Ada Unsur Pidana dalam Kebakaran Gedung Kejagung, ICW Minta Polri Gandeng KPK

KONFRONTASI -  Polri telah menyimpulkan penyebab kebakaran di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI berasal dari nyala api terbuka atau open flame. Atas dasar itu, Polri menduga ada unsur pidana dalam kasus tersebut, sehingga proses penyelidikan dinaikan menjadi penyidikan.

“Peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan dapat dugaan peristiwa pidana,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/9).


Dugaan adanya unsur pidana ini dikuatkan berdasarkan pemeriksaan 131 orang saksi. Kemudian dilengkapi dengan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan enam kali dan pemeriksaan laboratorium forensik.

“Kami berkomitmen sepakat untuk tidak ragu-ragu memproses siapapun yang terlibat. Jadi saya harapkan tidak ada polemik lagi,” tegas Listyo.

Terkait hal itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan agar Polri turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mengusut tuntas kebakaran Gedung Kejaksaan Agung yang terjadi pada Sabtu (22/8) lalu.

Terlebih, Polri menyebut terdapat dugaan pidana dalam kebakaran tersebut sehingga statusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

 
“ICW mendukung langkah Kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Bahkan, ICW mengusulkan agar Kepolisian dapat membentuk tim gabungan dengan mengajak KPK untuk menindaklanjuti temuan-temuan atas kasus tersebut,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (18/9).

Kurnia memandang, keterlibatan KPK penting untuk mendalami motif di balik terbakarnya gedung tersebut. Hal ini mengingat, Kejaksaan Agung sedang mengusut sejumlah perkara korupsi besar, salah satunya perkara dugaan suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang melibatkan terpidana Djoko Tjandra.

“Yang mana timbul dugaan di tengah publik bahwa ada beberapa barang bukti dalam kasus itu yang ikut dilahap api. Sebagai contoh, CCTV di ruangan Jaksa Pinangki,” cetus Kurnia.

Kurnia menyebut, untuk membongkar praktik kejahatan tidak hanya bersandar pada tersedianya dokumen penanganan perkara. Menurutnya, jika terdapat pihak yang sengaja membakar Gedung Kejaksaan Agung, KPK dapat menerapkan Pasal 21 UU Tipikor tentang menghalangi proses hukum atau obstruction of justice.

“Jika memang ditemukan ada pihak atau kelompok tertentu yang sengaja membakar gedung Kejaksaan Agung untuk menghambat penanganan perkara tersebut maka KPK dapat menjerat dengan Pasal 21 UU Tipikor dengan ancaman 12 tahun penjara,” tegas Kurnia. (Jft/REPELITA)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...