DPRD DKI: Banyak Kalangan Desak RPH Babi di Kapuk Ditutup

KONFRONTASI -   Kalangan DPRD DKI meminta agar Rumah Pemotongan Hewan (RPH) babi yang dikelola oleh PT Dharma Jaya di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, ditutup. Pasalnya, timbul keresahan di masyarakat sekitar akibat limbah dan pencemaran bau yang tak sedap.

Salah satu Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Purwanto, mengatakan, berdasarkan aspirasi masyarakat, ada permintaan untuk menutup RPH Babi yang dikelola oleh PT Dharma Jaya tersebut.

"Telah dilaporkan karena sudah menimbulkan keresahan akibat limbah dan pencemaran bau yang tidak sedap serta berdampak pada kegiatan dagangan dan usaha," kata Purwanto di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Purwanto menjelaskan, akibat kegiatan tersebut dagangan mayarakat tidak laku dan menimbulkan kerugian. Menurut Gerindra, RPH itu seharusnya ditutup karena tidak sesuai dengan Perda DKI Jakarta nomor 4 tahun 2007 tentang Pengendalian, Pemeliharaan, Peredaran Unggas.

"Lagipula jumlah hewan Babi yang dipotong setiap hari hanya sekitar 200 ekor atau untuk menyuplai antara 10 sampai 20 persen saja kebutuhan Babi di Jakarta. Lahan akan lebih baik dialihfungsikan untuk keperluan warga," jelas dia.

Adapun PD Dharma Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang menyalurkan produk daging seperti sapi, ayam hingga babi. PD Dharma Jaya juga memiliki sejumlah rumah pemotongan hewan langsung termasuk RPH yang mengurusi Babi.

PD Dharma Jaya juga bertanggungjawab atas penyalur dan penyediaan daging ayam dan sapi seperti untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hingga kini performa PD Dharma Jaya masih dianggap baik dalam menjalankan tugasnya dalam sektor daging.

Dalih Keberagaman

Sementara itu, pihak PD Pasar Jaya mengungkap bahwasanya kota Jakarta punya warga dengan latar belakang suku, budaya, dan agama beragam. Hal tersebut, menjadi dasar PD Dharma Jaya mempertahankan RPH babi tersebut.

"Kita ini kan Bhineka Tunggal Ika ya, artinya banyak juga yang punya keperluan akan daging itu," kata Direktur Utama PD Dharma Jaya Raditya Endra Budiman, kemarin.

Ia mengungkapkan, keberadaan RPH babi di Kapuk dirasa perlu untuk mengontrol keberadaan daging babi di Jakarta.

"Makanya Pemprov DKI punya pikiran untuk mengontrol peredarannya," ucap Radit.

Radit mengemukakan hal itu sekaligus menanggapi komentar sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

Tiga Syarat

Pengamat Perkotaan, Nirwono Joga, menilai, seharusnya RPH berada di pinggiran kota agar tidak mencemari Ibu Kota.

"Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 2131 tahun 1999, pelanggaran terhadap pencemaran bisa dilakukan penutupan saluran, limbah cair, dicabut Tanda Daftar Industrinya, dicabut Tanda Daftar Perusahaan, dicabut Surat Izin Usaha Perdagangan, sampai diselesaikan ke pengadilan, perdata sampai pidana," ujar Nirwono di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Menurutnya, RPH harus memenuhi 3 persyaratan. Pertama, tidak boleh dekat dengan pemukiman. Sementara yang kedua, mempunyai tempat pengolahan sampah. "Dan yang ketiga adalah RPH harus bersih dan sehat," kata Nirwono.

Menurutnya, RPH yang berada di dekat pemukiman menyalahi aturan. Solusi pemotongan hewan adalah dengan menyalurkan mereka ke tempat RPH lainnya di pinggiran kota Jakarta. (Jft/Hanter)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

Berita Terkait

loading...

 Berita Lainnya: