Terkesan Dipaksakan Meneg BUMN Rinso, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Langgar UU

JAKARTA- Pengamat Kebijakan Publik, Agung Pambagyo menilai proyek pembangunan kereta cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung yang dicanangkan Meneg BUMN Rini Soemarno (Rinso) dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang Tata Ruang.

Menurutnya, meski proyek tersebut sudah memiliki landasan hukumnya seperti Perpres No. 107 tahun 2015 tentang Percepatan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta -Bandung namun proyek itu juga melanggar UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

"Saya mohon kalau mau bangun ikuti aturan yang ada. Kalau Perpres itu tidak diubah, jangan-jangan nanti akan ada Perpres atau Kepres baru yang dilanggar. Kalau begitu, apa bedanya dengan Orde Baru?," kata Agung di Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

Menurutnya, Presiden Jokowi terkesan sangat ingin menggenjot infrastruktur yang ada. Namun dalam kelayakan proyek ini, Kementerian Perhubungan saja belum memberikan izin. Selain itu dari sisi amdal dan tata ruang kota tidak sesuai aturan.

"Pemerintah rentan terjerumus. Terkesan yang penting jadi tidak apa-apa menabrak aturan. Mestinya dikaji dulu kelayakannya baru melakukan pembangunan. Ini membangun dulu baru akan mengkaji dampak lingkungannya," tegas dia.

Agung mengatakan, jika ingin membenahin insfrastruktur bisa memperbaiki sinyal keretanya, rel, dan lain-lain, tanpa harus membuat kereta cepat.

"Bahkan untuk kereta Jakarta-Surabaya saja jika hal yadi diperbaiki hanya membutuhkan Rp10 triliun, dan bisa laju keretanya bosa cepat," kata dia.

Selama ini untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung, dirinyan sudah berdiskusi, bahkan BUMN Kereta Api sendiri mengeluh. PT KAI itu keuntungannya memanga Rp1 triliun, tapi utangnya juga mencapai Rp1,4 triliun.

"Mereka harus cari modal lebih banyak lagi. Sementara untuk dapat PMN saja masih sulit," kata dia.

Dilibatkannya konsorsium beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikhawatirkan justru akan menjadikan BUMN tersebut tergadaikan.

Sebagaimana diketahui, Menteri BUMN, Rini Soemarno menyatakan proyek kereta cepat tersebut dibangun oleh konsorsium BUMN yaitu PT Wijaya Karya Tbk (Persero), PT Jasa Marga Tbk (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). [fad]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA