18 August 2018

Soal Janji Digantung di Monas, Ini Reaksi Anas

KONFRONTASI - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Anas Urbaningrum terbukti menerima uang, salah satunya Rp 2,2 miliar dari PT Adhi Karya. Catatan pengeluaran duit untuk Anas dari PT Adhi Karya disebut terkait proyek Biofarma.

"Bahwa atas peran terdakwa sebagai anggota DPR RI dalam pengurusan proyek yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR, terdakwa menerima hadiah sejumlah uang, barang maupun fasilitas," kata hakim anggota Sutio Jumagi membacakan fakta hukum dalam analisa yuridis putusan pada sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Dipaparkan hakim Sutio terkait penerimaan duit Rp 2,2 miliar, Anas pada 19 April 2010 menerima duit Rp 500 juta melalui Indrajaya Manopol. Pengeluaran ini tercatat dalam bon sementara Adhi Karya.

"1 lembar bon sementara Divisi Konstruksi 1 berjumlah Rp 500 juta untuk keperluan AU, sumbangan suara. BF/UGM tanggal 1 Juni 2010," sebut hakim.

Kemudian ada 1 lembar bon sementara Divisi Konstruksi 1 yakni duit Rp 500 juta untuk keperluan proyek Biofarma. "Dan diperhitungkan M3/AU tanggal 18 Juni 2010, ditandatangani Kepala Divisi Konstruksi 1," ujar hakim Sutio.

Ada juga 1 lembar bon sementara Divisi Konstruksi 1 Adhi Karya atas nama Teuku Bagus M Noor sejumlah Rp 10 juta. "Untu keperluan operasional," kata hakim.

Penerimaan uang-uang tersebut diyakini majelis hakim digunakan Anas untuk pencalonannya sebagai Ketum Demokrat pada tahun 2010.

"Meskipun terdakwa menyangkal fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut karena adanya perbedaan antara tanggal kasbon dengan pelaksanaan kongres Demokrat yang telah selesai 10 Mei 2010, namun berdasarkan keterangan saksi Teuku Bagus M Noor yang dikuatkan M Arief Taufiqurahman, selaku manajer pemasaran Adhi Karya menerangkan bahwa kas adalah bon sementara, dimana dalam kasbon tertulis nama yang mengusulkan nominal jumlah keperluan dan dibebankan pada proyek mana serta ada persetujuan dari kepala divisi dan manajer keuangan. Sehingga dari situ dapat diketahui keperluan kasbon dibuat," beber hakim.

Hakim menyebut pengeluaran kasbon menurut Arief Taufiqurahman selaku Manajer Pemasaran PT akhirnya dibebankan ke proyek Hambalang sesuai permintaan Teuku Bagus.

"Bahwa uang yang diterima oleh Munadi Herlambang dari PT AK dipergunakan untuk pembayaran hotel-hotel tempat penginapan pendukung terdakwa pada saat kongres Demokrat di Bandung," tegas hakim Sutio.

Anas Urbaningrum tetap meyakini tidak terkait dengan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana Hambalang sehingga tidak perlu digantung di Monumen Nasional (Monas) seperti janjinya.

"Tadi malah diputusannya jelas tidak ada kaitannya dengan Hambalang. Jadi justru putusan ini pada bagian itu mengkonfirmasi untuk memberikan legitimiasi yuridis bahwa memang tidak ada kaitan perkara saya ini dengan Hambalang," kata Anas seusai sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Anas saat mejawab pertanyaan wartawan mengenai janji Anas untuk digantung di Monas bila terbukti menerima uang dari proyek Hambalang.

Dalam sidang tersebut, hakim memvonis Anas dengan 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS subsider 3 bulan kurungan.

"(Soal uang) itu harus diperiksa nanti berdasarkan saksi-saksi yang ada kaitan dengan Hambalang atau tidak. Kalau keterangan dari saksi-saksi tidak ada kaitan dengan hambalang di persidangan ini," tambah Anas.

Anas pun mengaku sedih dengan putusan tersebut.

"Kalau ditanya apakah saya sedih dengan putusan itu, iya sedih. Tetapi sedihnya bukan karena saya, sedihnya karena keadilan diremehkan," tambah Anas.

Namun Anas mengaku tidak marah terhadap putusan itu.

"Apakah saya marah, saya tidak marah. Saya hanya tidak bahagia karena fakta-fakta persidangan tidak dianggap karena fakta-fakta hukum dan kebenaran itu diremehkan. Tidak dianggap ada," jelas Anas.

Anas pun mengaku akan terus berikhtiar.

"Tetapi satu hal bahwa apakah ini akan menghentikan ikhtiar saya? Jawabannya tidak. Saya akan terus berikhtiar untuk mencari dan menemukan keadilan karena saya yakin betul keadilan itu ada waktunya nanti ada masanya nanti akan menang," tegas Anas.

Ia kembali mengulang permintannya untuk melakukan mubahallah yaitu sumpah kutukan terhadap orang yang berdusta.

"Mubahallah adalah sumpah kutukan siapa yang dengan keyakinannya atas substansi dakwaan dan tuntutan atas dasar substansi putusan, atas dasar substansi pleidoi, sumpah kutukan adalah janji siapa yang bersalah dia bersedia dikutuk oleh Tuhan dikutuk oleh Gusti Allah dirinya dan keluarganya. Kenapa itu saya sampaikan karena saya yakin betul bahwa putusannya tidak adil, dakwannya tidak adil, tuntutannya tidak adil, putusannya tidak adil," jelas Anas.

Vonis tersebut berdasarkan pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah.

Serta dakwaan kedua dari pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang perbuatan menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana.[ian/ant]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


loading...