26 June 2019

UIN Jakarta Heboh: Dari Menjual Fakultas Bodong Hingga Jual Beli Jabatan Rektor

Pernayataan Mahfud MD di ILC (selasa/19/3) yang mengatakan ada praktik jual beli jabatan di Kemenag menimbulkan kegemparan dunia pendidikan khusunya di lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah mendemo Rektor baru UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof Amani Lubis, atas dugaan keterlibatan jual-beli jabatan yang melibatkan Kementerian Agama.

Dalam demo tersebut Wakil Presiden Dewan Mahasiswa (Dema) UIN Syarif Hidayatullah Adi Raharjo mengatakan dugaan keterlibatan sang rektor dalam kasus suap diketahui dari Mahmud MD di acara Indonesia Lawyers Club di TV One, Selasa (19/3/2019) malam. Amani diduga terlibat jual-beli jabatan rektor di sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

"Seperti yang disampaikan Prof Mahfud, bahwa yang menang Prof Faisal Andi, tapi yang dilantik Prof Amani, memang ini sudah menjadi kebijakan Menteri. Maka kami minta KPK datang dan menggeledah UIN Ciputat," Kata Adi.

Memang benar bahwa Penetapan dan pengangkatan rektor perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah akan dilakukan oleh menteri agama (menag), bukan lagi melalui pemungutan suara (voting) senat universitas. Ketentuan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015.

Kasus Fakultas Bodong

Sepertinya kampus Islam negeri Terbesar di Indonesia ini memang sudah menjadi kebiasaan ribut di saat menjelang pemilihan rektor. Seperti mandi yang belum kering, UIN Jakarta kembali digemparkan dengan adanya kasus Jual Beli Jabatan, padahal sebelumnya masih ada kasus Fokultas bodong yang mengorbankan hampir ratusan mahasiswa. Tepatnya ada 78 Mahasiswa yang tertipu karena mereka telah melakukan perkualiahan selama 4 Semester dengan biaya yang Sangat besar dan tidak di bukukan. Proses penerimaan mahasiswa baru saat itu juga hanya dilakukan melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) jalur mandiri yang artinya pelaksanaanya hanya diketahui oleh Kampus.

Kasus tersebut terjadi pada tahun 2014 silam, saat saat rektor rektor UIN Syarif Hidayatullah Komarudin Hidayat menerbitkan Keputusan Rektor Nomor : UN.01/R/HK.00.5/214/2014 tertanggal 1 April 2014 tentang pembukaan Fakultas Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan jurusan/prodi Teknik Geologi, Teknik Pertambangan, dan Teknik Perminyakan; dan Keputusan Rektor Nomor : UN.01/R/HK.00.5/215/2014 tertanggal 14 April 2014

tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Teknik Geologi, Teknik Pertambangan, dan Teknik Perminyakan.

Saat itu Komarudin Hidayat yang masa jabatannya hampir habis melakukan maneuver yang melampui batasnya (abose of power) dan menabrak berbagai aturan. Pasalnya Komarudin membuka Fakultas Sumber Daya Alam dan Lingkungan belum mendapatkan ijin legalitas dari Kementerian Agama dan Kementrian Riset dan Teknologi.

Dalam prakteknya Komarudin yang saat itu dibantu oleh Jamhari mengambil keuntungan dari stakeholder untuk pendukung operasional dan SDM diantarannya dari : PT. Pertamina, PT. Chevron Pasific Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah.

Sebenarnya berbagai tuntutan dari orang tua saat itu bermunculan namun seketika hilang bak uap di udara. Salah satunya tuntutan dari Eka Yusuf Singka (43), salah satu orangtua mahasiswa, menduga pihak kampus sengaja menutupi kalau ketiga program perkuliahan tersebut belum mendapat izin dari Kemenristekdikti. Akibatnya, 78 mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan harus berhenti.

"Fakultas tidak ada izin, otomatis semua jurusan juga tidak. Sementara mereka buka pendaftaran dan juga menarik biaya segala macam. Penipuan ini," ujar Eka, Jumat

Melakukan Audit di UIN Jakarta

Banyaknya kasus dugaan korupsi baik itu penyelewengan kekuasaan oleh rektor dan juga isu jual beli jabatan harus mendapat perhatian serius dari Lembaga Anti Riswah.

Universitas Islam Negeri Jakarta sebagai kampus Islam mewakili dua elemen symbol pertama symbol sebagai dunia akademik dan kedua symbol sebagai kampus keagamaan, seharusnya memegang dua predikat tersebut haruslah memberikan tauladan yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Kami pengurus Pusat Studi Pelajar Islam mendukung penuh KPK untuk melakukan audit di Kampus Islam Negeri UIN Jakarta dan menegakkan hokum sebagaimana mestinya sebagai pembelajaran yang lebih baik.

Adnan Maulana
Ketua Umum PSPI

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...