Advokat Teuku Syahrul Ansari : Wajar kalau kasus Habib Rizieq/FPI kini diambil Mabes Polri

Oleh Dr Teuku Syahrul Ansari SH MH, Advokat Senior dan alumnus FH-UNDIP dan FH-UI 

KONFRONTASI- Masyarakat menunggu apa tindakan pemerintah selanjutnya, siapa yang bertanggungjawab dan kelanjutan tuntutan masyarakat sipil lewat aksi pembelaan baik berupa tulisan seperti ini atau tindakan demokratis yang berdasar hukum. Makin cepat, makin baik.

 Tergantung sensitifitas para elit. Kelihatannya banyak yang menghindar ke Kapolda dan Pangdam, ambil tanggungjawab atas "pembantaian" ini. Sikap yg tergesa, picisan dan tidak intelek. Saat conference, langsung terpapar bukti bukti sebaliknya dan mayat pun tidak ditemukan segera, bahkan TKP penembakan gak jelas, anehnya dari beberapa keterangan tempat dan jumlah luka sama? Tembakan jarak dekat? Kita tunggu investigasi Komnas HAM, Mabes Polri dan TPF Independen jika ada...

Wajar kalau kasus Habib Rizieq/FPI kini diambil Mabes Polri. Kita menunggu, apakah pengejaran thd FPI itu berijin dengan surat tugas? Dan saat memasuki wilayah Polda Jabar apakah berkoordinasi, Krn bukan di yurisdiksinya lagi (bukan hot pursuit tentunya, Krn bukan narkoba atau bajak laut). Ada kah perintah tembak? Seharusnya Kapolda saat pers release menyebutkan due process of law dalam criminal justice system' baik aspek formal maupun material tindak pidananya. TDK SPT press release preman. Saya curiga pers release tersebut tergesa gesa akibat laporan yang tidak lengkap atau palsu, dan menjebak dari bawahan? Sekarang terkesan,

Media dan Masyarakat Harus Kawal Penuntasan Skandal BLBI dan E-KTP, Kata Teuku  Syahrul Ansari | Konfrontasi

Kapolda merestui pembantaian atau pembunuhan, dengan didukung Pangdam? Kan jadi konyol? Kedua, sorotan publik nasional dan bahkan internasional, Karena penanganan perkara kriminal biasa dilakukan secara bar bar, primitif, tidak profesonal  dgn sandaran hukum yang cukup di negara demokrasi modern. Ini mencoreng wajah bangsa, kita semua. Ketiga, berseliweran issue dari kesan persaingan utk menjadi Kapolri, benar kah? Jika ini benar, saatnya dipilih polisi pada jabatan strategis, mulai Kapolri sampai Polda yg padat agar ditunjuk seorang berintelektual tinggi dan memiliki konsep serta persuasi tinggi pada publik (mungkin sekaliber doktoral, bukan honoris causa dari reputable university?), Mengingat beratnya tugas Polri utk menjaga Kantibmas, rakyat, memelihara kedamaian dan tdk beepolitik (berpihak).

Seorang intelektual mengingatkan dalam case HRS, semua jajaran dicopot ketika ada kerumunan, sampai KUA, Camat dst, bisa diartikan bhw orang bisa dpt posisi yang anti FPI? Ini memicu ketidakprofesionalan.

Masih banyak Polisi intelektual di seluruh Indonesia yang mampu memimpin, dgn melakukan self audit, shg bisa memperbaiki dan visioner. Shg kandidasi Kapolri bukan Karena kedekatan tapi Krn kemampuan dgn proses talent scouting yg komprehensif. Polisi ini yang bisa beri andil utk kestabilan pemerintahan Karena loyalitasnya pada negara dan institusi, sehingga bisa merubah polisi lbh berwajah civilized. Bahkan bisa membuat rakyat berduyun mendukung Kepolisian. Ide atau gagasan dibatas hasil diskusi dengan beberapa intelektual, termasuk intelektual Polri. Keempat, kasus ini diusut tuntas tanpa perekayasaan yg tidak perlu.

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...