Belajar Efisiensi dari Kasus Pacul Tiongkok

KONFRONTASI -   Kasus pacul impor dari Tiongkok yang ramai belakangan harus menjadi pelajaran yang berharga bagi pemerintah, bagaimana membuat industri yang efisien dan koodinasi lintas sektor yang baik.

Demikian disampaikan Pemerhati Kebijakan Publik dari Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Menurut data BPS yang dikeluarkan Jumat (08/11/2019), jumlah impor pacul sebanyak 505,5 ton dengan nilai US$ 330,03 ribu sejak 2015 hingga September 2019. Dari total berat impor pacul yang berasal dari Jepang hanya 7 kg dengan nilai US$ 65 dan sisanya dari Tiongkok.

Periciannya, pada 2015 seberat 14,2 ton dengan nilai US$ 6.589. Pada tahun 2016 totalnya 142,7 ton dengan nilai US$ 187,0 ribu. Pada tahun 2017 sebesar 2,3 ton dengan nilai US$ 794. Sedangkan pada tahun 2018 seberat 78,1 ton dengan nilai US$ 33.889 ribu. Pada tahun 2019 tercatat dari Januari sampai September totalnya 268,2 ton dengan nilai US$ 101,6 ribu.

Teddy mengatakan, besarnya angka impor cangkul ini membuat Presiden Joko Widodo pun geram. Namun, terlepas dari polemik impor pacul tersebut, pelajaran yang bisa dipetik adalah bagaimana Tiongkok begitu efisien dan rapi dalam koordinasi serta keberpihakan yang sangat jelas terhadap industri kecil.

Menurut penelusuran Cikini Studi, katanya, harga pacul buatan lokal dijual sekitar Rp 60.000 - Rp150.000 per buah tanpa gagang. Sedangkan, harga cangkul impor yang dijual di Tokopedia dan Bukalapak dijual berkisar Rp 12.000 - Rp 28.000.

“Jadi memang jauh lebih murah. Kalau kita uraikan penyebabnya kenapa lebih murah, sebenarnya ada beberapa faktor Bukan lagi terletak pada biaya upah buruh yang murah karena Tiongkok bukan lagi mengandalkan biaya buruh yang murah. Tetapi terletak pada, efisiensi dan koordinasi,” tuturnya.

Alumni Nottingham University, Inggris itu menjelaskan, ada beberapa hal efisiensi dan koordinasi yang sangat efektik dari pemerintah Tiongkok. Pertama, biaya logistik, atau ongkos kirim (ongkir). Biaya logistik di Tiongkok 14,8% dari PDB mereka, sementara Indonesia 24%-25% dari PDB.

Kedua, subsidi. Tiongkok melakukan beberapa subsidi terhadap industri, seperti listrik, bahan bakar, dan bahan baku. Ketiga, insentif. Pemeritah Tiongkok memberi berbagai insentif untuk merangsang semangat kewirausahaan rakyatnya dan produksi, seperti pajak, pelatihan, dan berbagai macam.

Keempat, kemudahan berbisnis. Peringkat kemudahan berbisnis Tingkok ada di urutan 46, sedangkan Indonesia ada di peringkat 73. Kelima, indeks daya saing. Posisi indeks daya saing Indonesia ada di urutan 50, sedangkan Tiongkok berada di ranking 28. Artinya, ketika pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sama-sama berbisnis pacul di Indonesia dan di Tiongkok, dari segi regulasi dan ekosistem regulasi berusahanya, Indonesia masih tertinggal jauh. Di sini peran serta pemerintah dibutuhkan kehadirannya.

“Sebenarnya kita bisa belajar dari kasus pacul impor Tiongkok. Misalkan di Tiongkok dibangun sebuah kampung, cluster kewirausahaan Taobao yang diprakarsai dan mendapat supervisi oleh Alibaba-Jack Ma. Isinya enggak banyak. Tetapi di sini bermacam usaha UMKM, dari yang mengerjakan bermacam produksi barang, perusahaan logistik, ada yang membantu akuntansi dan sistem IT-nya,” papar Teddy.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan Indonesia, produksi dilakukan di mana-mana dan pengiriman juga dilakukan sendiri-sendiri. Termasuk mencari bahan baku juga sendiri, sumber pembiayaan, mencari pembeli enggak ada sistem, pembukuan pun tidak ada. Listrik kena tarif industri, logistik diusahakan juga sendiri. Jadi jauh dari efisien. Terlebih jika rantai pasok yang panjang.

“Di sini saya kira pemerintah bisa berperan khususnya Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Bisa enggak kita mengadopsi sebagian konsep yang ada di Tiomgkok untuk diterapkan di sentra industri kita yang tersebar di berbagai daerah. Semua ini untuk menyiasati inefisiensi yang terjadi di UMKM,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Teddy, infrastruktur yang dibangun sejalan dengan tujuan memangkas biaya logistik. Jika ini yang terjadi maka kementerian terkait tinggal menduplikasi ke berbagai sentral industri di seluruh Indonesia. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Saya yakin kementerian yang dikomandoi Teten mestinya bisa berperan banyak di sini, mengkoordinasikan berbagai pihak terkait. Setidaknya kita bisa mengimbangi, walau mungkin tidak bisa bersaing langsung dengan Tiongkok yang sudah berpengalaman,” tuturnya.

Untuk diketahui, Tiongkok telah mengembangkan hal ini sejak 40 tahun lalu, pada zaman Deng Xio Ping yang mulai mengembangkan efisiensi tadi. Indonesia juga seharusnya bisa melakukan berbagai cara mengembangkan jiwa kewirausahaan dan efisiensi tersebut dengan koordinasi yang kuat.(Jf6t/Suara Pembauan)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...