Cina dan Bukit Duri
Penggusuran yang dilakukan Ahok tidak hanya brutal dan tidak
manusiawi, tapi juga melanggar hukum dan HAM. Penggusuran
paksa semena-mena yang melanggar hukum ini sekaligus
menunjukkan arogansi Ahok yang tidak taat pada hukum. Ahok
telah melakukan penghinaan pada pengadilan dan proses hukum.
Arogansi dan pelanggaran hukum Ahok setidaknya terlihat pada
penggusuran di Bidara Cina dan Bukit Duri.
Bidara Cina
Pada kasus Bidara Cina, Ahok menegaskan akan membongkar
lahan Bidara Cina. Tidak ada tawar-menawar soal relokasi. Bila
warga tidak mau pindah, dengan arogan Ahok mengatakan akan
tetap memaksa menggusur warga. “Kalau dia memang tidak mau
direlokasi, kita akan paksa. Enggak ada pilihan karena sodetan
harus jalan,” tegas Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (27/8/2015).24
Ahok bahkan tidak peduli pembongkaran paksa itu melanggar
HAM dan memelesetkan HAM dengan makanan. “Kita lihat saja
situasi gimana. Ya kita akan atur. Kita tunggu polisi siap. Kalau udah
peringatan ketiga gimana? Gimana caranya? Ya paksa. HAM, HAM,
hamburger saya bilang,” kata Ahok.25
Pada 25 April 2016, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
memenangkan gugatan warga Bidara Cina dan membatalkan Surat
23 h t t p : / / w w w . c n n i n d o n e s i a . c o m / n a s i o n -
al/20160413152844-20-123691/pindah-ke-rusun-rawa-bebek-warga-pasar-
ikan-keluhkan-akses/
mau-pindah-kita-akan-paksa
25 Ibid
166 Marwan Batubara
Keputusan (SK) Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015 tentang lokasi
sodetan kali Ciliwung. PTUN menganggap SK Gubernur DKI Ahok

terkait penetapan lokasi pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke
Kanal Banjir Timur telah melanggar asas-asas pemerintahan yang
baik. Asas pemerintahan yang baik telah dilangar karena Ahok
menerbitkan SK secara sepihak tanpa melakukan konsultasi publik
dan sosialisasi kepada warga terdampak penggusuran.26
Namun Ahok dengan arogan menyatakan akan tetap
membongkar lahan warga di Bidara Cina. Ahok akan memaksa
warga menyerahkan lahannya dan membayar ganti rugi tanah.
Warga mau atau tidak, tetap akan dibongkar. “Kalau dia tidak mau
mengambil (ganti rugi ), kami akan minta penetapan Pengadilan
Negeri, konsinyasi, biar uangnya disana. Dia mau atau tidak, kami
tetap bongkar,” kata Ahok (29 April 2016).27
Bukit Duri
Pada kasus Bukit Duri, Ahok lagi-lagi tidak menghargai proses
hukum. Ahok tetap menggusur warga Bukit Duri pada 28 September
2016 ketika proses gugatan warga ke PTUN masih berjalan. Padahal
majelis hakim PTUN telah melarang adanya penggusuran sehari
sebelum pelaksanaan. Tapi Ahok tidak mengindahkan larangan
hakim.
PTUN akhirnya mengabulkan gugatan warga pada 5 Januari
2016. Itu berarti penggusuran yang dilakukan Ahok secara ilegal
karena tidak memiliki dasar hukum. Dengan putusan tersebut,
Pemprov DKI harus memberikan ganti rugi yang layak kepada warga
Bukit Duri atas diterbitkannya SP 1, 2, dan 3 serta dihancurkannya
rumah-rumah warga dan dirampasnya tanah-tanah warga tanpa
kompensasi yang layak.

warga-bidara-cina-meski-kalah-di-ptun
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 167
JOKOWI-AHOK INGKAR JANJI!!
Penggusuran brutal oleh Ahok sangat bertentangan dengan
janji Jokowi-Ahok semasa kampanye dalam Pilkada DKI 2012.
Berikut janji-janji yang diingkari.
1. Tidak akan menggusur pemukiman kumuh
Pada Pilkada DKI 2012, Jokowi-Ahok menampilkan diri
sebagai antitesis calon petahana Fauzi Bowo yang dinilai kerap
melakukan penggusuran.28 Jokowi-Ahok menampilkan citra yang
berbeda dengan Fauzi Bowo dan berjanji untuk melakukan penataan
tanpa penggusuran. Dalam visi misinya, Jokowi-Ahok berjanji akan
merevitalisasi pemukiman padat dan kumuh, tetapi meniadakan
penggusuran.29

Jokowi menjanjikan tidak akan menggusur pemukiman kumuh,
bahkan akan mempermudah sertifikasi lahan untuk warga di
perkampungan di Jakarta yang sudah menghuni lebih dari 20 tahun.
“Kampung yang sudah dihuni lebih dari 20 tahun itu akan saya urus
sertifikatnya, bercermin dari pengalaman di Solo,” kata Joko Widodo
saat mengunjungi warga di Jl Muara Baru, Penjaringan, Jakarta
Baru, Sabtu (15/9/2012).30
Jokowi juga berjanji akan menata semua pemukiman kumuh
yang ada di Jakarta. “Pemukiman kumuh tidak akan digusur tapi ditata,
pembangunan kota di Jakarta 5 tahun ke depan harus tertata,
jalanan kampungnya rapi, bisa diperbaiki, perkampungannya sehat
28

janji-janji jokowi
168 Marwan Batubara
jadi rumahnya juga sehat,” kata Jokowi.31
Apa yang dikatakan Jokowi ini bahkan dituangkan tertulis
dalam bentuk Kontrak Politik. Dalam Kontrak Politik ini, Jokowi
berjanji akan membangun “Jakarta Baru” yang pro rakyat miskin,
berbasis pelayanan dan partisipasi warga. Bahwa warga akan
dilibatkan Penyusunan RTRW (Rencana Tata ruang Wilayah),
Penyusunan APBD, Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
program pembangunan kota32
Bahwa dalam pemenuhan dan pelindungan hak-hak warga
kota, Jokowi akan melakukan legalisasi kampung illegal. Kampung
yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak
dalam sengketa maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat
hak milik. Bahwa Pemukiman kumuh tidak digusur tapi ditata.
Pemukiman kumuh yang berada di atas tanah milik swasta atau
BUMN akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Gubernur
akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan haknya.
Pembangunan Jakarta akan dimulai dari kampung-kampung
miskin.33
Janji-janji muluk dan mengundang simpati di atas ternyata
diingkari oleh Ahok dan dibiarkan atau bahkan didukung pula
Jokowi!. Artinya, Jokowi termasuk pejabat negara PEMBOHONG
BESAR yang mengingkari janji, bahkan janji tersebut diucapkan
dihadapan warga dan dituangkan dalam dalam bentuk tertulis
yang ditandatangani Jokowi sendiri (lihat Gambar 10)! Warga
yang telah menghuni tanahnya lebih dari 20 tahun tetap digusur
oleh Ahok. Bahkan Ahok tercatat sebagai penggusur paling brutal
sepanjang sejarah Jakarta.
31 Ibid
32 Kontrak politik Joko Widodo, ditandatangani Jokowi di

Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada 15 September 2012

bukan-menggusur-saat-pilgub-dki-kini-diingkari/
33 Ibid
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 169
Gambar 10. Kontrak Politik Jokowi
2. Program Kampung Susun
Dalam Pilkada DKI 2012, Jokowi-Ahok berjanji akan
membangun kampung susun bagi warga bantaran kali. “Hunianhunian
seperti di bantaran kali Ciliwung akan kita desain menjadi
kampung susun,” kata Jokowi dalam debat Cagub-Cawagub putaran
kedua. Jokowi juga menegaskan bahwa kampung susun ini berbeda
dengan rumah susun. Kampung susun yang akan dibangun itu akan
dilengkapi dengan fasilitas umum, dengan ruang terbuka hijau yang
170 Marwan Batubara
sehat dan sistem drainase yang baik.34
Ketika baru menjabat sebagai gubernur, Jokowi pernah
mempersilakan warga Bukit Duri menyampaikan konsep desain
Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri. Saat itu Jokowi berjanji
bahwa kampung di bantaran kali tidak akan digusur, hanya
direvitalisasi. Kawasan Bukit Duri disepakati akan dibuat proyek
percontohan (pilot project) kampung susun manusiawi tersebut.35
Kampung susun diusulkan warga karena rusunawa selama ini
hanya menyediakan tempat tidur semata. Rusunawa telah gagal
menjadi tempat tinggal yang utuh. Selama ini rusunawa telah
mengabaikan ruang usaha, sosial, ruang ekonomi, budaya dan
religius.36
Namun Ahok sebagai penerus Jokowi ingkar janji. Jokowi pun
membiarkan atau malah mendukung kebijakan Ahok yang ingkar
janji tersebut! Program kampung susun ini tidak direalisasikan.
Malah kawasan Bukit Duri yang disebut akan menjadi pilot project
digusur. Janji tinggal janji. Warga Bukit Duri sangat kecewa dengan
penggusuran brutal dan penuh intrik serta prilaku tak bermoral
yang ingkar janji ini.
Padahal sudah ada pertemuan antara warga dengan Ahok.
Juga sudah ada solusi yang ditawarkan dalam bentuk konsep
pembangunan Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri di bantaran
Kali Ciliwung. Konsep tersebut dihasilkan dari diskusi dan studi
sejumlah ahli, pengacara, dan antropolog. Lagi pula, kampung

susun ini tidak mengurangi fungsi sungai sama sekali. Konsep ini
juga sudah beberapa kali dipresentasikan di depan Ahok dan Ahok
tampak setuju dengan konsep tersebut.37
34
penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 171
3. Program Kampung Deret
Selain program kampung susun yang diperuntukkan kepada
warga bantaran kali, Jokowi juga berjanji akan membangun
kampung deret untuk masyarakat yang tinggal di pinggir rel kereta
api dan pemukiman kumuh lainnya.38 Dalam programnya, Jokowi
menjanjikan pembangunan kampung deret yang terdiri atas 262
rumah di Petogogan, Jakarta Selatan. Selain itu, masih ada 38 titik
kampung deret lain yang direncanakan dibangun dengan total
rumah mencapai 900 unit.39
Program kampung deret ini dihentikan Ahok dengan alasan,
banyak rumah program kampung deret yang berdiri di atas tanah
negara. Menurut Ahok yang kembali mengingkari janji ini, warga
yang tinggal di pemukiman kumuh tidak mempunyai sertifikat atas
lahan yang ditinggalinya.40
4. Tidak Ada Lagi Penggusuran PKL
Saat Pilkada 2012 Jokowi berjanji tidak ada lagi penggusuran
PKL. Janji ini bahkan dituangkan tertulis dalam kontrak politik,
bahwa Jokowi akan melakukan perlindungan dan penataan ekonomi
informal, di antaranya adalah PKL.41
munitas.Ciliwung.Merdeka.Anggap.Ahok.Ingkar.Janji.soal.Warga.Kampung.
Pulo

16/07/25/oav3kx282-program-kampung-deret-berhenti-ini-jawabanahok
41 Kontrak politik ditandatangani ditandatangani Jokowi di Muara
Baru Penjaringan Jakarta Utara pada 15 September 2012
172 Marwan Batubara
Janji tidak menggusur PKL juga diucapkan Jokowi ketika
berkampanye di Jalan Gadjah Mada Jakarta Pusat. “PKL tidak ada
yang digusur-gusur. Solusinya diberikan fasilitas, karena ini adalah
fakta ekonom rakyat kita. Kalau diberi ruang, mestinya PKL juga
diberi ruang untuk diberi rejeki,” kata Jokowi di depan pedagang
kaki lima dan juru parkir .42
Janji yang sama Jokowi ucapkan di Restoran Madam Ching,
Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. “Terutama penataan PKL,
pasti kita lakukan, jadi tidak ada yang namanya penggusuran PKL.
Nanti tentu saja akan dibuatkan shelter-shelter atau dibuatkan

pasar-pasar untuk PKL, atau dibuatkan mal buat PKL. Jadi kenapa
tidak bisa kita lakukan itu, karena budget DKI ini gede sekali,” kata
Jokowi mantap ketika itu.43
Ternyata Ahok mengingkari janji untuk tidak menggusur PKL.
Dan... dibiarkan pula oleh Jokowi... (yang memang sudah sering
ingkar janji dan berbohong!) Penggusuran PKL yang dilakukan Ahok
bahkan tanpa disertai ganti rugi, baik uang maupun bangunan.
Itu terjadi salah satunya pada PKL di Jalan Lenteng Agung. Ganti
rugi tidak diberikan dengan alasan karena tanah yang mereka
tempati merupakan tanah negara. Dengan arogan dan sinis
Ahok mengatakan pemerintah tidak pernah menyuruh para PKL
berdagang di sepanjang jalan tersebut.44
PKL yang mendapat ganti relokasi pun tidak sempurna dalam
perelokasiannya, sehingga membuat pedagang bangkrut. Itu terjadi
di antaranya di Blok G Tanah Abang dan pusat kuliner Lenggang
Jakarta di silang selatan kawasan Monas. Relokasi Pedagang Kaki
Lima (PKL) di kawasan Blok-G Tanah Abang menimbulkan banyak
persoalan. Banyak pedagang mengeluh sepi pembeli, bahkan
42

Lenteng.Agung.Tidak.Dapat.Ganti.Rugi
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 173
sebanyak 112 PKL sudah gulung tikar.45 PKL di Lenggang Jakarta
juga mengeluhkan sepinya pembeli di kawasan Lenggang Jakarta.
Menanggapi keluhan PKL tersebut, dengan arogan Ahok malah
mengancam dan mempersilakan para pedagang tersebut untuk
keluar dan tidak berjualan lagi di Lenggang Jakarta.46
Arogansi kekuasaan Ahok memuncak. Ahok bahkan
mengancam akan memenjarakan PKL yang tidak mau direlokasi.
“Penjara. Pidana 60 hari atau bayar denda 5 juta,” tegas Ahok ketika
menanggapi PKL di Pasar Gembrong Jatinegara Jakarta Timur yang
enggan direlokasi karena tidak mendapat untung.47
PELIBATAN TNI DAN POLRI DALAM PENGGUSURAN
Penelitian LBH Jakarta mengungkap, sepanjang periode 2012-
2016 (era Jokowi dan Ahok), Pemprov DKI hampir selalu melibatkan
TNI dan Polri saat melakukan penggusuran paksa. Sebanyak 88,2
persen warga korban penggusuran paksa mengakui aparat Polri
terlibat penggusuran paksa. Untuk TNI, sebanyak 71,4 persen
warga mengakui keterlibatan TNI dalam penggusuran paksa.48
Sepanjang 2015 saja pada era Ahok, dari 113 kasus penggusuran
yang mengorbankan 8.145 Kepala Keluarga (KK) dan 6.283 Unit
Usaha, sebanyak 65 kasus (58 persen) melibatkan TNI. Data ini

belum termasuk penggusuran di Kampung Aquarium (Kawasan
Pasar Ikan) dan Kalijodo yang juga melibatkan TNI dan Polri.49
45
penggusuran-paksa/
174 Marwan Batubara
Pelibatan TNI dan Polri ini menyebabkan terjadinya kekerasan
terhadap warga korban penggusuran, baik kekerasan fisik maupun
verbal. Warga korban penggusuran paksa merasa terintimidasi
dengan kehadiran TNI dan Polri. Akibatnya, warga ketakutan
untuk menyampaikan aspirasi yang sesungguhnya, padahal warga
berharap terjadi dialog yang seimbang dengan Pemprov DKI Jakarta
tanpa ada berbagai bentuk ancaman.
Pelibatan personil TNI dan Polri oleh Ahok dalam menggusur
warga tidak dapat dibenarkan dan melanggar UU. Pasal 13
UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
menyatakan, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia
adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat. Jadi seharusnya polisi melindungi warga dari
tindak kekerasan dan arogansi yang dipertontonkan oleh Ahok,
yang sering terjadi setiap penggusuran berlangsung. Begitu juga
TNI, sesuai Pasal 6 UU No.34/2004 tentang TNI, tugas pokok TNI
adalah menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan
keutuhan wilayah NKRI. Jadi TNI tidak mengurusi urusan domestik,
apalagi menggusur dan mengintimidasi rakyat bangsa sendiri!.
TNI/Polri yang dibayar dengan uang rakyat dan mestinya
berfungsi untuk melindungi dan mengayomi rakyta, ternyata oleh
Pemerintahan Jokowi dan Gubernur Ahok, telah beralih fungsi
menjadi alat penindas rakyat! Hal ini seperti mengulang hal yang
terjadi pada zaman VOC/Belanda, dimana saat itu rakyat ditindas
oleh penjajah. Hanya saja pada saat penggusuran, dana hankam
bagi TNI/Polri untuk menggusur rakyat umumnya berasal dari pada
konglomerat pengembang. Sedangkan Ahok bertindak sebagai
pemberi perintah yang seolah-olah berperan Gubernur Belanda,
guna menjalankan agenda bisnis dan kekuasaan para peserta
oligarki di negeri Belanda. Namun, dalam kasus brutal ini seluruh
kejadian berlangsung di Indonesia.
Pelibatan personil TNI/Polri oleh Ahok dalam menggusur warga
tidak dapat dibenarkan dan melanggar undang-undang. Pasal
13 UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 175
menyatakan, tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Jadi seharusnya polisi melindungi warga dari tindak kekerasan yang
sering terjadi setiap penggusuran berlangsung. Begitu juga TNI,
sesuai Pasal 6 UU No.34/2004 tentang TNI, tugas pokok TNI adalah

menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan
wilayah NKRI.
Oleh sebab itu, seharusnya Presiden sebagai panglima
tertinggi negara tidak boleh membiarkan penggusuran brutal ala
VOC ini terjadi. Presiden seharusnya melindungi rakyat. Apalagi
saat berkampanye pada Pilkada DKI 2012 pernah berjanji untuk
melindungi rakyat miskin dari penggusuran paksa. Ternyata
Presiden lebih memilih mendukung Ahok sebagai operator lapangan
dalam penggusuran, guna menjalankan agenda para konglomerat
pengembang yang sangat berkepentingan mengamankan bisnisnya
walau itu melanggar HAM dan memiskinkan warga.
Kepada Presiden Jokowi dan Pimpinan TNI/Polri, kami
mengingatkan untuk menghentikan penggunaan aparat pertahanan
dan keamanan untuk mengancam dan menggusur rakyat sendiri.
Jangan lagi pernah menggunakan aparat TNI/Polri untuk menindas
rakyat seperti zaman penjajahan VOC masa lalu. Janganlah aparat
TNI/Polri berperan dan berfungsi sebagai centeng-centeng para
konglomerat pengembang hanya karena mereka menyediakan
dana bantuan atau sarana gedung, fasilitas parkir, uang lauk-pauk,
dll., tapi ujungnya aparat justru dimanfaatkan menggusur rakyat
sendiri, demi kepentingan bisnis mereka! Kasihanilah rakyat miskin
yang tertindas itu: Hai pemilik kekuasaan, pemegang senjata dan
pemilik modal!
DAMPAK PENGGUSURAN
Penggusuran paksa selalu menghadirkan penderitaan bagi
warga tergusur. Ketika penggusuran paksa terjadi, yang digusur
bukan hanya rumah, tapi juga sumber mata pencaharian untuk
menyambung hidup dan keturunan, serta untuk memelihara ikatan
sosial sesama kerabat dan warga.
176 Marwan Batubara
Sebagian warga memang direlokasi ke rumah susun yang
disewa. Tapi sebagian lainnya tidak tertampung, mengontrak di
rumah petak, tinggal di kolong jembatan, keluar dari Jakarta, atau
tidak jelas nasibnya. Warga yang tertampung di rumah susun
pun sebagian mengalami pemiskinan karena kehilangan mata
pencaharian dan tidak mampu membayar sewa rusun. Pada
akhirnya mereka terancam keluar dari rumah susun, sehingga
kehilangan tempat tinggal sama sekali.
1. Warga Tidak Tertampung Rusun
Sebagai korban penggusuran Ahok, pada tahun 2015 saja
terdapat 113 kasus penggusuran paksa oleh Ahok yang memakan
korban 8.145 KK dan 6.283 unit usaha. Sebanyak 72 kasus (63
persen) tidak ada solusi bagi warga korban. Kasus yang mendapat

solusi pun tidak semua warga terdampak mendapatkannya. Seperti
yang terjadi pada penggusuran Kampung Pulo, dari 1.041 KK
korban gusuran, hanya 500 KK (48 persen) yang tertampung di
rumah susun. Sebagian besar lainnya tidak jelas nasibnya.50
Kalijodo yang digusur Ahok pada Februari 2016 bahkan lebih
parah lagi. Penggusuran Kalijodo memakan korban sebanyak 6.027
kepala keluarga yang tergusur. Dari 6.027 kepala keluarga yang
terkena penggusuran paksa tersebut, hanya 200 KK (3,3 persen)
yang sudah tertampung di Rusun Marunda, sisanya terpaksa
mengontrak rumah-rumah petak di kawasan Gang Seruni, bahkan
beberapa harus tinggal di kolong jembatan.51
Salah satu koran terkemuka nasioanl pernah memuat gambar/
foto udara yang memperlihatkan indahnya garis-garis cahaya
jalan utama wilayah Kalijodo pada malam hari pada halaman
depan. Gambar itu sangat indah. Dan itu sengaja dimuat untuk
menunjukkan keberhasilan Ahok (dan Jokowi?) menata kawasan
tersebut. Disini terlihat aspek dan motif pencitraannya sangat kuat
ham-ungkap-derita-warga-setelah-kalijodo-digusur
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 177
Namun sadarkah si pemilik koran dan pemimpin redaksinya
bahwa keindahan itu diperoleh dengan menggusur warga secara
brutal tanpa ganti rugi yang layak dan lebih dari 5000 kepala
keluarga kehilangan tempat tinggal? Mayoritas mereka kehilangan
mata pencaharian. Para konglomerat pebisnis, anggota oligarki
dan pemimpin arogan telah mempertontonkan kezoliman di atas
penderitaan rakyat yang tak berdaya. Ironis...
2. Pemiskinan di Rumah Susun
Warga yang tertampung di rumah susun tidak berarti kehidupan
mereka lebih baik sebagaimana sering digembar-gemborkan oleh
Jokowi-Ahok. Rumah susun yang dihuni warga korban gusuran
memang lebih layak dari segi ketersediaan fasilitas, tapi tidak cukup
menjamin kesejahteraan mereka. Sulitnya akses pada pekerjaan
dan berbagai fasilitas publik membuat warga korban gusuran
mengalami penurunan kesejahteraan.
Fakta riel di lapangan, di rumah susun Jatinegara Barat (untuk
korban gusuran Kampung Pulo), Rawa Bebek (untuk korban gusuran
Pasar Ikan dan Kalijodo), Muara Baru (untuk Waduk Pluit), dan
Marunda terdapat pola yang sama. Warga masuk dalam keadaan
habis-habisan, mengandalkan tabungan, aset usaha hancur, ikatan
sosial hilang, jaringan sosial dan ekonomi juga hilang.
a. Kehilangan Pekerjaan
Di rumah susun, warga kehilangan pekerjaan dan
pendapatannya menurun. Pada saat yang sama, biaya-biaya yang

harus dikeluarkan warga malah meningkat, seperti biaya sewa dan
konsumsi, biaya tagihan air dan listrik, dan biaya transportasi.
Warga korban gusuran paksa mencari nafkah dari sektor
informal. Ada yang berprofesi sebagai buruh lepas, pedagang
keliling, pedagang kelontong, usaha warung makan, juga koskosan.
Di rumah susun, warga dengan profesi pedagang keliling dan
pedagang kelontong tidak bisa berdagang. Sedangkan warga yang
berusaha di bidang kos-kosan malah kehilangan penghasilan. Dia
kehilangan kehilangan rumah dan tempat kosnya karena digusur.
178 Marwan Batubara
Rumah susun yang dia peroleh hanya cukup untuk keluarganya,
tidak dapat disewakan. Demikian juga warga yang bekerja sebagai
buruh lepas tidak bisa lagi bekerja karena jarak rumah susun yang
jauh dari tempat pekerjaannya semula.52
Di rumah susun, warga malah menghadapi kehidupan yang
jauh lebih berat dari pada sebelumnya. Banyak warga mengaku,
kehidupan sosial ekonomi di tempat kumuh jauh lebih baik karena
di sana mereka memiliki pekerjaan, tempat usaha, solidaritas antar
warga dan ruang cukup untuk bermain dan bermasyarakat. Rusun
memang menyediakan tempat berdagang, namun pembelinya
adalah sesama penghuni rusun yang sama-sama miskin dan
kesulitan keuangan, sehingga tidak terjadi sinergi antar berbagai
golongan ekonomi dan transfer dari kaum berpunya kepada yang
kurang beruntung.53
b. Biaya Hidup Naik
Salah satu beban terbesar warga adalah kewajiban membayar
biaya sewa setiap bulan. Biaya sewa yang dibebankan pemerintah
terlalu tinggi mengingat sebagian besar mereka adalah pekerja di
sektor informal.
Di rumah susun terjadi peningkatan biaya konsumsi akibat
susahnya akses warga terhadap kebutuhan pangan dan kebutuhan
sehari-hari yang murah. Rumah susun tidak memiliki banyak
alternatif untuk membeli barang konsumsi. Jika mau membeli barang
yang lebih murah di luar, terjadi peningkatan biaya transportasi.
Di rumah lama, harga kebutuhan pangan dan kebutuhan seharihari
jauh lebih murah. Di rumah susun, warga juga mengalami
peningkatan biaya tagihan air dan listrik.
Di rumah susun juga terjadi peningkatan biaya transportasi.
Dibandingkan rumahnya yang dulu, letak rumah susun lebih jauh
dari pusat kota. Untuk mengurus keperluan sehari-hari seperti
mengantar anak sekolah, berbelanja ke pasar, atau berangkat ke
52 LBH Jakarta, “Mereka yang Terasing”, Desember 2016
53 Palupi, opcit
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 179
tempat kerja, warga harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk

transportasi.
Transportasi TransJakarta yang diberikan cuma-cuma oleh
Pemprov DKI tidak mereka gunakan karena kurang efisien. Warga
lebih memilih menggunakan sepeda motor karena lebih fleksibel.
Motor lebih hemat biaya karena tidak perlu mengganti transportasi
publik berkali-kali untuk mencapai lokasi.54
3. Terancam Diusir dari Rumah Susun
Warga yang terpaksa atau dipaksa pindah ke rumah susun
pun mengalami penelantaran dalam bentuk proses pemiskinan
yang dibiarkan tanpa solusi. Di rumah susun terjadi pemiskinan
terhadap penghuni akibat kehilangan pekerjaan dan tempat usaha.
Dampaknya, mereka tak mampu membayar sewa dan terancam
digusur keluar dari rusun.55
Menurut peraturan yang ditetapkan pengelola rumah susun
dan Pemprov DKI Jakarta, menunggak biaya rumah susun selama
dua bulan secara berturut-turut dapat dikenakan sanksi pengusiran
dari rumah susun. Hal ini tentu saja membuat warga terancam
kehilangan tempat tinggalnya sama sekali.56
Di rumah susun Jatinegara, ada 149 warga yang mendapat
surat peringatan karena menunggak pembayaran uang sewa hingga
6 – 8 bulan. Hal serupa dialami oleh banyak warga di berbagai
rusun, seperti rusun Daan Mogot, dari 640 KK terdapat 206 KK yang
menunggak hingga 6-8 bulan, rusun Cipinang Besar, Rawa Bebek
dan lainnya. Bahkan ada rumah susun yang warganya benar-benar
mengalami kelaparan hingga menggerakkan kalangan menengah
untuk memberikan bantuan makanan.57
Sebagian warga korban penggusuran paksa di Kalijodo yang
tinggal di Rusun Marunda juga memilih pergi karena merasa
54 LBH, opcit
55 Palupi, opcit
56 LBH, opcit
57 Palupi, opcit
180 Marwan Batubara
keberatan dengan biaya retribusi sebesar Rp 300 ribu perbulan.
Saat ini sudah terdapat 14 KK yang terpaksa keluar dari rusun,
karena tidak mampu membayar biaya retribusi tersebut.
4. Berkurangnya Hak Dasar Warga
Setelah digusur paksa dari tempat tinggalnya dan direlokasi
ke rumah susun, warga kesulitan memenuhi hak dasar seperti hak
atas pendidikan, kesehatan, rekreasi, akses terhadap ruang untuk
melaksanakan kegiatan komunitas, dll. Berkurangnya akses hak
dasar warga ini disebabkan karena lokasi rumah susun yang jauh
dibandingkan dengan rumah warga yang lama.
Di Kalijodo, akibat penggusuran PAUD Seruni Indah, terdapat

