TPUA Laporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP

KONFRONTASI -   Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelapor atas nama Muhidin Jali Pitung, sementara Eggi Sudjana jadi kuasa hukumnya.

Laporan tersebut didasari oleh kegeraman TPUA atas kinerja KPU dan Bawaslu yang tidak pernah serius dalam menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan pemilihan umum 2019 yang dilakukan pasangan calon petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Untuk itu, pihak TPUA meminta agar Arif dan Abhan segera dicopot dari jabatannya.

“Kita minta Ketua Bawaslu dan KPU RI diberhentikan dari jabatannya karena tim kami merasakan ketidakadilan atas laporan-laporan yang selama ini kita laporkan tidak ditanggapi secara serius untuk itu kita minta kepada DKPP melalui laporan kita ini agar sidangkan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu untuk diberhentikan,” ujar Kuasa Hukum TPUA Eggi Sudjana saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

Eggi menyebut sudah berkali-kali pihaknya melaporkan Joko Widodo kepada KPU dan Bawaslu atas dugaan tindak kecurangan Pemilu 2019, namun laporan tersebut diabaikan oleh kedua lembaga nasional itu.

Lebih lanjut, Eggi mengklaim bahwa pihaknya yang telah melaporkan tindak kecurangan surat suara tercoblos yang terjadi di Malaysia. Selain itu, mereka jugalah yang melaporkan dugaan pengerahan ASN oleh Jokowi sebagai calon petahana. Namun, dari semua laporan yang mereka berikan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu.

“Bahkan saya sampaikan ke Malaysia, jumpai dubesnya, dubesnya melengos aja. Nggak mau menerima dengan baik. Kemudian, dalam pengertian yang lebih jelas,” tambah dia.

Atas dugaan kecurangan itu, Eggi menegaskan bahwa Jokowi telah melanggar Pasal 463 UU Pemilu dan harus didiskualifikasi dari calon presiden.

“Kalau diskualifikasi tidak dilakukan oleh KPU, Bawaslu juga tidak menegur KPU, maka DKPP bertindak. Jika mereka ini memang jelas melanggar kode etik, ya diberhentikan. Nah kalau DKPP tidak bertindak, ya jangan salahkan rakyat dong kalau mau rakyat jadi marah, jadi tidak suka, tapi tetap konstitusional,” lanjut dia.

Atas tudingan Eggi Sudjana itu, baik KPU maupun Bawaslu masih enggan untuk memberikan pernyataan.(Jft/Geosiar)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA