19 June 2018

20 Tahun Reformasi Ekonomi, Utang Lagi-Utang Lagi

KONFRONTASI -   Tahun 1998, Sri Mulyani melakukan jumpa pers bersama pengamat ekonomi lainnya mengoreksi kebijakan ekonomi Seoharto yang menyebabkan krisis. Kini setelah 20 tahun reformasi, ternyata kondisi ekonomi tak lebih baik dari situasi yang direformasi. Apakah reformasi ekonomi salah arah? 

Pasca jatuhnya tokoh Orde Baru, Presiden Soeharto, para tokoh reformis berusaha melakukan formasi ulang atas tatanan ekonomi. Diantaranya sembilan pengamat ekonomi muda berkumpul di Hotel Shangri La untuk menyatakan sikap.

Para ekonomi itu adalah Sri Mulyani Indrawati, Muhammad Chatib Basri, Iman Sugema, Anton Gunawan, Martin Panggabean, Adrian Panggabean, Didik J. Rachbini, Dradjad Hari Wibowo, dan Ferry Latuhihin. Yang menarik vokalitas para ekonom ini begitu didengar publik, dan rekomendasinya benar-benar mencancap di hati pemerintah.

Tapi ketika ekonom tersebut menjadi salah satu menteri, situasi ekonomi juga tidak membaik. Malah bertambah sulit. Seperti Sri Mulyani yang dua kali menjadi Menteri Keuangan, situasi rupiah malah terus melemah, kondisi kekinian rupiah sudah menembus level Rp14.000, situasi lebih buruk dari yang pernah Sri Mulyani kritik pada 1998.

Begitu juga ketika Muhammad Chatib Basri menjadi Menteri Keuangan, rupiah juga melemah di level Rp14.000. Jadi sebenarnya memang mengamati dan mengomentari situasi ekonomi lebih mudah daripada mengendalikannya.

Dan yang lebih menonjol adalah situasi utang Indonesia di tangan para menteri itu, tepatnya ditangan rezim yang berkuasa terus membubung. Seolah tidak ada perbaikan, yang ada justru perburukan. Mari kita tengok rinciannya.

Perbandingan utang

Sebagaimana diketahui, pada zaman Orde Baru, aktivitas pembangunan gencar dilakukan selama 32 tahun. Sampai-sampai Soeharto mendapat predikat sebagai Bapak Pembangunan.

Untuk bisa membangun, Soeharto memerlukan stabilitas, maka disusunlah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan strategi pembangunan jangka panjang sampai 25 tahun. Kemudian GBHN itu dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang merupakan strategi pembangunan jangka pendek.

Namun, muncul berbagai kasus korupsi saat Presiden Soeharto menjabat. Dengan dalih pembangunan, utang Indonesia pun semakin membengkak. Ya, totalnya pun sangat fantastis. Yakni, mencapai sekitar US$151 miliar. Jumlah itu meningkat US$144,7 miliar dari jumlah sebelumnya, sekaligus menjadi warisan untuk Presiden BJ Habibie.

Dengan total utang selama 32 tahun tersebut di atas, setiap tahun Presiden Soeharto menciptakan utang sebesar US$4,5 miliar. Namun hasilnya cukup menggembirakan, pertumbuhan ekonomi rerata 7% per tahun, pembangunan berjalan lancar, bahkwan sempat swasembada pangan kondisi ekonomi stabil sampai diguncang krisis moneter 1998 sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi minus 13%.

Rupiah tertekan dari Rp2.300 menjadi Rp17.000 per dolar AS sebagai dampak krisis moneter. Sedangkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia dimasa Soeharto naik dari Rp5,5 juta menjadi Rp18,9 juta.

Kini negeri ini diperintah oleh Presiden Jokowi. Dia memimpin negeri ini dengan warisan utang dari para pendahulunya. Jumlahnya pun sangat fantastis. Yakni, US$291 miliar. Nah mampukah Presiden Jokowi mencicil atau bahkan melunasi utang tersebut?

Selama 3,5 tahun masa kepemimpinan Jokowi, total utang Indonesia pun terus membengkak. Menurut data Bank Indonesia total utang sampai Februari 2018 sudah menyentuh level US$357,5 miliar, artinya di masa Jokowi ada tambahan utang sebesar US$66,5 miliar.

Dengan demikian, selama tiga tahun masa kepemimpinan Jokowi setiap tahun menciptakan utang sebesar US$19 miliar. Tentu saja jumlah utang itu meningkat lantaran program pembangunan infrastruktur yang bombastis, yakni senilai Rp5.500 triliun selama 2015 hingga 2019. Sementara kapasitas anggaran hanya sekitar 35%.

Infrastruktur yang akan dibangun itu mulai dari jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta, light rapid transportation (LRT) hingga pembangkit listrik. Hanya saja pihak swasta, BUMN, asing yang masuk masih di bawah 5%, sehingga terpaksa pemerintah gali lobang tutup lobang.

Akibatnya, Jokowi pun getol berutang demi mengenjar ambisi pembangunan infrastruktur tadi. Sayangnya pertumbuhan utang setiap tahun mencapai 14%, namun pertumbuhan ekonomi di masa Jokowi stagnasi di kisaran plus minus 5%. Ada yang aneh, bahkan terkesan utang yang begitu besar tidak membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi.

Sementara pendapatan per kapita berhasil digenjot dari Rp33,6 juta menjadi Rp36,6 juta. Tingkat kemiskinan turun tipis dari 11,3% menjadi 10,6%. Memang rasio utang terhadap PDB masih di kisaran 29,2%, namun karena masa kepemimpinan Jokowi masih 1,5 tahun lagi.

Artinya peluang menambah utang makin tinggi, apalagi kalau sampai terpilih dua periode, maka dapat dipastikan Pemerintahan Jokowo adalah produsen utang paling besar. Pemerintah Jokowi bakal memimpin Indonesia dengan ciri gali lobang, tutup lobang yang lebih dalam.

Banyak utang baru

Total utang yang dicatatkan pemerintah sepanjang tahun 2017 telah mencapai Rp3.938,7 triliun atau hampir Rp4.000 triliun yang setara dengan 29,2% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sampai Maret 2018 sudah menembus level Rp4.986 triliun. Bila dibandingkan dengan rasio utang di era Presiden Soeharto, rasio utang saat ini terlihat lebih terkendali.

Tapi jangan senang dulu. Karena pada kenyatannya, kondisi utang di era Presiden Soeharto dan Jokowi sangat jauh berbeda.

Kalau zaman Pak Harto, rasio utangnya bisa bengkak terhadap PDB, karena saat itu Indonesia baru mendapat pinjaman dari IMF pasca krisis. Jadi saat itu utang pemerintah digunakan untuk pemulihan krisis.

Saat ini, utang tersebut telah lunas sehingga bisa dikatakan pemerintah sudah terbebas dari utang ‘warisan’ dari era Soeharto. Justru besarnya utang yang ada saat ini kebanyakan merupakan utang baru.

Pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi sudah tak terlalu terbebani dengan utang warisan Soeharto. Justru utang baru untuk subsidi dan kalau di zaman Jokowi itu untuk bangun infrastruktur.

Jadi beda masa, beda juga risiko utangnya terhadap perekonomian negara. Utang saat ini, menyimpan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mengapa?

Karena saat ini rasio pembayaran bunga dan cicilan cicilan pokok utang terhadap penerimaan pajak sudah terlalu besar.

Pada 2012, rasio pembayaran bunga dan cicilan cicilan pokok utang terhadap penerimaan pajak RI masih sebesar 26%, namun di 2016 sudah menyentuh 32%. Artinya 32% penerimaan pajak sudah habis untuk bayar cicilan bunga dan pokok utang.

Posisi tersebut bisa dikatakan mengkhawatirkan, mengingat ada komponen belanja negara lainnya yang harus dibayar dari penerimaan pajak tersebut seperti belanja pegawai negeri sipil (PNS), biaya pembangunan infrastruktur hingga subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Bila porsi penerimaan pajak untuk bayar utang dinaikkan, ada risiko pos belanja lainnya akan kekurangan anggaran. Risiko lainnya adalah pemerintah harus menarik utang baru untuk bayar utang yang sudah ada alias gali lubang tutup lubang.

Untuk itu, pemerintah perlu kerja lebih keras mengelola utang yang sudah ada agar bisa meningkatkan produktivitas dalam negeri dengan harapan ada kepastian pemerintah bisa melunasi utangnya.

Yang menonjol utang di masa Soeharto benar-benar untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang rerata 7%. Sementara utang di masa Jokowi rerata tubuh 14%, sedangkan pertumbuhan ekonomi stagnasi plus minus 5%. Inilah perbedaan nyata akhir Orde Baru dengan akhir Orde Reformasi. [KONF/NUSANTARA]

Category: 
Loading...