135 anak telah kehilangan haknya atas pendidikan. PAUD yang telah
didirikan secara swadaya oleh masyarakat Kalijodo itu ternyata
tidak digantikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pengabaian hak anak
untuk memperoleh pendidikan sungguh satu pelanggaran hak asasi
manusia yang amat bertentangan dengan amanat konstitusi.
Di bidang kesehatan, warga harus menuju rumah sakit yang
jauh di luar rumah susun untuk penanganan penyakit tertentu.
Warga juga kesulitan untuk mengakses transportasi publik untuk
menjangkau tempat pendidikan, tempat belanja, dan rekreasi.58
Di Kalijodo, akibat penggusuran PAUD Seruni Indah, 135 anak
kehilangan haknya atas pendidikan. PAUD yang telah didirikan
secara swadaya oleh masyarakat Kalijodo itu tidak digantikan oleh
Pemprov DKI Jakarta. Pengabaian hak anak untuk memperoleh
pendidikan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang amat
bertentangan dengan amanat konstitusi.59
KEPENTINGAN PENGEMBANG
Adhie Massardi mencurigai, dan penulis sangat sependapat
dengan itu, bahwa penggusuran warga miskin Jakarta dilakukan
58 LBH, opcit
ham-ungkap-derita-warga-setelah-kalijodo-digusur
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 181
Ahok semata-mata demi kepentingan pengembang dan
konglomerat. Bagaimana caranya? Kawasan padat penduduk
yang dihuni rakyat dianggap menurunkan nilai jual properti, maka
digusurlah mereka agar nilai jual properti seperti apartemen, mall,
dsb naik. Rakyat dibuang ke rumah susun yang ternyata di rumah
susun itu juga ada keuntungan pengembang. Warga yang dipindah
ke rumah susun pun diminta membayar uang bulanan, sehingga
mereka tidak mampu membayar. Ini pun sudah dihitung, karena
kawasan itu memang dirancang agar dikuasai kaum elit dan cukong.
Jadi skenario busuk ini sudah dalam perencanaan pengembang dari
awal.60
Penataan kota 100% melibatkan para cukong itu, tidak ada
hubungannya dengan upaya pembenahan nasib warga, justru
malah mengorbankan warga. Dengan penggusuran, orang miskin
disuruh pergi, sehingga ketika harga properti mahal, maka itu sudah
menjadi milik konglomerat. Selanjutnya masuklah beton-beton
bangunan baru, juga toko-toko yang akan menampung barangbarang
jualan para cukong61.
Pernyataan Adhie Massardi didukung fakta menarik. Sejumlah
area yang digusur berlokasi di depan, di samping, atau sekitar
apartemen milik pengembang. Ada apartemen milik Podomoro
di samping gusuran Rawajati. Begitu juga di sebelah Kampung

Aquarium berdiri dua tower apartemen.
Area gusuran yang dinamakan “fasilitas sosial” atau taman
terbuka hijau semata-mata bertujuan agar harga jual apartemen dan
tanah sekitar jadi naik, namun pada saat yang sama tersedia alasan
untuk menipu dan menggusur rakyat. Pemukiman Kalijodo digusur
untuk akses jalan dan “taman terbuka hijau” menuju pulau reklamasi.
Fasilitas akses dan lingkungan indah di sekitar hunian pulau reklamasi
tentu menaikan harga jual ruko, apartemen, dan kondominium yang
rencananya dibangun di atas pulau-pulau reklamasi.
60

Ambil-Untung-dari-Penggusuran/
61 Ibid
182 Marwan Batubara
Begitu juga penggusuran kawasan Pasar Ikan dan Luar Batang
tidak lepas dari kepentingan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Kawasan Luar Batang nantinya akan dijadikan akses menuju pulaupulau
reklamasi. Selain itu, penggusuran Luar Batang juga untuk
meningkatkan nilai jual para pengembang apartemen.
Tidak aneh jika pengembang membiayai proses penggusuran.
PT Agung Podomoro Land (PT APL) telah membiayai penggusuran
Kalijodo sebesar Rp 6 miliar atas permintaan Ahok. Dana sebesar
Rp 6 miliar tersebut digunakan untuk membiayai pengerahan
5.000 personel gabungan dari Satpol PP, kepolisian, dan TNI untuk
menggusur wilayah Kalijodo. Dana Rp 6 miliar dikucurkan APL
sebagai barter izin reklamasi. Sebagai gantinya, Ahok merencanakan
akan menurunkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang
dibebankan kepada pengembang 17 pulau reklamasi di Teluk
Jakarta. 62
Keterlibatan pengembang dalam proses penggusuran paksa
warga miskin juga diungkap oleh Sumardi (2016). Menurut
Sumardi, Pemprov DKI baru akan melakukan penggusuran setelah
melakukan deal/kesepakatan dengan para pengembang dan
kontraktor tentang rencana pembangunan infrastruktur fisik.
Pembangunan infrastruktur fisik tersebut selalu dikatakan demi
kepentingan umum/masyarakat Jakarta, seperti proyek normalisasi
sungai, proyek ruang terbuka hijau, proyek pembangunan rumah
susun sewa, dan yang paling besar adalah proyek reklamasi. Banyak
rumah susun sewa (rusunawa) di masa Jokowi dan Ahok dibangun
oleh pengembang untuk mendapatkan izin reklamasi.63
Proyek-proyek monumen infrastruktur fisik ini banyak
yang tidak dibiayai dengan APBD, melainkan dengan dana nonbudgeter.
Misalnya dana kontribusi tambahan pengembang terkait
reklamasi, CSR (Corporate Social Responsibility), kewajiban fasos

fasum pengembang, atau kompensasi pelampauan koefisien luas
62

klaim-biaya-penggusuran-kalijodo-barter-reklamasi
63 Sumardi, opcit
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 183
bangunan (KLB).
Sumardi mengungkapkan, penggusuran yang dilakukan
Pemprov DKI bukanlah semata untuk memperindah atau
memajukan kota dengan meminggirkan “warga tak taat hukum”,
atau menggusur perkampungan yang dianggap kumuh. Segala
upaya dibalik kebijakan penggusuran pada dasarnya adalah politik
tanah. Pemprov DKI mengambil alih lahan yang digarap (dijadikan
rumah dan tempat usaha) oleh rakyat biasa, demi perputaran
modal, demi surplus dari akumulasi kapital, keuntungan berlipat,
mempertahankan kekuasaan dan melanggengkan oligarki .64
Pembersihan ini akan diikuti oleh harga properti di sekitarnya
yang akan naik. Semakin naik harga properti di wilayah itu, semakin
kecil kesempatan warga miskin untuk bertahan di wilayah strategis
di kota. Penggusuran adalah upaya meningkatkan ruang terbuka
hijau yang telah habis disulap menjadi wilayah komersial (Senayan
dan Pluit), perumahan developer (Kelapa Gading dan Sunter), atau
daerah wisata (Pasar Ikan).
Penggusuran yang dilakukan Ahok, dan didukung penuh oleh
Presiden Joko Widodo, bukanlah upaya membangun kota secara
adil bagi seluruh warga, melainkan upaya peminggiran rakyat
miskin kota demi kepentingan konglomerat dan kelanggengan
oligarki. Melaui buku ini penulis ingin mengingatkan kaum terdidik
dan tokoh-tokoh masyarakat bahwa penindasan, perampokan
dan penjajahan yang sistemik ini harus dilawan secara massif dan
berkelanjutan, sehingga hak rakyat yang tergusur dapat dipulihkan
dan dikembalikan!! 65
PELANGGARAN HAM BERAT OLEH AHOK!!
Sejak tahun 2005, Indonesia telah meratifikasi instrumen
internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya melalui
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Salah satu pasalnya adalah
menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perumahan yang
64 Sumardi, opcit
65 Sumardi, opcit
184 Marwan Batubara
layak. Rumah yang layak bukan hanya tempat tinggal dalam bentuk
fisik, tapi juga kelayakan lingkungan dan budaya.

Terkait dengan hak atas perumahan, resolusi Komisi HAM
PBB No. 24 Tahun 2008 menyatakan bahwa penggusuran paksa
termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Hal ini disebabkan
karena penggusuran paksa menyebabkan korban tidak hanya
kehilangan tempat tinggal, tapi sekaligus juga kehilangan pekerjaan
yang layak, rasa aman, dan pendidikan bagi anak-anak korban.
Untuk itu PBB mengeluarkan panduan dan prinsip agar
penggusuran dan pemindahan atas nama pembangunan tidak
melanggar HAM. Menurut panduan tersebut, relokasi dan
penggusuran dibenarkan dan tidak disebut sebagai pelanggaran
berat HAM apabila memenuhi ketentuan, di antaranya adalah:
(a) tak ada alternatif lain selain penggusuran,
(b) adanya konsultasi publik dan musyawarah antara warga
tergusur dan pemerintah untuk menghindarkan penggusuran
dan meminimalkan resiko,
(c) dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan,
(d) ada kompensasi dan rehabilitasi yang adil dan menyeluruh,
(e) dilakukan tanpa kekerasan dan sesuai norma hak asasi manusia,
(f) tidak membuat kehidupan warga memburuk.
Fakta-fakta berikut menunjukkan bahwa tindakan brutal Ahok
menggusur warga di sejumlah wilayak DKI telah melanggar HAM,
yakni:
1. Menggusur Tanpa Musyawarah
Panduan PBB menyatakan boleh dilaksanakan setelah adanya
konsultasi publik dan musyawarah antara warga tergusur dan
pemerintah. Faktanya, penelitian LBH menunjukkan bahwa Ahok
menggusur tanpa musyawarah66. Warga korban penggusuran
menyatakan bahwa proses musyawarah yang sejajar tidak terjadi
ketika mereka akan digusur. Musyawarah hanya dipandang sebagai
66 LBH Jakarta, opcit
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 185
prosedur formal oleh pemerintah. Pendapat warga tidak didengar
dan Ahok tetap memilih melakukan penggusuran.
Warga menyayangkan sikap Pemprov DKI, dan juga DPRD
DKI, yang tidak menggunakan forum musyawarh untuk berdialog
dan menjelajahi solusi yang mungkin. Solusi selalu ditentuan
sepihak oleh perwakilan pemerintah. Selepas pertemuan dengan
perwakilan pemerintah, warga hanya memperoleh informasi kapan
batas waktu mereka harus segera mengungsi dari hunian mereka.
“Kita diundang ke kecamatan secara tiba-tiba, serba mendadak.
Semua yang rumahnya di pinggir sungai dipanggil dan diberitahukan
pokoknya ini kita mau digusur, tidak ada penggantian” (E. V., Korban
Penggusuran Kampung Pulo, Penghuni Rumah Susun Jatinegara
Barat).

