19 November 2019

Tim Ekonomi Jokowi Jilid II Harus Bisa Cuci Piring

KONFRONTASI -  Memasuki periode kedua Presiden Joko Widodo, tantangan berat khususnya sektor ekonomi sudah menanti. Warisan tim ekonomi Jilid I yang jauh dari kata mumpuni.

Melalui akun twitter @msaid_didu, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu bahkan menyebut tim ekonomi Jokosi Jilid II harus siap-siap 'cuci piring kotor'.

Dirinya bahkan menyematkan nama Kabinet Kerja Jilid II sebagai kabinet cuci piring. "Saya ditanya apa nama kabinet periode 2019 hingga 2024, saya katakan nama yang paling cocok adalah Kabinet Cuci Piring," cuit Said Didu.

Said Didu meyakini, jika Kabinet Kerja Jokowi Jilid II bakal disibukkan memperbaiki kegagalan-kegagalan kabinet 2014 hingga 2019. "Saya yakin kabinet 2019-2024 akan sibuk memperbaiki kegagalan2 kabinet 2014-2019," kicau Said Didu.

Sekadar informasi, Jokowi mengungkapkan, sudah merampungkan penyusunan kabinet untuk membantu tugas-tugasnya dan wakil presiden terpilih Maruf Amin pada periode kepemimpinan 2019 2024.

Meski sudah rampung menyusun nama-nama menterinya, Jokowi masih menunggu waktu yang tepat untuk dimaklumatkan kepada publik. "Penyusunan kabinet mendatang sudah selesai. Sudah rampung. Tinggal diumumkan saja," kata Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat bersamuh dengan para pemred tersebut mengatakan, kabinet mendatang diharapkan mampu bekerja secara cepat dan memunyai parameter keberhasilan kerja terukur.

Soal komposisi kabinet, Jokowi memastikan pos-pos menterinya diisi oleh tokoh-tokoh dari beragam kalangan. Semua unsur terwakili, profesional, partai politik, agamawan, daerah, gender, semuanya, kata Jokowi.

Berikut sejumlah capaian tim ekonomi Kabinet Kerja Jilid I yang dinilai kurang 'nendang'. Tudingan kegagalan ini mengarah ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Darmin Nasution.
1. Pertumbuhan ekonomi kita (5%) adalah peringkat ke-33 di Dunia, seumur Republik belum pernah mengalami pertumbuhan double dijit (>10%).
2. Pendapatan perkapita kita (USD 3.900), masuk kategori menengah-rendah adalah peringkat ke114 di Dunia. Bila pertumbuhan ekonomi kita terus di kisaran 5% bahkan kurang, hingga tahun 2045 -100 tahun Indonesia merdeka- kita terancam belum masuk jua di kategori negara maju (pendapatan perkapita > USD 12.000).

3. Rasio pajak kita (9%-10%) termasuk yang terendah di kawasan Asia dan Afrika.

4. Deindustrialisasi terus mengalami percepatan, industri nasional yang vital seperti industri baja terus mengalami bleeding- zona industry unggulan seperti Batam jatuh pertumbuhan ekonominya hingga 2%.

5. Stabilitas sistem keuangan cukup rentan karena defisit transaksi berjalan yang sangat besar (USD -8,4 miliar) ditambah lebih 50% surat utang pemerintah dipegang asing.

6. Pengurangan angka kemiskinan era pemerintahan saat ini adalah yang paling lambat (paling cepat adalah di era Gus Dur), meskipun kebetulan saaat ini berhasil menembus di bawah 10%.

7. Gini ratio saat ini (0,38) bukanlah yang terbaik, Indonesia pernah memiliki angka gini ratio yang sangat rendah (0,31) nyaris seperti negara-negara welfare state (Gini ratio 0,20-0,30) pada era pemerintahan Gus Dur.

8. Pengelolaan APBN kita masih mengadopsi metode yang sudah terbukti gagal di banyak negara sejak belasan tahun lalu, yaitu masih menggunakan metode austerity policy (pengetatan anggaran), sehingga manahan laju pertumbuhan ekonomi dan laju pengurangan kemiskinan. Bukan tidak mungkin penggunaan metode austerity policy yang terlalu eksesif malah menimbulkan perlawanan rakyat sehingga mengarah pada krisis politik.

9. Tapi pada saat yang sama, kita seperti tidak masalah saat 30-an persen APBN kita habis digunakan untuk membayar kewajiban utang (pokok dan bunga, total sebesar Rp 680-an triliun).

10. ingginya beban bunga utang diakibatkan kebijakan pemberian kupon/bunga surat utang yang terlalu tinggi, sekitar 2-3% lebih tinggi dari negara-negara yang credit rating-nya di bawah Indonesia. Padahal bila kita berhasil negosiasi bunga surat utang yang diterbitkan di era Jokowi periode I, diturunkan saja bunga 1,5%, setiap tahun kita bisa menghemat anggaran sekitar Rp 29 triliun yang bisa digunakan menambal defisit BPJS kesehatan.

11. Dan kado penutup yang pahit adalah turunnya indeks daya saing Indonesia yang dibuat oleh World Economic Forum- di saat seluruh negara tetangga naik. [Jft/Inilah]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...