“Outbound Investment” untuk Indonesia Maju

KONFRONTASI -   Di era disrupsi dan pandemi Covid-19 saat ini, kondisi perekonomian global mengalami penurunan yang sangat siginifikan. Hal ini juga berdampak pada kondisi perekonomian domestik suatu negara, sehingga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi guna memastikan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi ke depan.

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang ikut terkena dan merasakan dampak negatif disrupsi serta situasi perekonomian global tersebut. OECD Economic Survey yang dikeluarkan Maret 2021 memperlihatkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2020 merosot dari angka 5% menjadi minus 2,1%. Namun demikian, survei yang dilakukan oleh OECD tersebut juga memproyeksikan bahwa PDB Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 secara perlahan akan membaik menjadi masing-masing 4,9% dan 5,4%.

Tentunya hal ini akan dapat dicapai seiring dengan kemampuan pemerintah untuk terus mengatasi defisit neraca transaksi berjalan yang pada tahun 2020 tercatat minus 0,4%, atau setara dengan US$ 4,7 miliar (sumber: BI, Feb 2021).

Penanaman modal atau investasi dan peningkatan kinerja ekspor menjadi pilihan prioritas banyak negara untuk mengatasi disrupsi ekonomi yang terjadi, guna menggerakkan kembali sendi-sendi perekonomian suatu negara.

FDI vis-a-vis "Outbound Investment”
Presiden Joko Widodo pada berbagai kesempatan juga terus menyampaikan bahwa salah satu kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kemampuan untuk meningkatkan investasi, khususnya investasi asing (foreign direct investment/FDI). Hal ini sangat penting untuk membantu perbaikan ekonomi Indonesia yang ditargetkan sekitar 5% pada tahun 2021.

Arahan Presiden ini merupakan kebijakan nasional yang sejalan dengan situasi dan perkembangan ekonomi global. Saat ini pasar internasional yang sedang mengalami kelesuan sehingga diperlukan paradigma berpikir yang sangat strategis.

Online Single Submission (OSS) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan bukti konkret keseriusan pemerintah untuk meningkatkan portofolio investasi ke Indonesia, sekaligus diharapkan akan memperbaiki peringkat Ease of Doing Business ke peringkat 40-an dunia, dari yang saat ini berada pada peringkat ke-73.

Upaya pemerintah tidak hanya berhenti di situ. Pembentukan Kementerian Investasi semakin menunjukkan keseriusan pemerintah untuk terus meningkatkan investasi asing. Dengan demikian, upaya meningkatkan arus masuk investasi asing menjadi prioritas kerja pemerintah saat ini maupun ke depannya, selain juga berbagai pembenahan yang dilakukan di dalam negeri untuk mendukung tujuan dimaksud.

Namun demikian, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah pertumbuhan ekonomi nasional hanya bergantung pada arus masuk investasi ke Indonesia? Jawabannya pasti tidak. Seperti yang disampaikan Presiden, investasi merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional.

Arus masuk investasi berperan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dengan menciptakan berbagai lapangan kerja baru. Pada tataran yang lebih makro, FDI akan berdampak positif yang memberikan multiplier effect ke berbagai sektor ekonomi, terutama mempertimbangkan situasi dan kondisi lesunya pasar global saat ini guna mendorong ekspor produk unggulan Indonesia.

Di sisi lain, tidak sedikit yang skeptis terhadap outbound investment. Sebab, FDI lebih memberikan jaminan aliran modal masuk (capital inflow) ketimbang outbound investment yang lebih bersifat aliran modal keluar (capital outflow). Menurut data CEIC, investasi Indonesia di luar negeri dilaporkan sebesar US$ 870,4 juta pada Desember 2020. Dari nilai tersebut, sebagian besar investasi Indonesia tersebar di Malaysia, Singapura, dan Thailand, dengan mayoritas di sektor jasa konsultan investasi dan manajemen, serta transportasi kargo.

Namun, tujuan outbound investment juga dapat dilihat sebagai sebuah keuntungan, di antaranya adalah menginternasionalisasi perusahaan-perusahaan nasional, memperluas pasar, memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dari perjanjian perdagangan internasional yang telah dibuat oleh pemerintah, serta membuka akses pasar di negara ketiga. Dengan banyaknya konsumen/pengguna jasa dari pembukaan perusahaan/proyek di luar negeri, serta adanya transaksi ekspor bahan baku, secara otomatis menjadi tambahan bagi devisa negara.

Diplomasi Ekonomi
Situasi ekonomi global yang tidak menentu saat ini, terutama untuk membawa berbagai produk unggulan Indonesia menembus pasar internasional, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi upaya pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia. Upaya peningkatan penetrasi ke pasar internasional melalui pelaksanaan diplomasi ekonomi yang semakin agresif untuk meningkatkan berbagai kerja sama di bidang ekonomi (i.e Comprehensive Economic Partnership Agreement), dilakukan di berbagai negara dan kawasan.

Upaya yang dilakukan pemerintah ini adalah untuk semakin melengkapi berbagai perjanjian internasional di bidang ekonomi (perdagangan dan investasi) sebagai bentuk kerja sama pada tingkat multilateral/internasional.

Walaupun FDI menjadi pilihan utama untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (termasuk untuk penciptaan lapangan kerja baru), namun di sisi lain masih terdapat peluang untuk melakukan penetrasi pasar bagi ekspor produk/komoditas unggulan Indonesia. Outbound investment yang dilakukan oleh entitas/subjek hukum Indonesia di negara target pasar, kiranya perlu dilihat dari sisi untuk semakin merangsang aktivitas ekspor berbagai produk/komoditas unggulan Indonesia di tengah kelesuan pasar internasional. Hal ini diharapkan sesuai dan sejalan dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan ekspor Indonesia.

Penetrasi melalui outbound investment juga memiliki keuntungan tersendiri. Sebab, berbagai produk/komoditas unggulan yang diimpor dari Indonesia akan memiliki kualitas serta nilai daya saing yang sesuai dengan standar yang ditetapkan di negara tujuan pasar.

Aliran modal keluar yang dilakukan harus mampu memberikan nilai tambah pada berbagai aktivitas perdagangan Indonesia di pasar internasional. Hal ini dapat disiasati dengan aliran modal keluar atas berbagai potensi maupun kesempatan untuk penanaman modal di bidang-bidang strategis yang mendukung penetrasi ekspor Indonesia, seperti di bidang infrastruktur, industri manufaktur, transportasi dan logistik, maupun bidang-bidang lainnya.

Diplomasi Kewirausahaan
Kemampuan dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi yang semakin mampu untuk menangkap berbagai peluang yang ada, sangat dibutuhkan. Praktik diplomasi yang mampu mengedepankan jiwa kewirausahaan menjadi sebuah keharusan yang perlu dilakukan dalam situasi dan kondisi pasar global yang lesu saat ini.

Diplomasi ekonomi yang dilakukan dengan mengedepankan jiwa kewirausahaan (entrepreneurial diplomacy) akan membangun semangat bekerja sesuai visi, membangkitkan inovasi, meningkatkan kecermatan untuk memanfaatkan peluang yang ada, mendorong kerja secara kolektif, dan mampu melakukan berbagai analisa atas kondisi obyektif sehingga pada gilirannya mampu merumuskan berbagai strategi serta menghadapi risiko yang ada.

Banyak yang menilai bahwa outbound investment tidak sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan investasi ke dalam negeri. Namun, melalui diplomasi kewirausahaan, outbound investment menjadi pelengkap upaya peningkatan ekspor produk Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat global

Kemampuan dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi yang juga mampu melihat pentingnya outbound investment menjadi kebutuhan untuk semakin memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global (global value chain). Dengan demikian, pelaksanaan diplomasi kewirausahaan menjadi kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan dan peningkatan ekonomi nasional, sekaligus semakin memperkuat posisi Indonesia dalam kancah perdagangan dan investasi global.(Juft/BERITASATU)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...