2. Menggusur dengan Kekerasan
Panduan PBB menyatakan, penggusuran harus dilakukan
tanpa kekerasan dan sesuai dengan norma hak asasi manusia.
Faktanya, Ahok melakukan penggusuran paksa dengan kekerasan
yang bahkan melibatkan TNI dan Polri sehingga membuat warga
terintimidasi. Dalam beberapa kasus juga terjadi bentrokan antara
warga tergusur dengan petugas (TNI, Polri, dan satpol PP), seperti
terjadi dalam kasus penggusuran Kampung Pulo.
Menurut LBH Jakarta, 33% warga mengetahui adanya kekerasan
fisik ketika proses penggusuran dilaksanakan di wilayah tempat
tinggal mereka. Sedangkan adanya kekerasan verbal melakukan
penggusuran paksa diakui oleh 35% warga korban pengusuran.
3. Menggusur untuk Memiskinkan
Panduan PBB menyatakan, penggusuran dilakukan sematamata
untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan tidak membuat
kehiduan warga memburuk. Faktanya, alih-alih penggusuran
dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan, warga
korban penggusuran kehidupannya jauh lebih buruk dibandingkan
dengan kehidupan sebelum digusur. Warga korban penggusuran
186 Marwan Batubara
terpaksa mengontrak di rumah petak, tinggal di kolong jembatan,
atau keluar dari Jakarta. Sebagian warga korban penggusuran
yang tertampung di rumah susun juga kehidupannya tidak lebih
baik, malah mengalami pemiskinan karena kehilangan mata
pencahariannya.
Dengan melihat fakta penggusuran Ahok dan
membandingkannya dengan panduan PBB tersebut, maka
penggusuran yang dilakukan oleh Ahok termasuk kategori
pelanggaran HAM berat. Ironisnya, Ahok sebenarnya masih terikat
kontrak politik untuk tidak melakukan penggusuran, melainkan
dengan perbaikan dan penataan.
PENGGUSURAN SEBAGAI ALTERNATIF TERAKHIR
Berdasarkan standar HAM, relokasi sebenarnya merupakan
solusi terakhir yang tidak dapat dihindarkan lagi setelah berbagai
alternatif yang lain tidak mungkin dilakukan. Jika masih ada
alternatif lain, maka alternatif lain itulah yang harus ditempuh.
Tanpa perlu dilakukan penggusuran, sebenarnya bisa dilakukan
alternatif lain yaitu penggeseran. Di beberapa lokasi penggusuran
paksa, seperti di Kampung Pulo dan Bukit Duri, warga bersedia
digeser dari bibir sungai sesuai konsep alternatif yang mereka
tawarkan, tanpa perlu menggusur warga secara brutal dan massal.
Namun Pemprov DKI menolak konsep alternatif yang ditawarkan
warga. Bisa juga dibangun kampung susun yang tidak mengurangi

fungsi sungai sama sekali, seperti janji kampanye Jokowi-Ahok.
Alternatif lain yang bisa dilakukan selain menggusur adalah
negara memberikan hak tanah kepada warga. Warga yang sudah
menduduki tanah/lahan selama 30 tahun atau lebih memiliki hak
untuk mengajukan kepemilikan tanah. Ketentuan ini diatur dalam
pasal 1963 junto 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kepemilikan tanah bisa diperoleh melalui pemberian lahan oleh
negara atau mengajukan permohonan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ini
menegaskan adanya alternatif lain yang jauh lebih manusiawi
Ahok: penggusur paling brutal dalam sejarah Indonesia 187
ketimbang penggusuran paksa.67
Pemerintah selama ini gencar memberikan hutan lindung,
daerah resapan air atau ruang terbuka hijau dan bahkan pulau
pada pengembang untuk membangun mall, hotel dan rumah
mewah. Maka seharusnya pemerintah juga mau memberikan hak
atas sepetak lahan untuk bertahan hidup bagi kaum miskin. Namun
yang terjadi adalah kezoliman tingkat tinggi, setelah memberi
berbagai fasilitas dan lahan milik negara, pemerintah pun memberi
jalan yang sistemik kepada para konglomerat, dengan didukung
aparat hankam, untuk merampok lahan-lahan milik warga miskin
di ibu kota.
Sebagai penutup, penulis mengulang kembali tulisan
sebelumnya. Bahwa penggusuran brutal oleh Ahok, dan didukung
penuh oleh Joko Widodo, sebenarnya bukanlah upaya untuk
membangun kota secara adil bagi seluruh warga, melainkan upaya
peminggiran rakyat miskin demi kepentingan konglomerat dan
kelanggengan kekuatan oligarki. Melaui buku ini penulis ingin
mengingatkan tokoh-tokoh masyarakat dan kaum terdidik bahwa
penindasan, perampokan dan penjajahan yang sistemik ini harus
dilawan secara massif, sistemik dan berkelanjutan, sehingga hakhak
rakyat yang tergusur dapat dipulihkan.
Sumber :
Buku Usut Tuntas Dugaan Korupsi AHOK Menuntut Keadilan Untuk Rakyat (jft/EfraMuslim)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...